Sebagai sebuah negara yang besar, netralitas merupakan sebuah hal yang harus selalu dijunjung tinggi di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal yang sama juga harus diterapkan di dalam pemilihan umum yang dilaksanakan. Sayangnya, tidak sedikit hubungan harus mengalami keretakan hanya karena sekadar beda pilihan. Berbeda pilihan bukan berarti kita bukan satu warga negara, namun ironisnya tidak banyak yang sadar akan hal itu.
Pada beberapa agenda pertemuan internasional yang melibatkan suatu negara yang sedang menghelat pemilihan umum, tidak jarang muncul keraguan, apakah akan ada petinggi negara ataupun perwakilan resmi negara yang dikirimkan ke dalam agenda pertemuan tersebut. Hal ini dikarenakan stabilitas politik pada negara yang bersangkutan tidak dapat dipastikan sepenuhnya aman. Padahal, jika setiap pemilih dapat menerima hasil suara mayoritas dengan berlapang dada dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tidak akan ada konflik yang berarti.
Artikel kali ini akan membahas lebih dalam mengenai netralitas pada pemilihan umum dan kaitannya di dalam aspek hubungan internasional. Seperti yang sama-sama kita ketahui, suatu negara akan sangat dipengaruhi oleh aspek geopolitik dan geostrategi. Geopolitik berarti politik yang ditentukan oleh kualitas dan standarisasi relasi dengan negara-negara tetangga yang umumnya berada di dalam suatu kawasan atau satuan organisasi multilateral yang sama. Di sisi lain, geostrategi lebih membicarakan mengenai strategi-strategi yang akan disusun untuk membuat suatu negara tetap aman, stabil, damai, sejahtera, dan tentram di dalam setiap keputusan maupun hubungan yang sedang terjalin.
Mengingat bahwa geopolitik dan geostrategi merupakan dua hal yang sangat esensial ebagai cerminan stabilitas politik bangsa di taraf internasional, bayangkan sedang dilaksanakan pemilihan umum di negara X. Ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sedang berlaga. Di negara X, terdapat 2.000 warga negara Indonesia, dan kita anggap 1.000 warga negara mendukung pasangan calon 1, sementara 1.000 warga negara lainnya mendukung pasangan calon 2.
Jika setiap himpunan pendukung calon dapat menghormati himpunan pendukung calon lainnya, apapun hasil yang nantinya diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), keadaan pasti akan tetap kondusif dan akan berhasil "membuka mata dunia" bahwa Indonesia adalah negara yang stabil secara politik, memicu semakin banyaknya investasi dan penguatan kerja sama bilateral oleh negara-negara tetangga kepada tanah air. Akan tetapi, jika himpunan pendukung calon pertama malah "memusuhi dan bertengkar" dengan himpunan pendukung calon kedua, ini akan membuat negara-negara lain meragukan stabilitas politik Indonesia, membuat Indonesia tidak lagi diprioritaskan dan tidak akan ada investor asing yang berani berinvestasi di tanah air kita.
Oleh karena itu, mengingat bahwa dampaknya akan menjadi sangat serius, di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/1/2023), Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjamin bahwa seluruh insan perwakilan Indonesia di luar negeri akan menjaga netralitas pada tahun politik ini. "Tahun politik 2024, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri akan menjaga netralitas, siap berkontribusi menyukseskan Pemilu 2024 yang jujur dan adil," ujarnya.
Retno menambahkan, ia sangat yakin bahwasanya seluruh diplomat Indonesia telah dan akan terus menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menunaikan tugas mereka di masing-masing negara sahabat. "Saya yakin seluruh diplomat Indonesia (akan) senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas," imbuhnya.
Akhir kata, mari kita terus menjaga netralitas dan stabilitas di masa pemilihan umum. Berbeda pendapat itu wajar, namun setelah itu jangan lupa untuk tersenyum kembali dan kembali bersahabat dengan siapa saja karena kita semua merupakan manusia yang kodratnya sama dan jauh dari kata sempurna.
Ikuti tulisan menarik Joseph Hiwakari lainnya di sini.
