Kelompok Rentan yang menjadi Dampingan PKBI Sumbar dalam program VICRA, menuntut perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dampak perubahan iklim yang semakin terasa di daerah mereka. Mereka mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Sabtu (31/03/2024).
Dalam sebuah dialog yang bertajuk DPRD Padang Pariaman, Dengarkan Suara Kami!, kelompok dari berbagai elemen masyarakat ini, seperti petani, masyarakat lokal, tokoh adat, dan orang muda, menyampaikan sejumlah keluhan dan tuntutan mereka.
“Perubahan iklim telah membawa dampak yang buruk bagi kehidupan kami,” kata seorang petani, Bapak Sawia, dalam orasinya. “Banjir telah menyebabkan gagal panen, dan ini membuat kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”
Salah satu warga, Ibu Asna, mengungkapkan kekhawatiran akan banjir yang semakin sering terjadi di lingkungannya. "Kami membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini. Kami tidak bisa lagi diam melihat rumah-rumah kami terendam banjir setiap musim hujan," ujarnya.
Masyarakat juga menuntut DPRD untuk segera mengambil langkah-langkah kongkret untuk mengatasi dampak perubahan iklim. “Kami ingin DPRD untuk segera membuat kebijakan dan program yang dapat membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim,” kata seorang pemuda, Iqbal.
“Kami juga ingin DPRD untuk mendesak pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap dampak perubahan iklim di Padang Pariaman,” tuturnya.
Selain itu, Kelompok Tani Wanita Nagari Padang Toboh Ulakan, yang diwakili oleh Ibu Yuni, menyuarakan kesulitan mereka dalam mendapatkan pupuk. Akses yang terbatas dan harga yang tinggi menjadi hambatan utama bagi para petani dalam meningkatkan hasil panen mereka, tidak hanya itu, Jebolnya Irigasi Anai II menyebabkan kesulitan persediaan air irigasi di nagari kami.
Lebih lanjut, Bapak Syofyan, mewakili Tokoh Masyarakat Nagari Padang Toboh Ulakan, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bantuan. Pelibatan kelompok tani dalam mengelola dan mengawasi distribusi pupuk diharapkan dapat mencegah penyelewengan dan memastikan pupuk bantuan tepat sasaran, dan pengelolaan irigasi di Nagari kami, kami berharap Penyuluh Lapangan dari Dinas Pertanian, dapat lebih pro-aktif dalam mendampingi para petani.
Aksi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Padang Pariaman terpilih 2024, Bapak Aprinaldi, M.Pd. dari Partai Amanat Nasional. Dalam sambutannya, Aprinaldi, M.Pd. Beliau berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat.
“Kami akan segera membahas tuntutan masyarakat ini,” kata Aprinaldi, M.Pd.. “DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan kelangkaan pupuk dan Pemerintah Provinsi untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi banjir di Nagari Kampung Galapung.
Aprinaldi, M.Pd., menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan kepentingan warga terkait perubahan iklim ini. "Kami mendengarkan suara masyarakat, dan kami akan berupaya mengusulkan program-program yang lebih baik demi mengurangi dampak perubahan iklim di Padang Pariaman," katanya.
Ikuti tulisan menarik MAI WANDEU NEWS lainnya di sini.
