Pemenang Pemilu 2024 telah diumumkan oleh KPU. Pemenangnya adalah capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo-Gibran. Tetapi keputusan pemenang hasil Pemilu 2024 ini masih belum final. Karena masih akan ada tahapan-tahapan lagi untuk proses lebih lanjut di pengadilan Mahkamah Konstitusi, dan melalui hak Angket di DPR. Hal ini perlu dilakukan karena adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang terstruktur, sistimatis, dan masif.
Meskipun pada saat ini pemenang Pemilu 2024 Prabowo-Gibran masih belum resmi dilantik, tetapi sebagian besar orang sudah dapat memastikan bahwa presiden dan wakil presiden baru periode 2024-2029 adalah Prabowo Subianto dan Gubran Rakabuming Raka. Proses lebih lanjut di pengadilan Mahkamah Konstitusi, dan melalui hak Angket di DPR kelihatannya proses ini hanya merupakan formalitas saja agar rakyat mau menerima hasil keputusan KPU tersebut dengan legowo. Mengenai masalah adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024 akan dapat dikesampingkan demi untuk menjaga perdamaian, kesatuan, dan keutuhan berbangsa dan bernegara.
Pemerintahan Prabowo-Gibran akan memerintah selama 5 tahun, dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Apa kira-kira kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk masa depan aspal Buton?. Dalam kampanye-kampanyenya yang sudah dilakukan, paslon nomor urut 02 ini mengusung tema: “Kebelanjutan”. Maksud dari misi dan visi keberlanjutan ini adalah akan melanjutkan kebijakan-kebijakan pak Jokowi yang telah berlangsung selama masa 2 periode pemerintahannya. Antara lain, yang akan dilanjutkan adalah program pemerintah untuk hilirisasi mineral dan sumber daya alam. Ini adalah program unggulan dari pak Jokowi yang masih belum pak Jokowi mampu menuntaskannya.
Berbicara mengenai masalah hilirisasi aspal Buton, apa yang sudah pak Jokowi laksanakan dengan baik untuk aspal Buton?. Kelihatannya masih belum ada. Hal ini perlu dipahami dengan baik oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, yang telah pak Jokowi laksanakan. Meskipun tema yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran adalah “keberlanjutan”, seyogyanya yang dilanjutkan itu adalah program hilirisasi aspal Butonnya. Dan bukan mengenai hal-hal dan proses dari kegagalan pak Jokowi untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton.
Rakyat bertanya, apabila pemerintahan Prabowo-Gibran akan melanjutkan program pak Jokowi untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton, kebijakan apa yang akan dilakukan berbeda dengan apa yang sudah pernah pak Jokowi laksanakan, agar hilirisasi aspal Buton akan dapat terwujud dalam masa 5 tahun? Untuk itu pemerintahan Prabowo-Gibran harus tahu mengenai upaya-upaya apa saja yang sudah pernah pak Jokowi laksanakan, dan kendala-kendala apa saja, sehingga sampai saat ini hilirisasi aspal Buton masih belum terwujud.
Pada tahun 2015, beberapa bulan setelah pak Jokowi dilantik sebagai Presiden RI ke-7, pak Jokowi segera menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Adapun kebijakan ini tidak membuahkan hasil seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu pemerintahan Prabowo-Gibran harus melakukan investigasi dan introspeksi diri. Apa yang salah dengan instruksi pak Jokowi ini, sehingga semua jajaran kementerian-kementerian terkait tidak mampu melaksanakan instruksi tersebut.
Pada tahun 2022, pak Jokowi datang berkunjung ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Pak Jokowi merasa jengkel dan marah, karena selama ini Indonesia mengimpor aspal, padahal deposit aspal alam di Pulau Buton jumlahnya sangat melimpah. Dimana apabila sudah mampu diproduksi, maka akan mencukupi kebutuhan aspal nasional di dalam negeri selama 130 tahun.
Kejadian ini mungkin harus menjadi pelajaran bagi pemerintah Prabowo-Gibran, apabila akan datang berkunjung ke Pulau Buton. Sebaiknya beberapa hari sebelum berangkan ke Pulau Buton, pemerintahan Prabowo-Gibran harus mendapatkan informasi dan penjelasan yang lengkap dan akurat mengenai potensi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor. Mulai dari sejarah ditemukannya aspal Buton untuk pertama kalinya pada tahun 1924, sampai dengan diakusisinya PT Sarana Karya oleh PT Wijaya Karya Bitumen Bitumen pada tahun 2013. Dan masalah-masalah dan tantangan-tantangan apa saja yang selama ini dihadapi oleh PT Wijaya Karya Bitumen dalam upayanya untuk memajukan aspal Buton.
Data-data dan fakta-fakta di lapangan yang lengkap dan akurat ini akan sangat berguna bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, ketika tiba di Pulau Buton, sehingga tidak akan ada kejutan. Karena pemerintahan Prabowo-Gibran sudah paham dengan baik mengenai potensi aspal Buton yang sangat besar untuk mensubstitusi aspal impor, dan apa saja masalah dan tantangan yang dihadapi, sehingga hilirisasi aspal Buton masih belum juga kunjung mampu diwujudkan.
Adapun pelajaran yang paling berharga dari kunjungan pak Jokowi ke Pulau Buton adalah pak Jokowi telah memutuskan akan stop impor aspal pada tahun 2024. Tetapi sekarang sudah tahun 2024, dan pak Jokowi masih belum membuat kebijakan yang konkrit untuk stop impor aspal. Dan kelihatannya keputusan akan stop impor aspal pada tahun 2024 ini hanya merupakan gertakan saja agar semua jajaran kementerian-kementerian terkait harus berupaya lebih keras dan cepat lagi untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Tetapi strategi ini kelihatannya tidak berhasil.
Berdasarkan pembelajaran dari pengalaman-pengalaman pak Jokowi yang belum berhasil untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton tersebut, maka pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu dan berani membuat gebrakan-gebrakan terobosan yang lebih kreatif dan inovatif. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus berani mencari apa akar permasalahan, mengapa pak Jokowi tidak mampu mewujudkan hilirisasi aspal Buton?. Apabila penyakit dari akar masalah ini sudah terdiagnosis, maka pemerintahan Prabowo-Gibran akan dapat dengan mudah sekali menemukan obat penawarnya.
Adapun akar masalah utama yang pertama dari aspal Buton, mengapa pak Jokowi masih belum mampu mewujudkan hiliriasi aspal Buton adalah karena pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk mau mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Dan masalah utama kedua adalah karena para Investor masih wait and see mengenai keadaan perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia. Sekarang setelah pemerintahan Prabowo-Gibran sudah tahu mengenai, apa sejatinya akar masalah aspal Buton, apa tindak lanjutnya?
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
