Di Indonesia ada istilah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau yang bisa kita sebut KKN dan merujuk pada sesuatu yang merugikan negara. Praktik KKN biasanya dilakukan oleh para birokrat atau penjabat pemerintah untuk memperkaya diri dan menguasai politik. Dalam praktiknya KKN tidak hanya ada di Indonesia tetapi semua negara di dunia pasti memiliki masalah ini. Contohnya Jepang yang mempunyai istilah Amakudari.
Amakudari (天下り) merupakan suatu istilah untuk seorang birokrat di dalam pemerintahan pindah ke dalam sektor swasta dan tidak memulainya dari posisi yang paling bawah melainkan dia menjabat di posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya saat dia berada di dalam pemerintahan dan memiliki pengaruh yang besar dalam sektor swasta tersebut. Dari sini Amakudari (天下り) memiliki arti turun dari surga. Hal ini dapat dilihat dari kanji yang membentuknya yaitu kanji 天（dibaca Ten）yang berarti langit atau surga dan 下る(dibaca kudaru) yang berarti turun. Dari sini kita dapat mengartikannya sebagai “Turun Dari Surga”.
Namun, secara arti dalam politik Amakudari diartikan sebagai seseorang yang turun atau pensiun dari jabatan pemerintahan dan masuk dalam perusahaan swasta dengan memnempati posisi yang strategis dan mempunyai power atau pengaruh dalam perusahaan swasta tersebut. Contoh dari praktik amakudari ini adalah juusen. Juusen sendiri merupakan skandal yang dimana perusahaan pinjaman membuka pinjaman dalam jumlah besar tanpa memperhitungkan konsekuensi yang ada. Perusahaan ini didukung oleh botaiko atau Kumpulan dari institusi keuangan agar mempermudah Perusahaan memberikan uang pinjaman.
- Alasan memilih Amakudari
Adapun alasan mayoritas para birokrat yang pensiun lebih dini dan bergabung ke Perusahaan swasta dikarenakan persaingan yang semakin ketat setelah naik jabatan dan bagi mereka yang telah merasa tidak dapat naik jabatan lagi akan mengundurkan diri. Di sinilah kesempatan Perusahaan swasta merekrut para mantan birokrat yang pensiun dini tersebut. Sistem ini merupakan hal bagus dari sudut pandang birokrat dan Perusahaan swasta itu sendiri karena bagi birokrat yang bergabung akan mendapatkan jabatan dan gaji yang lebih tinggi. Selain itu mereka mendapatkan akomodasi dari Perusahaan contohnya supir pribadi. Dari pihak Perusahaan swasta juga mendapatkan informasi dan otoritas proyek dan perlakuan yang istimewa dan birokrat yang direkrut Perusahaan swasta diharapkan menjadi jembatan penghubung antara Perusahaan dan pemerintah.
- Dampak Amakudari
Dengan adanya praktik amakudari ini pegawai yang ada tidak akan dapat berkembang dan hanya akan berada dalam lingkungan yang nyaman. Hal ini juga berpotensi menurunkan daya saing dan sifat kompetitif para pegawai pemerintahan yang ada. Selain itu Masyarakat akan menjadi tidak percaya terhadap pemerintahan karena telah adanya kasus kasus yang merugikan negara.
- Solusi
Solusi untuk menghadapi kasus amakudari ini adalah dengan mengevaluasi semua Lembaga pemerintah yang ada dan membentuk atau memperkuat lembaga yang bertugas untuk memberantas para birokrat yang korup atau amakudari. Selain itu, pemerintah harus mempublikasi dan transparan terhadap informasi yang ada. Selain itu pemerintah juga harus memberikan ketentuan hukum untuk membatasi praktik amakudari.
Kesimpulannya, Pratek amakudari sendiri lebih fokus dalam masalah pejabat yang keluar dari pemerintahan dan bergabung ke dalam Perusahaan swasta. Dalam praktiknya amakudari sendiri memiliki keuntung dari kedua belah pihak bagi pejabat yang korup dan bagi Perusahaan swasta yang merekrutnya. Tetapi, bagi negara dapat merugikan seperti skandal juusen. Alasan pejabat yang pensiun dini atau keluar dari pemerintahan memilih untuk pindah ke sektor swasta karena mereka sudah merasa tidak mampu lagi naik jabatan atau kalah saing dan gaji yang kecil. Selain itu untuk mengurangi praktek amakudari ini pemerintah harus mengevaluasi lagi lembaga pemerintahan yang ada.
Ikuti tulisan menarik Xavier Rizqi P. lainnya di sini.
