Distorsi dan Revitalisasi Politik Serta Tantangan PDIP

Banyak isu sensitif dan strategis yang bisa direspon dan memberikan dampak bagi kemanusiaan politik dan demokrasi secara universal. Namun dalam Rakernas PDI-P hal itu tidak disentuh. Politik ide dan gagasan perjuangan demokrasi belum terasa kental sebagai identitas diri PDI-P.

Gagalnya demokrasi menyebabkan mandul dan tumpulnya penyaluran aspirasi dan pelaksanaannya. Demikian juga, gagalnya proses demokrasi ditengarai banyak hal dalam keseharian penyelenggaraan negara dan berbangsa. Buruknya demokrasi diperparah ketiadaan dan juga ketidakberdayaan partai politik melayani dan juga sebagai wadah aspirasi masyarakat.

Lantas bagaimana dengan keberlanjutan suatu negara yang harus tetap ada dan juga termasuk sistem pemerintahan yang harus dijalankan seperti apa ?

Sebuah bangunan demokrasi erat hubungannya dengan sistem kepartaian dan juga hubungan antar kelembagaan negara yang nantinya akan terlibat, terkait dan bekerja sama. Proses awal demokrasi diawali dalam dinamika kebutuhan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi yang kelak akan menghasilkan output politik baik di level legislatif dan eksekutif.

Partai Demokrasi Indonesia Pejuang ( PDI-P)

Salah satu partai besar dan saat ini berturut -turut menjadi pemenang pemilu 3 periode adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Untuk saat ini partai berlogo moncong putih ini masih berada sebagai penopang utama Pemerintah Jokowi. Konteks dukungan politiknya saat ini sedang dalam perjalanan menuju kehancuran dan terjadilah persetujuan antara elite PDIP dengan Presiden Jokowi.

Nampak jelas jika kondisi postur tubuhnya politik dukungan ke Jokowi sedang level terendah dan terancam akan goyahkan pemerintah Jokowi. Disaat bersamaan Jokowi juga sedang membangun kekuatan untuk mengimbangi hegemoni kekuatan politik baik dari PDIP dan juga tekanan politik dari eksternal. Inilah sebenarnya yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, kondisi politik nasional sedang tidak baik-baik.

Rakernas PDIP

Sebagai partai besar, PDIP terus melakukan konsolidasi kepartaiannya untuk menjaga kekompakan dan juga akselerasi kerja partai dan juga menjadi ajang ladang ekstrasi berbagai isu nasional. Dalam rangka. Konsolidasi kepartaiannya, PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, 24-26 Mei 2024.

Sudah ditebak jika acara ini sudah banyak yang menanti berbagai macam keputusan dan kebijakan partai banteng moncong putih sebagai reaksi dan proses politik internal dan eksternal.

Pemilu Terburuk

Dalam gelaran Rakernas tersebut menyimpulkan berbagi keputusan dan juga rekomendasi. Bagi PDIP menilai dinyatakan sebagai penyelenggara Pemilu 2024 paling amburadul, dalam sejarah demokrasi Indonesia.

PDIP melalui keputusan Rakernas V menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut buruknya penyelenggaraan Pemilu 2024 itu tak lepas dari penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi aparat penegak hukum. Lalu, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, hingga masifnya praktek politik uang. Rakernas V ini PDIP pun merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi lewat peninjauan kembali sistem pemilu dan konsolidasi demokrasi.

Pendukung Kecurangan Pemilu

Berbagai atribut yang dituduhkan sebagai faktor terjadinya pemilu yang demokratis. Elite PDIP mengatakan hal tersebut dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang.

Diperparah oleh buruknya penyelenggaraan Pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara Pemilu," ujarnya. Ribut masyarakat netralitas pemilu dan juga proses seleksi awal pencapresan presiden dan wakilnya. Menuduh jika lembaga tinggi negara juga menjadi sumber malapetaka terhadap netralitas memproduksi sejumlah keputusan. Contoh konkrit ketika MK meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Bukti jika intervensi pemerintah sudah mengarah di lembaga penegakan hukum dan konstitusi.

Kaderisasi Gagal

Catatan kritis ditujukan untuk PDIP berkaitan transisi kepemimpinan nasional partai politik. Dalam rakernas PDIP V tidak menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman politik berkaitan kaderisasi dan krisis kepemimpinan. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, membacakan rekomendasi hasil Rakernas ke-V PDIP. Salah satu rekomendasi yang dibacakan Puan adalah meminta Megawati Soekarnoputri kembali jadi Ketum PDIP.

Dengan keluarnya rekomendasi ini memberikan gambaran bagaimana PDI-P dianggap sebagai bagian partai politik yang gagal membawa fungsi demokrasi internal. Atas nama partai pro demokrasi namum minim penyesuaian diri dan adaptasi sekaligus mengkontribusikan nilai demokrasi secara merata dan berkeadilan.

Dalih pembenaran PDIP  melakukan langkah penunjukan ketua umum lama  didasarkan oleh potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis. Kronologis tersebut linier untuk dijadikan daulat penuh agar , PDIP menyerahkan kembali arah politik kepada Megawati.

PDIP berdalih jika Rakernas V partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan tidak mengubah aturan atau mencabut aturan melainkan berpedoman

Pada poin 17 hingga rekomendasi muncul dalam Rakernas PDIP meminta Megawati kembali menjadi Ketum PDIP. Hal tersebut berdasarkan pandangan pimpinan daerah PDIP.

Kesimpulan

Penulis menyimpulkan jika keputusan dan juga rekomendasi hasil Rakernas PDIP ke-5 tersebut lebih banyak bercokol dan dikompromikan sebagai hasil keputusan politik menolak hasil keputusan pemilu dan ini bukan bagian keputusan politik nasional yang moderat dan toleran untuk semua partai dan juga Rakyat sebagai pemilik. Hasil rakernas PDIP V bersifat tidak mengikat sebagai politik kenegaraan tetapi primordial politik.

Kemudian penulis juga merasakannya adaby kelupaan atau kelalaian PDI-P dalam memuat keputusan berbagi isu. Yang menjadi catatan penting adalah penulis melihat bukan hanya terjadi kerusakan peradaban dalam penyelenggaraan pemilu di pilpres namun demikian tidak disinggung juga terjadinya kerusakan moral dan etika dalam pemilu legislatif. Banyak terjadi permainan Money Politik, distorsi penyelenggaraan pemilu dan keterlibatan pihak tertentu yang merusak ekosistem politik khususnya di pemilu legislatif.

Pertanyaan, mengapa PDIP tidak memberikan rekomendasi atau keputusan spesifik di pileg ? Apakah karenanya besaran pelanggaran juga dilakukan oleh para caleg dan juga dukungan partai politik terhadap peraih kursi DPR?