Mengapa Indonesia Harus Takut Mewujudkan Gagasan Swasembada Aspal?

Dan kalau sampai saat ini tidak ada perhatian dan tanggapan dari pemerintah terhadap gagasan swasembada aspal, maka rakyat terpancing dan terpaksa untuk bertanya: “Mengapa Pemerintah harus takut untuk mewujudkan gagasan swasembada aspal?

Gagasan swasembada aspal untuk pertama kali digaungkan oleh Bapak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) pada tanggal 27 September 2022. Gagasan cemerlang dari seorang anak bangsa ini muncul setelah 77 tahun Indonesia merdeka. Dan 42 tahun setelah Indonesia melakukan impor aspal untuk pertama kalinya. Sebenarnya gagasan ini khusus ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, ketika beliau sedang datang berkunjung ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, bertepatan pada waktu yang sama. Tetapi mirisnya, gagasan swasembada aspal yang bagus ini tidak pernah mendapatkan perhatian dan tanggapan dari pemerintah.

Mengapa Indonesia harus takut untuk mau mewujudkan gagasan swasembada aspal? Pertanyaan ini muncul, karena seharusnya gagasan yang berani ini ditanggapi secara antusias dan serius oleh pemerintah. Tetapi pemerintah malah menganggap seolah-olah gagasan swasembada aspal ini tidak pernah terucap. Dan berita mengenai gagasan swasembada aspal yang ada di Media Masa dimaknai hanya sebagai omon-omon atau omomg kosong saja.

Rasanya ada yang aneh dan tidak lazim, apabila ada orang yang ingin dan bermaksud baik kepada pemerintah dengan memberikan masukan cerdas demi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, alih-alih diapresiasi dengan mengucapkan terima kasih, malah dicuekin. Tentunya si pemberi gagasan akan merasa tersinggung, dan sakit hati. Mungkin di dalam hati beliau akan berkata: “Gagasan swasembada aspal itu adalah untuk rakyat Indonesia. Dan kalau pemerintah tidak mau berswasembada aspal, sedangkan deposit aspal alam di Pulau Buton jumlahnya melimpah, maka biarlah rakyat Indonesia sendiri yang akan menilainya. Karena sejatinya, kekayaan sumber daya alam aspal di Pulau Buton tersebut adalah milik rakyat dan untuk rakyat”.

Untuk menjelaskan kepada rakyat mengenai apa sejatinya dasar pemikiran yang jujur, mengapa gagasan swasembada itu muncul kepermukan, mungkin adalah sebagai berikut:

1. Adapun mengapa sampai saat ini Indonesia masih belum mampu berswasembada aspal adalah karena pemerintah Indonesia tidak memiliki kemauan politik untuk mau mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Hal ini telah dibuktikan bahwa Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun Indonesia. Dan Indonesia sudah 7 kali berganti presiden. Tetapi Indonesia masih belum memiliki rencana, wacana, misi dan visi yang konkrit untuk mau berswasembada aspal.

2. Indonesia untuk pertama kali mengimpor aspal pada tahun 1980an. Sampai saat ini diperkirakan Indonesia sudah mengimpor aspal kurang lebih selama 45 tahun. Dan selama 45 tahun ini tidak ada satupun pihak yang berani menegur, mengoreksi, dan mengkritik pemerintah mengenai kebijakan impor aspal tersebut, termasuk DPR dan Media sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Akibatnya, pemerintah merasa sangat percaya diri, bahwa tidak ada yang salah dengan kebijakan impor aspal tersebut. Sehingga meskipun harga aspal minyak naik sangat mahal, terpaksa wajib dibeli, karena tidak ada alternatif dan opsi lain yang lebih baik.

3. Indonesia sudah mengimpor aspal selama 45 tahun. Akhirnya Indonesia sudah terjerumus masuk ke dalam jebakan perangkap zona nyaman impor aspal, sehingga sangat sulit untuk bisa keluar lagi. Dengan demikian upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton telah dilaksanakan dengan perasaan setengah hati, dan hasilnya akan bisa kita lihat sendiri. Initiatif dan strategi untuk mau mewujudkan hilirisasi aspal Buton masih berada di titik nol.

4. Kunjungan pak Jokowi ke Pulau Buton pada tanggal 27 September 2022 tidak membawa hasil dan dampak positif apa-apa terhadap kemajuan industri aspal Buton. Mengapa ? Apakah ada yang salah dengan pak Jokowi, atau dengan aspal Buton?. Pak Jokowi telah memutuskan akan stop impor aspal pada tahun 2024. Tetapi sampai saat ini Indonesia masih belum mampu berswasembada aspal. Bagaimana mungkin Indonesia akan bisa stop impor aspal pada tahun 2024, kalau pemerintah sendiri masih belum memiliki misi dan visi yang jelas untuk mau berswasembada aspal?

5. Pada tahun 2022, Pak Jokowi sudah menghimbau kepada para Investor dan pengusaha untuk mau berinvestasi di bidang industri aspal Buton dengan iming-iming aspal Buton akan mampu mensubstitusi aspal impor sebesar 5 juta ton per tahun. Fakta berbicara bahwa tidak ada satupun Investor dan pengusaha yang mau dan merasa tertarik dengan ajakan pak Jokowi tersebut. Mengapa?. Karena pemerintah belum memiliki komitmen yang jelas untuk mau berswasembada aspal. Para Investor dan pengusaha menterjemahkan fenomena ini, bahwa pemerintah sudah berada di dalam zona nyaman impor aspal, dan akan melanjutkan dan meneruskan kebijakan impor aspal sampai waktu yang tidak terbatas.

Dengan rakyat mengetahui apa sejatinya dasar pemikiran, mengapa muncul gagasan swasembada aspal ini, maka kita akan dapat memberikan sumbang saran dan solusi yang tepat sasaran kepada pemerintahan untuk berani mau mewujudkan gagasan swasembada aspal, sebagai berikut:

1. Mengacu kepada pendapat Albert Einstein, seorang yang paling pintar dan cerdas yang pernah hidup di dunia, sebagai berikut: “Masalah penting yang kita hadapi, kini tidak dapat kita pecahkan pada tingkat berpikir yang sama, seperti ketika kita menciptakan masalah tersebut”.

Selama ini kita selalu berpikir bahwa masalah aspal Buton adalah karena pemerintah tidak mau memasukkan proyek ekstraksi aspal Buton atau proyek hilirisasi aspal Buton ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengapa pemerintah tidak mau? Sudah terjawab dengan penjelasan di atas. Yaitu, pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk mau berswasembada aspal, karena sudah berada di dalam dasar zona nyaman impor aspal selama 45 tahun.

Oleh karena itu, kita harus merubah strategi, cara berpikir, dan paradigma kita dari program “Hilirisasi Aspal Buton” menjadi program “Swasembada Aspal”. Hal ini sudah sesuai dengan nasehat dari Einstein. Kita harus mampu berpikir lebih maju jauh ke depan daripada ketika masalah itu terjadi.

Program Hilirisasi adalah sesuai untuk komoditas ekspor. Sedangkan komoditas aspal adalah komoditas impor. Dengan demikian aspal Buton tidak cocok dan sesuai dengan program hilirisasi. Disamping itu berdasarkan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang telah dibuat oleh Kementerian Investasi / BKPM, hilirisasi aspal Buton berada di urutan ke-8 dari komoditas batu bara dan bahan mineral. Kesimpulannya, prioritas hilirisasi aspal Buton adalah yang paling rendah, bila dibandingkan dengan komoditas batu bara dan bahan mineral lainnya. Sehingga implementasi hilirisasi aspal Buton akan masih jauh, dan masih belum bisa diperkirakan kapan.

Solusi untuk aspal Buton: Merubah paradigma dari program “Hilirisasi Aspal Buton” menjadi program “Swasembada Aspal”, karena Indonesia sudah mengimpor aspal selama 45 tahun, dan sekarang sudah tiba saatnya untuk Indonesia berani melawan penjajahan aspal impor, dan Indonesia harus sudah mampu untuk berswasempada aspal demi harga diri dan kedaulat bangsa dan negara.

2. Alasan yang selalu digunakan oleh pemerintah bahwa harga aspal Buton ekstraksi lebih mahal daripada harga aspal impor, adalah mitos. Pada tahun 2020, Research & Technology Center (RTC) Pertamina sudah pernah melakukan studi kelayakan untuk membangun pabrik ekstraksi aspal Buton, dan ternyata harga aspal Buton ekstraksi adalah sebesar Rp 5.500 per kilogram, sedangkan harga aspal impor sebesar Rp 7.000 per kilogram. Tetapi sayangnya, sampai saat ini pabrik ekstraksi aspal Buton masih belum dapat dibangun dan berproduksi. Seharusnya atas dasar dari informasi dan data ini, pemerintah mempertanyakan kepada Pertamina, dan mendorong Pertamina untuk mau membangun pabrik ekstraksi aspal Buton.

Solusi untuk aspal Buton: Pemerintah harus melakukan asesmen dan due dilligent kepada Pertamina, mengapa studi kelayakan yang menunjukkan bahwa harga aspal Buton ekstraksi lebih murah daripada harga aspal impor tidak ditindak lanjuti dengan membangun pabrik ekstraksi aspal Buton?.

3. Berdasarkan keterangan di atas bahwa gagasan swasembada aspal adalah untuk melawan penjajahan aspal impor demi harga diri dan kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena sudah terbukti bahwa sejatinya harga aspal Buton ekstraksi adalah lebih murah daripada harga aspal impor, maka pemerintah harus segera membangun pabrik ekstraksi aspal Buton secepatnya.

Adapun untuk mendorong pemerintah mau berswasembada aspal, maka jalan yang terbaik adalah bukan dengan mengadakan banyak Lokakarya, tetapi melainkan dengan membawa masalah penting ini langsung kepada wakil-wakil rakyat di DPR. Selama ini sudah banyak sekali Lokakarya yang diadakan, tetapi tidak pernah ada hasilnya, karena masalahnya hanya akan selalu berputar-putar terus di tempat, dan tidak ada solusi yang konkrit.

Dengan melaporkannya masalah aspal Buton ini kepada DPR, maka DPR akan dapat menggunakan hak-hak istimewanya, seperti Hak Interpelasi atau Hak Angket untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah, mengapa selama ini Indonesia masih belum mampu berswasembada aspal?.

Meskipun kebijakan pemerintah untuk impor aspal tentunya adalah demi untuk kepentingan rakyat, tetapi dengan adanya masukan dari Bapak Rahmat Gobel, bahwa seharusnya Indonesia sudah mampu berswasembada aspal, mendapatkan perhatian dan tanggapan dari pemerintah. Dan kalau sampai saat ini tidak ada perhatian dan tanggapan dari pemerintah, maka rakyat terpancing dan terpaksa untuk bertanya: “Mengapa Pemerintah harus takut untuk mewujudkan  gagasan swasembada aspal?