Dengan potensi pertanian yang besar dan beragamnya ekosistem, Indonesia memiliki kapasitas untuk memproduksi pangan secara mandiri. Namun, negara ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai kedaulatan pangan, yang berarti memiliki kendali atas sistem pangan sendiri. Meskipun memiliki sektor pertanian yang kuat, Indonesia terus menghadapi hambatan dalam mencapai kedaulatan pangan sepenuhnya.
Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, negara ini masih mengimpor sebagian besar kebutuhan pangan seperti beras, gandum, dan kedelai. Ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan dalam rantai pasokan.
Enam dari sembilan bahan makanan pokok harus diimpor dari negara lain. Dalam 11 tahun terakhir, masyarakat Indonesia telah mengeluarkan sekitar Rp 1.272 triliun hanya untuk membeli beras, susu, bawang, garam, daging, dan gula dari pasar internasional. Hal ini ironis mengingat Indonesia merupakan negara agraris.
Pengalihan lahan pertanian secara cepat untuk pengembangan industri dan perkotaan, serta deforestasi, telah mengurangi lahan yang tersedia untuk budidaya pangan. Kebijakan ini mengganggu keseimbangan yang diperlukan untuk produksi pangan yang berkelanjutan.
Petani kecil, yang merupakan mayoritas angkatan kerja pertanian di Indonesia, menghadapi tantangan seperti akses terbatas terhadap kredit, teknologi pertanian modern, dan peluang pasar. Kendala-kendala ini menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas.
Kurangnya infrastruktur transportasi dan penyimpanan di daerah terpencil membuat sulit untuk mengangkut barang-barang yang mudah rusak dan dapat menyebabkan kerugian setelah panen. Indonesia juga rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk pola cuaca yang tidak teratur, kekeringan berkepanjangan, dan bencana alam. Hal ini dapat sangat mempengaruhi hasil panen dan keamanan pangan.
Dampak dari Kerawanan Pangan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memperingatkan tentang potensi terjadinya kerawanan pangan. Perubahan iklim dan fenomena El Nino menjadi tantangan nyata yang dapat menurunkan, bahkan menghentikan, produksi tanaman pangan.
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) melaporkan bahwa pada tahun 2022, tingkat kelaparan di Indonesia mencapai 5,9 persen atau sekitar 16,2 juta orang. Krisis pangan ini merupakan masalah serius. Tingkat kelaparan dan krisis pangan juga berdampak langsung pada tingkat stunting anak-anak di bawah lima tahun. Menurut Survei Status Gizi Nasional tahun 2022, tingkat stunting di Indonesia masih tinggi, yaitu 21,6 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Timor Leste.
Kerawanan pangan tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Menurut World Population Review 2022, rata-rata tingkat kecerdasan (IQ) masyarakat Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu 78,49. Ini di bawah rata-rata dunia (82). Indonesia berada di peringkat ke-130 dari 199 negara yang diuji dan di urutan ke-10 dari 11 negara Asia Tenggara.
Menuju Kedaulatan Pangan
Ada empat aspek utama dalam pengembangan kedaulatan pangan, yaitu hak atas pangan, akses terhadap sumber daya produktif, pengembangan produksi yang ramah lingkungan, dan pengembangan perdagangan dan pasar lokal.
Kedaulatan pangan hanya dapat tercapai ketika petani memiliki, menguasai, dan mengontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, benih, air, pupuk, pestisida, dan teknologi. Jika pemerintah berkomitmen kuat untuk mencapai kedaulatan pangan nasional, maka ideologi, konsep, dan implementasi kedaulatan pangan perlu didefinisikan dan disepakati ulang sebagaimana diharapkan oleh para pendiri bangsa.
Ikuti tulisan menarik Nadya Khennis Rozana lainnya di sini.
