Seorang pejabat ditodong di jalan sepi.
Penodong: “Berikan semua uangmu!”
Pejabat: “Tidak! Kamu tahu, aku ini seorang pejabat penting!”
Penodong: “Kalau begitu, berikan uangku sekarang”
Dialog itu saya kutip dari Humor Politik Indonesia (2009). Buku karya Felicia NS yang memuat puluhan cerita humor. Sebagian besarnya merupakan satir seputar fenomena politik dan perilaku aktor-aktor politik Indonesia era orde baru dan pasca orde baru.
Dalam perspektif humor sebagai media komunikasi (politik), saya menangkap sekurang-kurangnya ada 3 aspek fenomenologis dari dialog itu.
Pertama, watak (rata-rata) pejabat di negeri ini, yang menganggap jabatan adalah segalanya. Atau paling tidak sebagai sesuatu yang sangat istimewa, eksklusif, tidak bisa diperlakukan sembarang. Padahal mana ada tukang jambret atau copet menanyakan dulu apa pekerjaan atau kedudukan sosial calon korbannya.
Kedua, situasi umum perihal fenomena korupsi yang mewabah di kalangan pejabat pemerintah. Dengan mengubah frasa “Berikan semua uangmu!” menjadi “…berikan uangku sekarang”, si penodong secara sembarang menyimpulkan bahwa korbannya yang pejabat itu adalah koruptor. Suatu kesembarangan yang tidak bisa disalahkan berdasarkan alasan bahwa korupsi sudah mewabah di kalangan pejabat. Dan didalam milyaran atau trilyunan rupiah yang dimaling si pejabat korup itu ada uang dirinya juga sebagai warga negara.
Ketiga, kecepatan berpikir si penodong dalam merespon kejadian yang dihadapinya cukup dengan mengubah kata ganti “mu” menjadi “ku”, menunjukan bahwa ia cerdas. Setidaknya ia tahu perihal kondisi negaranya yang koruptif karena diurus oleh banyak pejabat korup.
Penodong, penjambret, pencopet cerdas? Mengapa tidak? Bukankah para koruptor itu juga pada hakekatnya adalah maling dan bandit, yang menodong, menjambret dan mencopet kekayaan negara? Dan mereka semua bukan orang-orang bodoh. Ratusan (kumulatif) mantan anggota DPR dan DPRD, Menteri dan setingkat Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota yang dicokok KPK atau Kejaksaan, semuanya adalah orang-orang cerdas.
Kutipan dialog dan ulasannya di atas itu menunjukan bahwa humor (juga komedi) bukan hanya tentang sesuatu yang lucu, keadaan yang menggelikan, atau kejenakaan sebagaimana dimaknai dalam kamus kita. Humor juga memiliki fungsi-fungsi sosial lainnya. Perspektif para ahli telah banyak yang memberinya landasan dan penjelasan ilmiah seputar dimensi lain dari humor ini.
Perspektif Pembebasan
Dari berbagai perspektif tentang humor, ada salah satu penjelasan teoritik yang menarik, yang kemudian dikenal dengan, sebut saja “teori pembebasan” atau “teori pelepasan”. Teori ini antara lain dipromosikan oleh Juan Manser.
Dalam bukunya Dictionary of Humor (1989), Manser menjelaskan bahwa humor dapat muncul antara lain dari sesuatu kebohongan dan tipu muslihat sekaligus dapat menjadi simbol pembebasan dari ketegangan dan tekanan.
Tidak jauh berbeda dengan Manser, Arwah Setiawan (Majalah Astaga, 1990) dengan merujuk pada perspektif Arthur Koestle menjelaskan, bahwa inti humor adalah pelepasan atas kekangan-kekangan yang terdapat pada diri seseorang. Bisa karena dipicu oleh persoalan private, bisa juga karena faktor-faktor sosial.
Senada dengan Manser dan Kostle, Fuad Hasan (Humor dan Kepribadian, 1981) juga mengemukakan bahwa humor adalah tindakan untuk melampiaskan perasaan tertekan melalui cara yang ringan dan dapat dimengerti, dengan akibat kendornya ketegangan jiwa.
Dalam konteks sosial-politik (non-private) teori pembebasan ini lazim digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu-individu warga negara yang menganggap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berwatak represif atau perilaku para pemimpinnya yang otoriter memproduksi humor dalam beragam bentuk ekspresi dan disalurkan melalui berbagai platform media. Ia bisa bercorak satir (sindiran) atau narasi kritis secara langsung. Tetapi keduanya dikemas secara jenaka, lucu dan memicu senyum atau gelaktawa.
Sebagaimana dikemukakn Ofer Fildman (Talking Politic in Japan Today, 2005), Humor politik merupakan salah satu aspek yang penting dalam Bahasa politik. Humor politik bisa berupa lelucon, komedi, satire, atau karikatur yang berisi tentang suatu rezim pemerintahan, sistem dan institusi politik, para politisi atau para pembuat kebijakan. Humor politik kadang-kadang dapat membantu para individu untuk mencurahkan kekecewaan terhadap institusi politik atau para politisi.
Bentuk-bentuk satir politik dan kritik jenaka atas fenomena kekuasaan itu pernah dihimpun oleh Dolgopolova dalam buku populer di zamannya, Mati Ketawa Cara Rusia (1986). Buku ini dianggap sebagai bentuk pembebasan atau pelepasan diri orang-orang Rusia (masih Uni Soviet waktu itu) dari tekanan rezim Komunis yang sangat represif dan berwatak nyaris totaliter, yang dilakukan dengan cara mengundang tawa, atau setidaknya senyum sendiri. Berikut ini contohnya.
- Apa yang terjadi jika Stalin hidup lagi?
- Krushchev akan melampaui Amerika.
Istilah "Melampaui Amerika" adalah ungkapan yang paling disenangi Krushchev. Dalam konteks ini maksudnya adalah Krushchev akan melarikan diri lebih jauh dari hanya ke Amerika.
Cuplikan itu adalah dialog imajiner warga Soviet, sebuah sindiran tentang kemustahilan negaranya bisa menyamai apalagi melampaui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Amerika saat itu, bahkan jika Stalin hidup lagi dan kembali memimpin negeri beruang merah itu. Atau dialog imajiner lain berikut ini.
- Tahukah Anda jenis pekerjaan yang tidak mengenal PHK?
- Memanjat tembok Kremlin, dan menunggu datangnya zaman komunisme.
Ini adalah juga satir politik yang hidup di tengah rakyat Uni Soviet, yang diam-diam meragukan janji-janji Marxisme-Lenninisme tentang bakal datangnya masyarakat komune dimana semua orang memiliki kedudukan dan hak yang sama atas segala sumberdaya negara. Buruh terutama, dijanjikan akan sejahtera sekaligus memimpin komune yang tidak lain adalah negara komunis di zaman komunisme.
Di kemudian hari, keraguan atas ideologi Marxisme-Lenninisme itu antara lain menjadi faktor penyumbang bubarnya Uni Soviet di awal dekade 1990-an.
Konoha dan Wakanda
Dalam masyarakat Indonesia kini satir-satir politik juga marak di berbagai platform media sosial, terutama dalam satu dekade terakhir pasca reformasi. Munculnya penggunaan istilah “Konoha dan Wakanda” tidak terlepas dari situasi kepengapan atau ketertekanan sosial (terutama ekonomi, politik dan hukum) masyarakat akibat sejumlah kebijakan pemerintah dan perilaku rezim yang cenderung dianggap represif, setidaknya oleh sebagian kelompok masyarakat.
Memang tidak setiap narasi yang menggunakan istilah Konoha atau Wakanda sebagai pengganti imajiner “Indonesia” dikemas dalam bentuk humor, lelucon atau candaan. Tetapi tidak sedikit di media sosial narasi-narasi yang menyertakan Konoha dan Wakanda itu memantik kelucuan, mengundang senyum bahkan tawa.
Dari banyak narasi yang saya cermati di berbagai platform media sosia, istilah “Konoha dan Wakanda” memainkan tiga fungsi sekaligus.
Pertama, sebagai cara membebaskan diri dari situasi pengap dan keterkenanan sosial (ekonomi, politik dan hukum). Kedua, sebagai strategi memerdekakan diri dari potensi jerat hukum karena dianggap menghina Presiden, melecehkan pemerintah atau bahkan menistakan negara. Ketiga, sebagai bentuk “perlawanan” terhadap kecenderungan jumawa dan bebalnya kekuasaan.
Ikuti tulisan menarik Agus Sutisna lainnya di sini.
