Pada debat perdana calon wakil presiden (cawapres), Gibran yang merupakan anak Presiden Jokowi, mengungkapkan gagasan pihaknya untuk menjadikan Indonesia sebagai raja bagi energi hijau berbasis sawit.
Label hijau di dalam gagasan energi dari pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran ini tentu sebagai klaim bahwa energi yang mereka gagas lebih ramah lingkungan hidup. Benarkah energi hijau berbasis sawit itu ramah lingkungan?
Krisis iklim menyebabkan banyak negara melakukan transisi energi untuk meninggalkan energi berbasis fosil, yang emisi gas rumah kacanya menyebabkan krisis iklim. Ini tentu sebuah trend yang baik. Untuk menyambut trend itulah beberapa negara dan kelompok bisnis berlomba pula untuk memberikan label hijau pada energi yang mereka kembangkan. Terlepas apakah benar energi yang mereka berikan label hijau itu benar-benar hijau atau ramah lingkungan hidup.
Energi hijau berbasis sawit, yang digagas Prabowo-Gibran, adalah salah satu contoh lebel hijau pada energi yang perlu dipertanyakan. Apakah energi hijau gagasan Prabowo - Gibran itu sebuah solusi krisis iklim atau justru sebuah petaka baru?
Tanpa ada program energi hijau berbasiskan sawit saja sudah banyak alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit. Riset dari International Union for Conservation of Nature (IUCN) mengungkapkan bahwa di Indonesia, sekitar 16% hilangnya hutan secara langsung berkaitan dengan komoditas sawit. Laporan Greenpeace dan lembaga ahli geospasial TheTreeMap menemukan bahwa pada akhir 2019 terdapat 3,12 juta hektare kelapa sawit ditanam di kawasan hutan. Hilangnya hutan akibat ekspansi sawit bukan hanya terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Di Papua, menurut laporan PUSAKA tahun 2023, mengungkapkan deforestasi akibat aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit cenderung meningkat. Sebelumnya, pada 2021, kawasan hutan yang hilang seluas 1.552 hektare. Luas ini meningkat menjadi 2.639 hektare pada 2022.
Jika program energi 'hijau' berbasiskan sawit benar-benar dikembangkan, hampir dapat dipastikan akan semakin berpotensi merusak hutan Indonesia. Jika itu terjadi, alih-alih melakukan mitigasi gas rumah kaca (GRK), pengembangan energi hijau berbasis sawit justru akan menyumbang kenaikan emisi GRK dan mengancam keselamatan masyarakat karena semakin rentan terjadi bencana ekologi.
Bukan hanya ancaman kerusakan alam, ekspansi sawit yang besar-besar juga Sseringkali menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat adat. Hasil riset Rights and Resources Initiative berjudul Global Capital, Local Concessions: A Data Driven Examination of Land Tenure Risk and Industrial Concessions in Emerging Market Economies, yang diluncurkan pada 2013 silam, mengungkapkan bahwa sedikitnya 56.102 hektare lahan adat di Kalimantan mengalami tumpang-tindih dengan konsesi perkebunan kelapa sawit.
Tumpang tindih lahan sawit akan semakin meningkat bila program energi hijau berbasiskan sawit ini benar-benar dicanangkan. Terlebih hingga kini negara belum mengesahkan UU Masyarakat Adat sebagai payung hukum pengakuan hak-hak masyarkaat adat, termasuk hak atas lahan dan hutan adatnya.
Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan, di tahun 2018, dari 144 konflik agraria yang terjadi di kawasan perkebunan, sebanyak 83 kasus atau 57,64% merupakan konflik pada perkebunan kelapa sawit. Jumlah konflik agraria berpotensi akan terus meningkat bila ekspansi sawit justru terus difasilitasi dengan program energi hijau berbasiskan sawit ini.
Nah, apakah kita akan membiarkan kerusakan alam akan semakin meningkat kedepannya dengan solusi palsu energi berlabel hijau?
Ikuti tulisan menarik Cak Daus lainnya di sini.
