Dalam debat presiden perdana yang baru saja selesai dilaksanakan beberapa hari yang lalu, ada sebuah kalimat penting yang sering diucapkan oleh para capres. Kalimat itu adalah “Negara harus hadir”. Kalimat ini sangat menarik perhatian rakyat, karena sebelumnya kita tidak peduli, atau jarang sekali mendengar kalimat: “Negara harus hadir”. Arti hadir disini adalah ada atau datang. Jadi arti dari negara harus hadir adalah negara harus ada. Apa maksudnya negara harus hadir atau ada? Maksudnya adalah negara pada setiap saat harus siap, mau, dan mampu untuk membantu dan menyelesaikan semua masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Tidak boleh tidak. Ini hukumnya wajib.
Sejatinya, ada sebuah masalah rakyat yang sudah sangat lama sekali tidak ada solusinya, dan tidak mendapatkan perhatian dari negara. Masalah apakah itu? Mengapa negara tidak hadir? Lho kok bisa? Masalah itu sejatinya, bernama: “Mewujudkan hilirisasi aspal Buton”. Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Dan sudah 7 kali berganti presiden. Mirisnya, Indonesia masih belum mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor. Padahal Indonesia sudah mengimpor aspal selama 45 tahun. Dan pada saat ini Indonesia mengimpor aspal sebesar 1,5 juta ton per tahun, atau senilai Rp 22,5 triliun per tahun. Seharusnya negara hadir untuk menyelesaikan masalah penting ini. Tetapi nyatanya tidak. Sungguh miris.
Apakah negara tahu, bahwa Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia yang mengimpor aspal? Dan apakah negara tahu, bahwa aspal alam di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, memiliki deposit aspal alam yang terbesar di dunia? Serta, apakah negara tahu, bahwa devisa negara yang harus dikeluarkan tiap tahunnya adalah sebesar Rp 22,5 triliun untuk mengimpor aspal? Pasti negara sudah tahu semuanya itu. Sudah pasti. Tetapi mengapa negara tidak berbuat apa-apa? Mengapa negara seolah-olah buta, tuli, dan bisu?. Dan mengapa negara tidak mau berswasembada aspal? Negara malah mengimpor aspal terus. Bukankah deposit aspal alam Buton cukup banyak untuk dapat diproduksi selama 100 tahun lebih? Tetapi mengapa selama ini aspal alam Buton itu dianggap tidak ada? Dimanakah negara sedang berada sekarang?
Negara harus hadir di dalam segala bidang dan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Baik itu masalah-masalah di bidang hukum, ekonomi, industri, pertahanan, budaya, dll. Negara itu apa sih? Negara itu adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Jadi sekarang sudah jelas bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi. Tetapi mengapa kekuasaan itu tidak dilaksanakan untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton? Dan mengapa justru kekuasaan tertinggi itu dilaksanakan untuk mengimpor aspal?. Rasanya negara tidak hadir dalam masalah ini. Lalu, kemana saja negara selama ini?
Mengutip berita dari m.bisnis.com, tanggal 3 September 2016, dengan judul: “AABI: Pemerintah Pusat Harus Ambil Alih Pengelolaan Aspal Buton”. Pemerintah pusat diminta untuk segera mengambil alih pengelolaan aspal di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, untuk lebih mengoptimalkan produksi aspal berkualitas tersebut. Ketua Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) Zulkarnaen Arief mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah, aspal Buton harus dikelola oleh BUMN yang fokus pada segmen industri aspal. Menurutnya, pengelolaan secara tepat aspal Buton yang disebut mengandung 80% cadangan aspal alam dunia itu bakal lebih mengdongkrak produksi aspal nasional, sehingga berimbas pada peningkatan kualitas proyek infrastruktur di Tanah Air.
Berita di atas tertanggal 3 September 2016, atau 7 tahun yang lalu. Pemerintah diminta untuk mengelola aspal Buton. Tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. Siapakah yang harus bertanggung jawab untuk mengelola aspal Buton ini? Disarankan aspal Buton dikelola oleh BUMN yang fokus pada segmen industri aspal. Perusahaan BUMN satu-satunya yang memproduksi aspal minyak adalah PT Pertamina (Persero). Apakah yang dimaksud dalam hal ini adalah PT Pertamina (Persero) untuk mengelola aspal Buton? Mengapa tidak ada kejelasan sampai saat ini? Apakah negara hadir untuk menghadapi masalah ini? Kelihatannya tidak. Kapan negara akan hadir untuk menyelesaikan masalah aspal Buton ini?
Mewujudkan hilirisasi aspal Buton adalah salah satu masalah dari sekian banyak masalah, dimana negara tidak hadir untuk menyelesaikan masalah rakyat ini. Apa kiat-kiat dan strategi dari para capres 2024 agar di dalam pemerintahan mereka, apabila terpilih menjadi presiden periode 2024 – 2029, negara akan selalu hadir dalam menghadapi masalah-masalah rakyat?. Mungkin salah satu caranya adalah pemerintahan baru nanti harus membuka portal pelayanan online untuk menampung keluhan-keluhan rakyat. Keluhan-keluhan rakyat ini harus transparan dan terbuka, sehingga semua rakyat Indonesia tahu. Keluhan-keluhan yang disampaikan, terutama mengenai masalah-masalah besar, seperti apa yang telah terjadi dengan aspal Buton selama ini. Dimana pemerintah lebih suka mengimpor aspal, daripada mau mewujudkan hilirisasi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor.
Negara harus hadir untuk menghadapi masalah-masalah rakyat. Fenomena ini adalah yang selama ini sangat diidam-idamkan dan dirindukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu di dalam pemilu 2024 sekarang ini adalah kesempatan emas bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden baru yang sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat. Dan beliau-beliau mampu memastikan dan meyakinkan rakyat, bahwa negara setiap saat akan selalu hadir di setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat.
Sekarang mari kita bayangkan, seandainya negara sudah hadir sejak dulu untuk membantu dan menyelesaikan masalah-masalah rakyat, maka pada saat ini Indonesia pasti sudah mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor. Indonesia sudah mampu berswasembada aspal. Dan hal ini berarti bahwa devisa negara untuk impor aspal sebesar Rp 22,5 triliun tiap tahun akan dapat dimanfaatkan dan digunakan di dalam negeri untuk mendanai pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Tentunya Indonesia akan semakin makmur dan sejahtera. Mari kita renungkan bersama!.
Dalam pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2024 – 2029, capres dan cawapres nomor urut berapakah yang harus kita pilih? Setelah kita sadar dan paham bahwa makna kalimat “Negara harus hadir” artinya adalah negara setiap saat harus siap, mau, dan mampu untuk membantu dan menyelesaikan semua masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Tidak boleh tidak. Maka pilihlah capres dan cawapes yang paling banyak mengucapkan narasi “Negara harus hadir” di dalam debat, pidato, dan pernyataan politiknya. “Negara harus hadir” harus sering diucapkan juga oleh semua pejabat-pejabat negara agar mereka selalu ingat, dan merasa terpanggil untuk melaksanakannya. Dan bukan hanya sekedar retorika belaka.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
