Revolusi Pendidikan dan Resolusi Politik.

Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Bagi Indonesia, negara dengan potensi demografis yang besar, sektor pendidikan.

Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Bagi Indonesia, negara dengan potensi demografis yang besar, sektor pendidikan menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Namun, realitas pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan sistemik yang memerlukan pendekatan revolusioner dan resolusi politik yang kuat.

Potret Pendidikan Indonesia: Tantangan dan Peluang

Indonesia telah mengalami berbagai transformasi kebijakan pendidikan sejak era kemerdekaan. Dari pendekatan sentralistik hingga desentralisasi, dari kurikulum yang berfokus pada pengetahuan hingga pendekatan berbasis kompetensi. Namun, disparitas kualitas pendidikan antar wilayah masih menjadi masalah mendasar yang belum teratasi secara tuntas.

Data menunjukkan bahwa kesenjangan akses dan mutu pendidikan antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, masih sangat signifikan. Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 menempatkan Indonesia pada posisi yang masih jauh dari ideal, dengan skor matematika, sains, dan literasi yang berada di bawah rata-rata negara OECD. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi mendasar dalam pendekatan pendidikan nasional.

Revolusi Pendidikan: Paradigma Baru untuk Indonesia Emas

Untuk mewujudkan Indonesia Emas melalui pendidikan, diperlukan revolusi pendidikan yang menyentuh aspek fundamental dari sistem pendidikan. Beberapa komponen penting dari revolusi ini meliputi:

Reorientasi Filosofi Pendidikan

Pendidikan Indonesia perlu dibangun di atas filosofi yang kuat dan kontekstual. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan dan pembentukan karakter perlu direvitalisasi dalam konteks kekinian. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses pembebasan potensi manusia Indonesia seutuhnya.

Transformasi Kurikulum

Kurikulum harus didesain untuk mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi tantangan abad ke-21. Hal ini mencakup penguatan literasi digital, pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan pemecahan masalah. Integrasi nilai-nilai lokal dengan perspektif global menjadi penting untuk membentuk identitas dan daya saing.

Penguatan Kapasitas Pendidik

Guru sebagai ujung tombak pendidikan memerlukan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Program pengembangan profesional yang berfokus pada pedagogi inovatif, literasi digital, dan penelitian tindakan kelas perlu diperkuat dan diakseskan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Infrastruktur Pendidikan yang Inklusif

Revolusi pendidikan memerlukan infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran optimal. Pembangunan sekolah, akses internet, perpustakaan digital, dan laboratorium sains perlu diprioritaskan terutama di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).

Resolusi Politik: Komitmen untuk Transformasi

Revolusi pendidikan tidak akan berhasil tanpa resolusi politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Komitmen politik ini perlu diwujudkan melalui:

• Kebijakan Berbasis Bukti

Pengambilan kebijakan pendidikan harus didasarkan pada penelitian ilmiah dan evaluasi program yang komprehensif. Politisasi pendidikan yang sering terjadi dalam setiap pergantian pemerintahan perlu dihentikan dengan membangun konsensus nasional tentang arah pendidikan jangka panjang.

• Anggaran Pendidikan yang Proporsional

Amanat konstitusi tentang alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN perlu diterjemahkan dalam pengelolaan yang efektif dan efisien. Distribusi anggaran harus memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan, dengan prioritas pada daerah-daerah yang tertinggal secara pendidikan.

• Sinergi Multi-stakeholder

Transformasi pendidikan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas. Model penta-helix yang mensinergikan peran akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media perlu diperkuat untuk mendukung agenda pendidikan nasional.

• Kerangka Hukum yang Mendukung

Revisi dan penguatan kerangka hukum pendidikan nasional diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan dan tuntutan zaman. Regulasi yang mendukung inovasi pendidikan, perlindungan profesi pendidik, dan pemerataan akses pendidikan berkualitas perlu menjadi prioritas.

Re-Planning Agenda Pendidikan untuk Indonesia Emas

Berdasarkan analisis tantangan dan peluang, serta kerangka revolusi pendidikan dan resolusi politik, agenda pendidikan untuk Indonesia Emas perlu mencakup :

• Roadmap Pendidikan Jangka Panjang

Penyusunan peta jalan pendidikan yang visioner dan lintas rezim politik, dengan tahapan implementasi yang jelas dari 2025 hingga 2045. Roadmap ini menjadi acuan bagi setiap pemerintahan dalam merumuskan program prioritas pendidikan.

• Program Nasional Literasi Digital dan STEM

Penguatan pendidikan berbasis Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM) yang diintegrasikan dengan literasi digital untuk mempersiapkan talenta Indonesia dalam era revolusi industri 4.0 dan society 5.0.

• Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri dan potensi lokal. Kolaborasi dengan dunia usaha dalam bentuk link and match perlu diperkuat untuk menjembatani kesenjangan keterampilan.

• Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan

Penguatan pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual namun juga memiliki ketahanan mental dan identitas kultural yang kuat.

• Sistem Penjaminan Mutu Nasional

Penguatan mekanisme penjaminan mutu yang komprehensif, dari standar nasional pendidikan hingga evaluasi berkelanjutan. Akreditasi yang berbasis pada outcome dan dampak nyata perlu menjadi fokus.

Revolusi Pendidikan Dan Resolusi Politik.

Revolusi pendidikan dan resolusi politik merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dalam upaya membangun Indonesia Emas melalui sektor pendidikan. Re-planning agenda pendidikan memerlukan visi yang jelas, komitmen politik yang kuat, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun merupakan tugas kolektif seluruh anak bangsa. Dengan pendekatan yang holistik, sistematis, dan berkelanjutan, visi Indonesia Emas 2045 melalui transformasi pendidikan bukan sekadar utopia, melainkan tujuan yang realistis dan dapat diwujudkan.