Perbuatan benar dan baik, selalu datang dari hati yang bersih dan otak yang cerdas. Sebab, ada perbuatan benar dan baik, namun datang dari otak yang tidak cerdas, perbuatannya gagal. Ada perbuatan tidak benar dan tidak baik, tetapi datang dari otak yang cerdas, perbuatannya berhasil karena licik. (Supartono JW.17102023)
Drama politik di Indonesia, nampaknya memang harus sesuai dengan skenario yang sudah dibuat oleh sang sutradara. Nah, siapa sutradaranya, siapa pun boleh menerka dan menebak-nebak, meski sejatinya sangat mudah untuk dicerna. Di antara bagian adegan dari skenario sesuai arahan sutradara itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang membuat keputusan seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun. Putusan MK yang menolak gugatan di bawah 40 tahun tetapi membuat keputusan baru, sudah dapat diduga.
Sebab, bagaimana pun skenario sangat jelas. Untuk membuat keputusan seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun. Harus diawali dengan gugatan usia di bawah 40 tahun, itu. Ini sudah menjadi satu kesatuan cerita. Bagaimana dengan cerita berikutnya?
Ada adegan, yaitu pernyataan Presiden yang sudah disiarkan oleh berbagai media cetak, media elektronik, hingga berbagai saluran televisi di Indonesia. Pernyataannya, Presiden Jokowi enggan berkomentar karena tak ingin mencampuri persoalan yudikatif. Ia justru meminta para pakar untuk memberikan komentar atau menilai Putusan MK yang menimbulkan dinamika politik dalam negeri ini. "Mengenai putusan MK silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi, jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya, saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif," kata Jokowi, Senin (16/10/2023).
Jokowi juga menjawab soal kabar yang beredar mengenai putra sulungnya sekaligus Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka yang akan dicalonkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). Jokowi meminta semua pihak untuk memahami bahwa pasangan capres-cawapres hanya bisa ditentukan melalui partai politik atau gabungan partai politik. Karena itu, ia mempersilakan siapa pun untuk bertanya kepada partai politik. Ia tak ingin melakukan intervensi. "Pasangan capres-cawapres ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi, silakan tanyakan saja ke partai politik, itu wilayah parpol. Saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres," kata Jokowi.
MK memiskinkan
Atas kondisi drama politik yang kini sangat hangat di Indonesia ini, harus diingat dan dicatat. Selain MK nampak menjadi alat Politik Dinasti, juga memiskinkan hadirnya negarawan baru di Indonesia.
Kendati menyoal pendidikan rakyat Indonesia masih terus tercecer dari negara lain. Tetapi, rakyat Indonesia yang cerdas dan melek atas kondisi adanya Dinasti Politik yang kini sedang di bangun di Indonesia, sangat dipahami dan dimengerti oleh rakyat. Tak pelak, sebagian besar rakyat Indonesia yang sangat paham atas kondisi politik yang ada, maka kini betul-betul menyorot sikap dan perbuatan Presiden Jokowi yang sandiwaranya, seolah membiarkan putra-putranya berjalan dengan arahnya sendiri-sendiri, tidak dalam satu gerbong partai politik yang mengusung dirinya. Terkait putusan MK dan menyoal putra sulungnya pun, pernyataan sikap Jokowi hanya melemparkan ke pihak-pihak yang menelurkan keputusan.
Sementara, sebelum keputusan MK dibuat, kira-kira, siapa yang sudah membuat skenarionya menjadi seperti itu? He he ... Ingat dan catat! Rakyat yang sudah cerdas dan melek politik banyak. Tapi, mereka juga banyak yang malas membincang masalah politik dinasti yang sedang dibangun dengan gencar ini. Saya menulis ini, juga sekadar untuk refleksi, mengapa Indonesia harus diisi drama semacam ini.
Indonesia menanti para negarawan yang dapat diteladani rakyat. Bukan negarawan karbitan. Bila negarawan lahir hasil karbitan. Apa bisa disebut dan embel-embeli sebagai negarawan? Apa bisa disebut sebagai negarawan bila lekat dengan prasangka membangun politik dinasti?
Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negarawan adalah ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dari berbagai literasi dan juga sesuai fakta yang sudah diterima oleh rakyat Indonesia, ada sosok pemimpin yang sudah dapat dikategorikan sebagai negarawan. Di antaranya, adalah Habibie. Lengkapnya, Prof Dr Ing Haji Bacharuddin Jusuf Habibie. Presiden ketiga Republika Indonesia. Meski masa jabatannya sebagai orang nomor satu di negeri ini sangat singkat dibandingkan presiden-presiden Indonesia lainnya.
Namun, masa yang sangat pendek itu, 1 tahun dan 5 bulan adalah periode yang paling menentukan bagi republik ini. Habibie berhasil mengawal masa transisi Indonesia dari rezim diktator-otoriter menuju negara yang lebih demokratis. Berhasil menyelamatkan NKRI dari perpecahan. Mewarisi kondisi negara yang sedang kacau. Kerusuhan marak di mana-mana. Ancaman disintegrasi bisa muncul kapan saja. Kondisi ekonomi pun sangat buruk.
Begitu Habibie dilantik menjadi presiden, hal pertama yang dilakukan adalah membentuk sebuah kabinet yang kuat untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, termasuk masyarakat dunia. Habibie berupaya memulihkan ekonomi. Berhasil menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar, dari Rp 15 ribu-Rp 16 ribu menjadi Rp 6.500 per dolar AS. Membebaskan para tahanan politik. Kebebasan pers dijamin. Mengeluarkan UU Antimonopoli dan UU Persaingan Sehat. Juga UU Parpol dan UU Otonomi Daerah. Melalui UU itulah gejolak disintegrasi bisa diredam. Habibie juga menyetujui Tap MPR yang membatasai jabatan presiden/wakil presiden hanya dua periode.
Selanjutnya, mempercepat penyelenggaraan pemilu demokratis yang diikuti oleh 48 partai. Yang sangat perlu dicatat oleh orang-orang yang numpang makan dan kepentingan dari bendera politik dan wadah politik di Indonesia, apalagi yang selalu bermain dengan skenario dan penyutradaraan oligarki-dinasti adalah:
Habibie tidak mencalonkan diri menjadi presiden meskipun aturan atau undang-undang memperbolehkannya. Habibie memilih untuk menjadi orang biasa. Bahkan minggir dari hiruk-pikuk dunia politik, apalagi dekat-dekat dan memimpin partai. Dua anak laki-laki Habibie pun tidak dikader sebagai politisi. Mereka dipersilakan menentukan hidupnya sendiri. Inilah yang disebut sebagai negarawan.
Maka, Habibie menjadi satu-satunya presiden RI yang riwayat hidupnya difilmkan, justru ketika beliau masih hidup. Hebatnya lagi, filmnya tentang Habibie tetap digemari rakyat Indonesia.
Yah, siapa pun yang masuk kategori sebagai negarawan, tentu perbuatan benar dan baiknya, selalu datang dari hati yang bersih dan otak yang cerdas. Sebab, ada perbuatan benar dan baik, namun datang dari otak yang tidak cerdas, perbuatannya gagal. Ada perbuatan tidak benar dan tidak baik, tetapi datang dari otak yang cerdas, perbuatannya berhasil karena licik. Ayo pilih mana?
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
