Nasib Kelas Menengah: Ekonomi Sulit, Kondisi Kian Terjepit

Masyarakat kelas menengah sebenarnya memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

***

Masyarakat kelas menengah adalah kelompok sosial ekonomi yang berada di antara kelas bawah dan kelas atas. Definisi kelas menengah dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kriteria yang digunakan. Menurut Birdsall, Graham, dan Pettinato: Kelas menengah dikelompokkan berdasarkan pendapatan antara 75 persen dan 125 persen dari median pendapatan per kapita masyarakat. Sedangkan menurut Banerjee dan Duflo: Kelas menengah adalah individu dengan pengeluaran per kapita per hari sebesar US$ 2-4 dan individu dengan pengeluaran per kapita per hari antara US$ 6-10.

Sesungguhnya tidak ada pengertian yang pasti mengenai definisi dari Masyarakat kelas menengah ini. Namun dapat kita kenali dengan ciri-cirinya yaitu umumnya memiliki gaya hidup yang nyaman, seperti Mampu membeli rumah, Memiliki asuransi kesehatan, Menikmati kegiatan rekreasi seperti liburan dan makan di restoran. Secara umum, kelas menengah mencakup individu atau keluarga dengan pendapatan yang mendekati median di wilayah geografis tempat mereka tinggal. Mereka biasanya memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi dibandingkan dengan kelas bawah, tetapi tidak seberuntung kelas atas.

Masyarakat kelas menengah sebenarnya memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Peran mereka antara lain sebagai Konsumen Utama yang mendorong permintaan domestik. Mereka memiliki daya beli yang cukup untuk membeli barang dan jasa, yang pada gilirannya mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian mereka adalah Investor dan Pengusaha, banyak anggota kelas menengah yang berinvestasi dalam usaha kecil dan menengah.

Mereka juga sering menjadi pengusaha baru yang menciptakan lapangan kerja dan inovasi. Selain itu mereka adalah kelompok yang mengalami Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Kelas menengah cenderung menginvestasikan pendapatan mereka dalam pendidikan dan kesehatan. Ini membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang esensial untuk pertumbuhan ekonomi jangka Panjang.

Kemudian Pertumbuhan kelas menengah dapat meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi. Mereka sering kali memiliki nilai-nilai yang mendukung akumulasi modal manusia dan tabungan, yang penting untuk stabilitas keuangan negara. Kelas menengah sering kali menjadi penggerak inovasi dan kewirausahaan. Mereka lebih cenderung untuk mencoba hal-hal baru dan berinvestasi dalam teknologi baru, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

Kondisi Masyarakat Kelas Menengah

Dalam lima tahun terakhir, jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Data BPS menunjukkan pada tahun 2019, jumlah penduduk kelas menengah tercatat sebanyak 57,33 juta orang atau sekitar 21,45% dari total penduduk. Namun, angka ini terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 menjadi 53,83 juta orang (19,82%), sampai dengan tahun 2024 menjadi 47,85 juta orang (17,13%) pada tahun 2023.

Penyebab penurunan jumlah masyarakat kelas menengah paling utama adalah dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Selain pandemi, faktor lain yang berkontribusi adalah inflasi, kenaikan suku bunga, dan melemahnya nilai tukar rupiah. Kenaikan harga pangan, terutama beras, juga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah.

Hantaman Covid-19 memberikan dampak yang massif terhadap masyarakat kelas menengah, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Disaat pandemi ekonomi menjadi lesu, produksi manufaktur bergerak lambat, mobilitas orang dibatasi karena untuk mengurani efek dari pandemic. Hal itu bisa menjadi bless in disguise bagi UMKM yang selama ini hanya menjadi kalangan marjinal dalam semesta pelaku usaha. PHK yang massif dialami oleh karyawan perusahaan karena tidak lagi mampu menggaji pegawainya, pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan UMKM menjadi semakin menjamur.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, karyawan yang mendapat “berkah” PHK dari kantornya, harus memutar otak agar survive di tengah kondisi pandemic. Di saat tanpa pemasukan, namun tidak mau tabungan dan pesangon tergerus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka mantan karyawan perusahan tersebut banting stir menjadi pengusaha. Sektor paling logis dan realistis adalah mengais rejeki melalui usaha kecil dan mikro. Selain karo memerlukan modal yang kecil, proses produksi bisa di lakukan dari rumah yang mungkin dengan peralatan sederhana yang sudah dimiliki.

Sebagai contoh adalah makanan siap saji, yang ditengah kondisi pandemic yang serba dibatasi, banyak di butuhkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut bisa menjadi “bless in disguise” bagi para pelaku UMKM. Kondisi yang memaksa mereka dalam zona ketidaknyamanan, beralih menjadi cuan. Maka tidak heran jiak UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia lebih dari 60%.

Kondisi Masa yang akan datang

Saat ini, masyarakat kelas menengah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan ekonomi yang signifikan. Mulai 1 Januari 2025, PPN akan naik menjadi 12% berdasarkan UU HPP no 7 tahun 2021. Kenaikan ini diperkirakan akan meningkatkan harga barang dan jasa, yang akan sangat dirasakan oleh kelas menengah. Dampak kenaikan harga barang dan jasa akan berefek pada Daya beli masyarakat kelas menengah yang hampir dapat dipastikan mengalami penurunan. Banyak dari mereka yang mulai menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup.

Kelas menengah juga menghadapi tekanan dari berbagai kebijakan ekonomi lainnya, seperti kenaikan biaya BPJS Kesehatan dan pajak lainnya, termasuk beban iuran Tapera sebesar 3% dari gaji atau upah pekerja. Hal ini membuat mereka semakin sulit untuk menabung dan mengelola keuangan. Situasi ekonomi yang tidak stabil membuat banyak masyarakat kelas menengah merasa tertekan dan khawatir tentang masa depan mereka.

Untuk mengatasi kondisi ekonomi yang menekan masyarakat kelas menengah di Indonesia, pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa solusi yang dapat dipilih. Perluasan dan Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang tepat sasaran dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat diperluas untuk mencakup lebih banyak keluarga yang membutuhkan, termasuk dengan masyarakat kelas menengah, yang tentu saja dengan kriteria tertentu.

Menjaga laju inflasi, terutama inflasi bahan pangan, sangat penting. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat kelas menengah. Pemerintah perlu memastikan stabilitas harga pangan melalui kebijakan yang efektif Memperluas akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan dapat membantu masyarakat kelas menengah meningkatkan kemampuan mereka dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dukungan untuk pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, yang lebih pada pelatihan dan Pendidikan yang tersertifikasi.

Investasi dalam infrastruktur fisik dan nonfisik dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik dapat mendukung dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas ekonomi di segala sektor. Dukungan untuk Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu memberikan insentif, akses pembiayaan, dan memberikan pelatihan untuk membantu pengembangan UKM dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Masyarakat kelas menengah adalan pelaku sekaligus konsumen terbesar dari UKM dalam berbagai jenis usaha, baik itu makanan, fashion, sampai ke hobi dan gaya hidup.

(Diolah dari berbagai sumber)