Debat putaran kelima Pilpres 2024, yang ditujukan khusus untuk calon presiden, telah membahas berbagai tema, salah satunya adalah inklusi. Salah satu topik yang dibahas adalah konsesi dan data penyandang disabilitas. Namun, aktivis inklusi disabilitas, Bahrul Fuad, menilai bahwa komitmen capres terhadap pemberian konsesi bagi penyandang disabilitas belum optimal.
"Secara umum, ketiga capres belum memberikan jawaban yang optimal terkait konsesi dan data disabilitas di Indonesia," ungkap aktivis inklusi disabilitas, Bahrul Fuad dalam keterangannya kepada media pada Senin, 5 Februari 2024.
Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah. Namun, dari ketiga capres, tidak ada yang memberikan pernyataan yang jelas terkait konsesi ini.
Bahrul Fuad, yang akrab disapa Cak Fu, mencatat bahwa capres nomor urut 1 dan 3 memiliki rencana yang jelas terkait data disabilitas. Namun, ia menyoroti bahwa capres nomor urut 2 masih menggunakan istilah "normal" untuk menyebut mereka yang bukan disabilitas, serta masih mendukung program Sekolah Khusus untuk penyandang disabilitas.
"Hal ini bertentangan dengan perjuangan gerakan disabilitas yang bertujuan mewujudkan pendidikan inklusi di semua tingkatan," katanya.
Menurut Cak Fu, narasi tentang disabilitas dalam debat capres terakhir masih didominasi oleh pendekatan medical model, bukan pendekatan HAM dan kesetaraan. Ia menilai pernyataan semacam itu sebagai kontraproduktif terhadap perjuangan inklusi disabilitas.
Cak Fu juga menegaskan pentingnya pemahaman akan HAM dan kesetaraan dalam menyikapi isu disabilitas. Menurutnya, pendidikan inklusi adalah salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, sehingga program Sekolah Khusus tidak lagi dianggap sebagai solusi yang memadai.
Dalam konteks debat capres, ia mendorong para kandidat untuk lebih memperhatikan isu disabilitas dan memberikan jawaban yang lebih substansial. "Ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas diakomodasi dengan baik dalam pembangunan nasional yang inklusif," ungkapnya.
Cak Fu mengajak semua penyandang disabilitas untuk memilih pemimpin yang memperjuangkan kesetaraan dan inklusi, serta terus aktif dalam mengadvokasi hak-hak mereka. "Hanya dengan melibatkan mereka secara penuh dalam proses pembangunan, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih inklusif dan adil bagi semua warganya," pungkasnya.
WBP Lapas Kelas I Malang Belajar Bahasa Jepang di Pusat Kesetaraan Pendidikan
Penyandang Disabilitas Kelompok Usaha Bisnis Inklusif, Kabupaten Manggara
Merdeka Belajar Dalam Bingkai Pendidikan Inklusif Mengatar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Sukses
Ikuti tulisan menarik Frenky Panjaitan lainnya di sini.
