Baru-baru ini kita telah dihebohkan dengan berita viral, telah terjadinya penggusuran penduduk dan pemukim asli di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, karena di Pulau Rempang akan dibangun “Rempang Eco City” sebagai kawasan industri dan wisata. Kawasan Pulau Rempang masuk dalam Prayek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023.
Adapun, PSN merupakan proyek yang menjadi prioritas tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Target yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah untuk pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. PSN pertama kali digagas pada tahun 2016. Dan sampai sekarang sudah lebih dari 100 proyek yang selesai dikerjakan dan beroperasi. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar rakyat adalah setelah PSN sudah selesai dikerjakan dan beroperasi, apakah ada pihak-pihak konsultan yang telah melakukan mengkajian, study, dan evaluasi, mengenai sudah seberapa besar target pemerintah yang tercapai?. Dan kalau masih ada target yang belum tercapai adalah karena apa akar masalahnya?
Hal ini perlu ditanyakan kepada pemerintah, karena mungkin saja dari 100 PSN yang telah selesai dikerjakan, ada beberapa buah proyek yang belum beroperasi, atau mangkrak. Rakyat perlu tahu, mengapa proyek-proyek tersebut mangkrak? Berapa besar kerugian negara akibat target-target pemerintah tidak mampu dicapai? Mungkin kita harus banyak belajar dari kasus-kasus mangkraknya PSN ini. Mengapa? Karena sejatinya tidak ada jaminan sama sekali proyek PSN “Rempang Eco City” akan berhasil sesuai dengan target pemerintah, apabila pemerintah sendiri tidak mau belajar dari kegagalan-kegagalan pengelolaan PSN di masa lalu.
Apa contoh dari kegagalan-kegagalan PSN di masa lalu? PSN adalah Proyek Strategis Nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Bagaimana mungkin hilirisasi aspal Buton yang memiliki potensi sangat luar biasa besar untuk mengsubstitusi aspal impor telah luput dari perhatian pemerintah? Sehingga hilirisasi aspal Buton tidak masuk dalam daftar PSN. Hal ini tidak bisa diterima dengan akal sehat. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan introspeksi dan evaluasi mengenai status dari hilirisasi aspal Buton. Apakah pantas atau tidak pantas masuk PSN?
Hilirisasi aspal Buton adalah program pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan baku aspal alam yang terdapat di pulau Buton untuk diolah menjadi aspal Buton ekstraksi guna mengsubstitusi aspal impor. Pemerintah telah mengimpor aspal selama 43 tahun lebih. Pada saat ini Indonesia mengimpor aspal sebesar 1,2 juta ton per tahun. Atau senilai Rp 13,5 triliun per tahun. Data-data ini adalah fakta dan bukan mitos. Dan yang paling lucunya adalah bahwa sampai saat ini tidak ada upaya-upaya sedikitpun dari pemerintah untuk mau berswasembada aspal. Hal ini sangat aneh, tetapi nyata.
Oleh karena itu hilirisasi aspal Buton harus masuk ke dalam daftar PSN, agar menjadi perhatian besar pak Jokowi. Dan kapan Indonesia akan mulai berswasembada aspal? Ingat, Indonesia sudah mengimpor aspal selama 43 tahun lebih. Sampai kapan Indonesia masih mau impor aspal terus. Rakyat geram dan marah atas ketidakpedulian pemerintah terhadap potensi yang luar biasa besar aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor.
Sekarang mari kita kaji bersama, apakah hilirisasi aspal Buton akan mampu memenuhi dan mencapai target yang sudah ditentukan oleh pemerintah agar dapat masuk dalam daftar PSN.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan: Dengan asumsi hilirisasi aspal Buton akan memproduksi 1 juta ton per tahun aspal Buton ekstraksi untuk mensubstitusi aspal impor, maka diperlukan bahan baku aspal alam Buton sebanyak 5 juta ton per tahun. Angka-angka ini mengatakan bahwa akan banyak sekali lapangan pekerjaan baru yang akan tercipta. Dan dengan terbukanya banyak lapangan pekerjaan baru untuk kegiatan eksploitasi dan produksi, maka akan menggerakkan roda perekonomian secara signifikan. Disamping itu akan ada peningkatan pemasukan dan pendapatan untuk daerah dan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat:
Pemerataan pembangunan: Hilirisasi aspal Buton bertujuan untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Harga aspal Buton ekstraksi lebih murah daripada harga aspal impor. Dengan demikian pembangunan infrastruktur jalan-jalan di seluruh wilayah Indonesia akan dapat dilaksanakan sampai ke desa-desa. Karena harga aspal Buton ekstraksi lebih murah daripada aspal impor. Disamping itu aspal Buton ekstraksi juga lebih bagus kualitasnya, sehingga lebih awet dan tahan lama.
Kesejahteraan rakyat: Kesejahteraan rakyat di pulau Buton akan meningkat dengan pesat. Karena akan ada peningkatan pemasukan dan pendapatan daerah. Dana besar tersebut akan digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, dan menyejahterakan rakyat Buton. Secara nasional, akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat, karena jalan-jalan di seluruh daerah-daerah dan desa-desa terdepan, terpencil, terpinggir merupakan prioritas utama dalam penggunaan aspal Buton ini.
Pembangunan di daerah: Infrastruktur jalan-jalan di pulau Buton dan di Sulawesi Tenggara adalah prioritas utama juga dalam penggunaan aspal Buton. Dengan terbukanya akses jalan-jalan dari daerah-daerah pedesaan ke kota-kota, maka distribusi dari logistik bahan-bahan kebutuhan pokok akan terpenuhi dengan cepat. Dengan demikian roda perekonomian akan berputar dengan semakin cepat. Sehingga kemakmuran akan meningkat.
Sekarang coba kita bandingkan dengan PSN “Rempang Eco City”. Apakah akan ada peningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan di daerah? Mohon Menteri Koordinator Perekonomian menjelaskan kepada rakyat. Kalau “Rempang Eco City” sudah masuk di dalam daftar PSN, apa kelebihan “Rempang Eco City” dibandingkan dengan hilirisasi aspal Buton dalam hal untuk menyahterakan seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 270 juta orang?
Miris, hilirisasi aspal Buton tidak masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Sungguh hal ini sangat disesalkan rakyat Indonesia. Karena apabila hilirisasi aspal Buton sudah terwujud sejak tahun 2015, di era pemerintahan pak Jokowi, tentu sebagian besar infrastruktur jalan-jalan tol yang telah dibangun oleh pak Jokowi sudah menggunakan aspal Buton. Memang sesal kemudian tidak berguna. Tetapi kalau kita mau belajar dari masa lalu, banyak sekali hikmah yang akan kita peroleh. Antara lain, masukkan hilirisasi aspal Buton sekarang juga di dalam daftar PSN!. Rakyat Buton menggugat !.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
