Apabila pak Jokowi membaca judul tulisan ini, pasti pak Jokowi akan murka. Karena program pemerintah untuk hilirisasi mineral dan sumber daya alam merupakan program strategi pembangunan unggulan pak Jokowi. Program hilirisasi mineral dan sumber daya alam merupakan kunci emas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.
Program hilirisasi untuk pertama kali telah diinisiasi oleh pemerintah pada tahun 2009, dan dimulai pada tahun 2020. Program hilirisasi yang dilaksanakan untuk pertama kali adalah program hilirisasi nikel. Hilirisasi adalah proses atau program strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang dimiliki. Dengan program hilirisasi, komoditas-komoditas yang tadinya diekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku, sekarang sudah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Dengan demikian, maka nilai ekspor negara tersebut akan menjadi jauh lebih besar. Sehingga akan mampu meningkatkan perekonomian secara signifikan.
Pak Jokowi merasa sangat bangga, karena program hilirisasi nikel telah berhasil dengan baik. Tetapi apakah semua rakyat Indonesia merasa setuju? Kalau sejatinya, program hilirisasi nikel itu telah benar-benar terlaksana dengan baik, tetapi mengapa pak Jokowi tidak mau segera melanjutkannya dengan program hilirisasi aspal Buton?
Ternyata berdasarkan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang telah dibuat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), prioritas program hilirisasi aspal Buton berada di urutan ke-8 setelah program hilirisasi batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, dan emas perak. Hal ini berarti program hilirisasi aspal Buton baru akan dilaksanakan setelah program hilirisasi batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, dan emas perak selesai diimplementasikan. Dengan asumsi setiap proses program hilirisasi komoditas bahan mineral akan memerlukan waktu implementasi kurang lebih selama 5 tahun, maka giliran program hilirisasi aspal Buton baru akan dimulai pada tahun 2065.
Atas dasar pengkajian dan analisa dari informasi dan data-data ini, dimana prioritas pelaksanaan hilirisasi aspal Buton berada di urutan ke-8, maka hal ini tidak dapat diterima sama sekali oleh akal sehat. Mengapa? Karena pada saat ini Indonesia telah mengimpor aspal selama 45 tahun. Dan apabila program hilirisasi aspal Buton baru akan dimulai pada tahun 2065, maka hal ini berarti Indonesia akan mengimpor aspal selama 85 tahun.
Apakah kita masih mau dijajah terus oleh aspal impor selama 40 tahun lagi, sementara deposit aspal alam Buton sudah siap sedia sejak lama untuk diolah dan diproduksi? Seharusnya rakyat Buton menolak keras dan tidak sudi. Karena hal ini telah menunjukkan dengan terang benerang, bahwa pemerintah telah berlaku sewenang-wenang, dan tidak adil terhadap aspal Buton.
Jadi bagaimana solusi terbaik dari permasalahan ini agar pemerintah mau berlaku adil terhadap aspal Buton? Jawabannya adalah komoditas aspal Buton harus dikeluarkan dari daftar komoditas-komoditas bahan mineral dan batu bara Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis. Sehingga dengan demikian, prioritas program hilirisasi untuk komoditas aspal Buton tidak bisa lagi dibandingkan dengan prioritas-prioritas program hilirisasi untuk komoditas batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, dan emas perak.
Sejatinya, komoditas aspal Buton memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda dengan komoditas-komoditas batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, dan emas perak. Perbedaannya yang mencolok adalah bahan baku aspal Buton bukan merupakan komoditas ekspor. Sebaliknya, malah Indonesia yang selama ini telah mengimpor aspal dalam jumlah besar. Jadi pemerintah telah melakukan kesalahan besar dengan memasukkan komoditas aspal Buton ke dalam program hilirisasi mineral dan sumber daya alam. Aspal Buton seharusnya masuk ke dalam program Swasembada Aspal. Sama halnya dengan program Swasembada untuk beras.
Apa sih perbedaan yang mendasar antara pengertian program Hilirisasi Aspal Buton dengan program Swasembada Aspal? Program Hilirisasi Aspal Buton berfokus kepada “nilai tambah” dari proses pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Sedangkan program Swasembada Aspal berfokus kepada “kedaulatan negara” dari proses pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi.
Pengertian nilai tambah adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Sedangkan pengertian kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara berada pada negara itu sendiri.
Komoditas aspal Buton seyogyanya kita masukkan sebagai program Swasembada Aspal adalah karena aspal Buton selama ini telah dijajah oleh aspal impor. Jadi selama ini negara telah kalah, tidak berdaya dan berdaulat atas aspal Buton. Karena aspal Buton telah kalah bersaing dengan serangan dan penjajahan aspal impor. Dengan melaksanakan program Swasembada Aspal, maka negara akan kembali jaya dan berdaulat atas aspal Buton, karena aspal Buton akan mampu mengalahkan dan mensubstitusi aspal impor. Dan kalau perlu aspal Buton akan menjadi komoditas ekspor utama untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
Kalau pemerintahkan masih ingin melanjutkan program hilirisasi untuk komoditas-komoditas batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, dan emas perak, silahkan. Tetapi jangan bawa-bawa lagi aspal Buton ke dalam program hilirisasi tersebut. Program Swasembada Aspal harus secepatnya diimplementasikan, karena Indonesia sudah mengimpor aspal selama 45 tahun. Dan hal ini harus segera dihentikan. Dengan adanya penggantian pemerintahan yang baru periode 2024-2029, maka program Swasembada Aspal akan dapat direkomendasikan kepada pemerintahan yang baru sebagai program strategis pembangunan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.
Dan yang paling menarik dari program Swasembada Aspal adalah selain Indonesia akan mendapatkan semua nilai tambah yang sama besar dengan program hilirisasi aspal Buton, sebagai tambahan atau bonus, program Swasembada Aspal juga akan memperoleh kembali harga diri dan kedaulatan negara yang selama ini telah hilang karena telah dirampas oleh aspal impor. Kedaulatan negara ini adalah milik rakyat Indonesia yang paling berharga, dan tidak terhingga nilainya, karena harus dibayar oleh jiwa dan raga dari jutaan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, rakyat Indonesia sekarang harus berani mendukung program Swasembada Aspal dengan mengatakan: “Yes!”. Dan mengatakan: “No!”, untuk menolak program Hilirisasi Aspal Buton.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
