Indonesia sudah 45 tahun lamanya mengimpor aspal. Jumlah aspal yang diimpor tiap tahunnya adalah sebesar 1,5 juta ton per tahun. Atau setara dengan Rp 22,5 triliun per tahun. Dan jumlah ini setiap tahunnya akan terus meningkat. Tetapi sungguh sangat aneh sekali, dan hampir tidak dapat dipercaya, mengapa Indonesia masih belum miliki rencana dan program yang konkrit untuk mau berswasembada aspal?. Padahal pada tahun 2024, aspal alam Buton sudah berusia 1 abad. Tetapi mirisnya, aspal Buton dibiarkan terpuruk, dan hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Rasanya ada yang salah dalam hal kita mengurus negara.
Adapun orang yang pertama kali mengangkat masalah, mengapa Indonesia belum mau swasembada aspal adalah Bapak Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang). Beliau telah menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki target khusus untuk berswasembada aspal. Hal tersebut disampaikan usai melakukan perjalanan ke Sulawesi Tenggara dan berbincang dengan Gubernur Sultra Ali Mazi.
Berita ini dikutip dari antaranews.com, tanggal 27 September 2022, dengan judul: “Rachmat Gobel: Indonesia Harusnya Bisa Swasembada Aspal”. Gobel menyampaikan Buton sebagai salah satu pulau di provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, memiliki cadangan aspal alam yang sangat besar, dimana potensinya sekitar 663 juta ton, dan setelah dimurnikan akan bisa menghasilkan sekitar 150 juta ton. Cadangan aspal tersebut dinilai cukup banyak untuk Indonesia berswasembada aspal hingga 100 tahun.
Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor dan bahan baku impor dinilai sangat merugikan sekali. “Selain menguras devisa negara, karena sebagian besar anggaran pembelian aspal untuk infrastruktur lari ke luar negeri, juga berarti sekitar 70 – 85 persen dari anggaran pemebelian aspal dinikmati oleh asing”, kata Rachmat Gobel.
Kelihatannya pak Rachmat Gobel masih memiliki akal sehat, dimana beliau pernah mengatakan dengan tegas, bahwa Indonesia harusnya sudah bisa swasembada aspal. Hal ini diperkuat dengan fakta dan data, bahwa devisa negara yang harus dikeluarkan oleh Indonesia adalah sebesar Rp 22,5 triliun per tahun untuk impor aspal. Apakah kebijakan impor aspal ini dapat dianggap sebagai kelalaian dan pemborosan negara? Karena kebijakan impor aspal ini lebih berpihak dan menguntungkan kepada negara-negara asing.
Pernyataan pak Rachmat Gobel: “Indonesia harusnya bisa swasembada aspal”, apakah sudah didengar dan diketahui oleh pak Jokowi, sebagai Presiden RI, dan para menterinya? Kalau sudah, seharusnya ada tindak lanjutnya. Tetapi kalau belum, seharusnya isu ini dipertanyakan kembali kepada pemerintah. Bukankah pak Rachmat Gobel menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang)?. Dan salah satu tugas DPR adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Dan sudah 7 kali berganti presiden. Indonesia masih belum mampu swasembada aspal, seharusnya DPR menanyakan kepada pemerintah. Bukannya malah curhat di media massa.
Masalah: “Indonesia harusnya bisa swasembada aspal”, sejatinya bukan kekhawatiran dan kegelisahan dari pak Rachmat seorang diri. Tetapi sejatinya, isu ini sudah menjadi rasa kemarahan dan kekecewaan yang mendalam dari rakyat Indonesia. Khususnya rakyat yang tinggal di Pulau Buton. Indonesia seharusnya sangat bersyukur. Karena meskipun di dalam hatinya mereka panas, tetapi di kepalanya tetap dingin. Mereka tetap sabar dan terus berdoa. Semoga suatu saat nanti, pemerintah akan sadar, bahwa cepat atau lambat, mau atau tidak mau, pasti Indonesia harus swasembada aspal. Karena harga aspal impor pasti akan terus naik dari tahun ke tahun, sejalan dengan naiknya harga minyak bumi dunia.
Hari pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2024 – 2029 jatuh pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Apakah kita sudah siap untuk memilih siapa capres dan cawapres yang memiliki akal sehat? Lho, kok memilih capres dan cawapres yang memiliki akal sehat? Pak Rachmat Gobel sudah menantang kepada para capres dan cawapres 2024, dengan pernyataannya: “Indonesia Harusnya Bisa Swasembada Aspal”. Kalau ada capres dan cawapres 2024 yang merasa tertantang dengan pernyataan ini, maka berarti capres dan cawapres ini masih memiliki akal sehat. Dan sebaliknya, apabila ada capres dan cawapres yang cuek saja dengan tantangan ini, maka berarti capres dan capres tersebut tidak memahami apa yang sedang menjadi harapan dan idaman rakyat.
Pernyataan pak Rachmat Gobel yang bagus dan perlu dicatat adalah: “RI harus punya target khusus swasembada aspal”. Kata-kata “target khusus” ini mungkin menggambarkan apa perasaan hatinya melihat kenyataan pahit di lapangan, bahwa Indonesia adalah salah satu negara importir aspal yang terbesar di dunia. Indonesia sudah dianugerahi kekayaan alam aspal alam yang melimpah. Tetapi alih-alih Indonesia mau memanfaatkan dan mengolah aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor, Indonesia malah menyia-nyiakankannya.
Rasanya isu: “Indonesia Harusnya Bisa Swasembada Aspal”” wajib diangkat kembali oleh DPR. Dan alangkah mulianya, apabila DPR dapat mengundang ke 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 untuk menantang mereka, apakah ada diantara mereka yang berani melakukan “Kontrak Politik” untuk swasembada aspal, apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024 – 2029?. Dan kalau secara aturan dan protokol negara tidak memungkinkan, maka pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara yang seharus berani menantang pak Anies, pak Prabowo, dan pak Ganjar untuk swasembada aspal. Dan mohon tanyakan juga kepada mereka: “Kapan target khusus Indonesia akan mampu swasembada aspal?”. Tantangan ini merupakan “adu nyali” yang sesungguhnya untuk mengetahui dan membuktikan, siapakah diantara para capres dan cawapres 2024 tersebut yang masih memiliki akal sehat.
Meskipun pemerintahan pak Jokowi 10 bulan lagi akan berakhir. Mungkin tidak ada salahnya seandainya DPR akan memanggil dan menanyakan kepada pak Jokowi: “Apakah Indonesia sudah memiliki target khusus untuk swasembada aspal?” Kalau jawabannya adalah 5 tahun lagi, maka rakyat tinggal menghitung: Rp 22,5 triliun per tahun X 5 tahun = Rp 112,5 triliun. Ini merupakan jumlah devisa negara yang harus dikeluarkan untuk mengimpor aspal selama 5 tahun ke depan. Padahal menurut Departemen Perindustrian, untuk Indonesia mau swasembada aspal dengan membangun pabrik-pabrik ekstraksi aspal Buton dengan kapasitas total 2 juta ton per tahun dibutuhkan dana hanya sebesar Rp16 triliun.
Ayo, pak Anies, pak Prabowo, dan pak Ganjar. Siapakah yang masih memiliki akal sehat untuk berani menerima tantangan: “Indonesia Harusnya Bisa Swasembada Aspal”?.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
