Politik Rangkul Semua Parpol dan Pusingnya Prabowo Bagi-bagi Kekuasaan

Adalah resiko Prabowo Subianto yang mendeklarasikan akan menerima semua parpol untuk bekerja sama di Kabinet Barunya. Namun demikian, tak mudah saat bagi-bagi kekuasaan ini. Banyak kepentingan politik praktis berkelindan di sana. Bagi sejumlah partai pos kementerian dianggap sebagai mesin ATM. Nah!

Politik nasional sedang dihebohkan dengan isu bagi-bagi kekuasaan terutama untuk mengisi kabinet baru Prabowo-Gibran yang akan segera disusun. Informasinya, keributan sedang terjadi berkaitan jatah menteri yang akan dibagikan ke sejumlah partai pendukung dan juga partia yang unyu-unyu baru mendukung. Terjadinya pro dan kontra terjadi sebagai dinamika politik yang akan menjadi permasalahan awal pemerintahan baru Prabowo -Gibran.

Dikutip dari berbagai sumber, diberitakan jika sejumlah partai politik sedang mempermasalahkan kuota Kursi Menteri. Mereka meributkan jatah kursi menteri pada pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Parpol yang sudah lebih dulu mendukung Prabowo-Gibran enggan jika parpol yang baru mendukung Prabowo-Gibran belakangan mendapat jatah menteri sampai 3 kursi.

Diakui jika sejumlah partai loyalis Prabowo -Gibran angkat bicata. Mereka sangat keberatan jika pembagian jatah menteri melupakan dukungan awal dan juga militansi dukungannya. Merek menolak jika partai politik yang baru nongol diganjar dengan plot kementrian di tas satu. Adapun partai yang baru bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran setelah Pilpres 2024 adalah Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Bagi Partai Amanat Nasional (PAN) yang sejak awal mendukung Prabowo-Gibran tidak ingin jika partai yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah Pilpres 2024, mendapatkan jatah menteri sampai tiga kursi. PAN menilai, tidak tepat apabila partai politik yang baru bergabung meminta jatah kursi menteri lebih banyak dibandingkan partai yang sudah mendukung Prabowo sejak awal.

Megawati Soekarnoputri Angkat Bicara 

Tidak hanya elite partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran yang sedang terpancing emosi berkomentar pembagian jatah menteri, kali ini Ketum PDIP Megawati turut serta cawe-cawe. Ketum PDI-P tersebut menyindir mengenai perebutan kursi menteri saat pindati di penutupan Rakernas PDIP, Minggu (26/5/2024) kemarin.

Dalam sesi penutupan pidato Rakernas V PDIP, Megawati Soekarnoputri mengaku mendengan rebutan kursi menteri, diketahui sejumlah parpol mulai menyinggung jatah di kabinet Prabowo-Gibran. Dengan nada kecut, Megawati yang menyindir rebutan kursi Menteri di mana sejumlah partai mulai menyinggung jatah di kabinet Prabowo-Gibran. 

Kemenangan  Milik Bersama 

Kemenangan Paslon 02 ( Prabowo -Gibran) dalam Pilpres 2024 sudah final paska Gugatan Sengketa Perselisihan Pemilu yang diajukan oleh Palon 01 dan Paslon 03 harus kandas di putusan Mahkamah Konstitusi (MK) . Dengan keputusan MK tersebut secara resmi Prabowo -Gibran resmi akan melenggang menjadi orang nomor satu dan dua di negeri ini dalam pemerintahan barunya periode 2024-2029.

Euforia politik kemenangan Paslon 02 bukan hanya terjadi di internal partai pendukung dan pengusung paslon 02 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju tetapi banyak partai eks pendukung Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019 merasa nyaman dan mempersilahkan Prabowo -Gibran untuk memimpin Indonesia. Mereka bahkan menarik kembali romantisme dukungannya ketika 2 periode gagal dalam Pilpres sebelumnya.

Bisa dikatakan jika kemenagan Paslon 02 menjadi fenomena unik dalam perkembangan peta politik Indonesia. Betapa tidak , baru kali ini terjadi pihak lawan politik dalam Pilpres 2024 berbondong -bondong menginginkan masuk dalam gerbong pemenangan pemilu sesungguhnya. Terjadi romantisme politik Prabowo namun sejatinya ini bentuk pengingkaran ideologi politik atau sebaliknya usaha elite parpol untuk mengambil keuntungan bagi partainya .

Partai Non Koalisi 

Seperti diketahui jika Paslon 02, untuk sekarang ini membutuhkan dukungan partai selain partia pendukung utama. Prabowo sudah mendeklarasikan untuk menerima semua pihak menjadi partner pemerintah barunya. Ini yang menjadi angin segar bagi partai politik yang oportunistik mengambil kesempatan.

Namun demikian justru banyak kecurigaan dan juga pertanyaan menohok mengapa banyak partai mantan lawan politik Prabowo -Gibran sangat ngebet banget masuk ke pemerintah baru Prabowo -Gibran.

Gelora Tolak PKS

Gejala yang sangat menarik ketika di kubu internal Koalisi pendukung Prabowo yakni Partai Gelora dan Demokrasi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju menunjukkan sikap acuh dan ketidaknyamanan atas desakan serta keinginannya partai politik yang menjadi lawan dalam kontestasi Pilpres 2024.

Sebut saja partai tersebut adalah PKS, Nasdem , PKB dan juga PPP. Partai tersebut secara terang terangan sudah menyatakan sikap dan keinginannya untuk bergabung dan tentunya meminta porsi kue kekuasaan.

Ada yang bikin geli ketika melihat respon melihat banyaknya partai politik bukan pendukung Prabowo -Gibran tiba-tiba mengajukan diri untuk menjadi bagian pendukung Paslon 02. Bagi partai yang sejak awal berkeringat mendukung Palon 02 tentunya melihat fenomena dukungan parpol seperti PKS dan Nasdem dan juga PKB direspon berbagai macam tanggapan. 

Pro dan kontra terjadi sebagai dinamika peristiwa politik kekinian yang riil, dinamis dan berkelanjutan. 

Dimulai dari Partai Gelora yang langsung bersuara lantang menolak kehadiran PKS. Penolakan keras datang dari salah satu partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni Partai Gelora. Partai Sempalan PKS ini terang-terangan menyatakan penolakannya terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dikatakan jika PKS telah melempar sinyal bahwa mereka siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Sikat tegas penolakan PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik. Mantan Politis senior PKS ini menyatakan tak ingin PKS bergabung dalam gerbong Prabowo-Gibran.

Alasan utama dari Partai Gelora Mahfuz Sidik memberikan penolakan ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin bergabung ke pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih adalah jika PKS selama ini tidak menunjukkan semangat yang sama dengan Presiden Joko Widodo yang juga menjadi mendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sejarah perjalanan haluan politik PKS sama sekali berbeda jauh bahkan condong menyerang Paslon 02 ketika Pilpres 2014 berlangsung. PKS dan partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan memperjuangan dengan narasi semangat perubahan bagi Indonesia. Narasi dan sikap politik yang dibangun PKS dalam Pilpres 2024, nampak jelas posisi politik PKS yang berbeda diametral dengan paslon Prabowo-Gibran. 

Menurut salah satu elite partai Gelora, Mahfud Sidiq mengatakan jika selama ini PKS dianggap sebagai partai oposisi selama 2 periode Jokowi berkuasa sehingga bisa dikatakan narasi dan sikap politik PKS terhadap Presiden Jokowi dan kebijakan pembangunannya selalu bertentangan. PKS jelas menolak IKN dan janji bahwa akan tetap jadi ibu kota. Tentunya argumentasi ini sangat penting untuk dijadikan sanggahan bagi Gelora secara tegas jika PKS adalah musuh Jokowi.

Intervensi Jokowi 

Prabowo -Gibran yang akan dibentuk pada akhirnya mengalami titik klimaks keruwetan baik diinternal parpol koalisi ataupun partai baru. Dua hal yang membikin geger adalah jumlah menteri yang akan direbutkan dan juga siapa parpol yang layak untuk mendapatkan porsi menteri paling banyak. 

Dalam hubungan kerjasama dengan Gibran Rakabuming Raka, Prabowo Subianto akan juga dipusingkan oleh banyak agenda titipan dari kluster dukungan Gibran Rakabuming Raka. Yang pasti aroma intervensi dari Jokowi akan sangat kental. Gerbong kereta Gibran Rakabuming Raka dipastikan juga akan meminta sejumlah jatah menteri, tentunya posisi kementrian paling strategis yang diinginkan kubu Gibran Rakabuming Raka.