Kontribusi Medsos untuk Transparansi Pemerintahan; Perspektif Hukum Administrasi Negara

Media sosial telah menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan transparansi pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, dan memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna berkomunikasi satu sama lain dan bertukar materi dalam bentuk teks, gambar, dan video. Ini juga memberi pengguna kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas sosial di platform.

Menurut Nasrullah (2015) media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual. 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) baru saja merilis hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan pengguna internet di Tanah Air, mencapai 221,56 juta orang. Angka ini naik dibandingkan tahun 2022-2023 yang tercatat sebanyak 215,63 juta orang. Meningkatnya penetrasi internet ini didorong oleh kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap akses internet. Hal ini terlihat dari tingginya penggunaan internet untuk berbagai aktivitas, seperti komunikasi, edukasi, hiburan, dan bisnis. 

Informasi ini menegaskan bahwa menggunakan media sosial adalah hobi umum di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun orang Indonesia sangat terbiasa menggunakan berbagai platform media sosial, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, dan Tik Tok adalah lima platform yang paling sering mereka gunakan. 

Media sosial dapat secara efektif berkontribusi dalam beberapa cara untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah. 

Meningkatkan Aksesibilitas Informasi:  

Transparansi dalam Pemerintahan: Pemerintah dapat dengan cepat dan langsung memberi tahu masyarakat menggunakan media sosial. Hal ini membuat informasi pemerintah lebih mudah diakses oleh publik, memungkinkan mereka untuk memahami tindakan dan pilihan pemerintah dengan lebih baik. 

Tingkatkan Keterlibatan dalam masyarakat:  

Partisipasi Publik: Publik sekarang dapat terlibat dalam proses pemerintah dengan lebih aktif berkat media sosial. Mereka mampu mengungkapkan tujuan, menawarkan umpan balik, dan secara aktif mengawasi operasi pemerintah. Hal ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam implementasi pemerintah. 

Meningkatkan Akuntabilitas:  

Media sosial memberi pemerintah kapasitas untuk melaporkan tindakan dan pilihan mereka dengan cara yang lebih transparan. Akuntabilitas pemerintah akan meningkat sebagai hasil dari peningkatan pemantauan publik dan evaluasi kinerja pemerintah. 

Mengembangkan Ikatan Interaksional: 

Komunikasi Interaktif: Pemerintah dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung melalui media sosial. Akibatnya, pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang lebih dalam dan responsif, yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Tujuan dan Sudut Pandang: 

 Tujuan dan pandangan masyarakat tentang inisiatif dan kebijakan pemerintah diselidiki melalui media sosial. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menanggapi tujuan rakyat dan mengambil keputusan yang lebih berhasil. 

Memaksimalkan Pemanfaatan informasi: 

Penggunaan Informasi: Media sosial memberi pemerintah kemampuan untuk memanfaatkan informasi publik secara efektif. Hal ini membuat pemerintah lebih peka terhadap tuntutan masyarakat dan membantu dalam pengembangan penilaian yang lebih baik. 

Oleh karena itu, penggunaan media sosial dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, keterlibatan warga, dan transparansi, membuat pemerintah lebih demokratis dan responsif.