Ketua Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik Unissula Semarang. Juga sebagai Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah. Selain itu juga sebagai Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah.

Meritokrasi Vs Dinasti Politik, Kunci Mewujudkan Pemimpin Berkualitas

Rabu, 16 Juli 2025 07:28 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content
Jokowi, Gibran, Kaesang
Iklan

Calon pemimpin ideal harus punya visi jelas, ide inovatif, pengetahuan luas, etika kuat, dan jiwa kepemimpinan inspiratif

Kualitas calon pemimpin merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa, terwujudnya keadilan, serta tercapainya kemakmuran rakyat. Dalam sistem demokrasi seperti di Indonesia, proses kaderisasi di partai politik seharusnya menjadi mekanisme utama untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, berwawasan luas, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Namun, kenyataan di lapangan sering kali tidak seideal harapan tersebut.

Penulis Indonesiana

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Fenomena maraknya anak penguasa yang mendapatkan keistimewaan politik tanpa melalui proses kaderisasi yang jelas menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi. Kaderisasi partai politik, yang seharusnya menjadi pilar utama regenerasi kepemimpinan yang sehat, kerap kali diabaikan.

Tidak jarang terjadi, seseorang tiba-tiba menduduki posisi puncak di partai politik atau jabatan publik tanpa pernah berproses dari bawah. Praktik seperti ini semakin mencolok ketika yang bersangkutan adalah anak seorang penguasa, sehingga menimbulkan kesan bahwa akses terhadap kekuasaan lebih ditentukan oleh kedekatan keluarga daripada kapasitas dan pengalaman.

Untuk itu, perbaikan sistem kaderisasi politik menjadi sangat penting. Partai politik harus konsisten menerapkan proses kaderisasi yang transparan dan meritokratis agar dapat melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang benar-benar layak dan mampu membawa bangsa menuju kemajuan.

Lompat ke Jantung Kekuasaan

Fenomena anak penguasa yang mendapatkan kemewahan politik tanpa melalui proses kaderisasi yang jelas telah menjadi cerita lama dalam politik Indonesia. Mereka yang seharusnya berproses dan membuktikan diri dari bawah justru bisa langsung menduduki kursi kekuasaan hanya karena hubungan darah. Akibatnya, kompetisi sehat di dalam partai dan sistem politik menjadi terganggu. Kader-kader potensial yang telah berjuang dari bawah tersingkir, sehingga motivasi untuk berkontribusi menurun.

Masyarakat pun dirugikan karena kehilangan kesempatan dipimpin oleh figur yang benar-benar memahami kebutuhan rakyat. Pemimpin yang minim pengalaman namun memiliki akses istimewa ke pusat kekuasaan sering kali tidak mampu merespons aspirasi masyarakat secara efektif. Fenomena "lompat ke jantung kekuasaan" tanpa proses kaderisasi yang jelas merupakan bentuk nyata ketidakadilan politik.

Ketika partai politik lebih mengutamakan loyalitas atau hubungan keluarga daripada kualitas dan pengalaman, regenerasi kepemimpinan menjadi stagnan. Generasi muda pun mendapatkan preseden buruk bahwa koneksi dan privilese lebih penting daripada kerja keras dan dedikasi. Hal ini mengancam masa depan demokrasi dan kualitas kepemimpinan di Indonesia.

Jalan Menuju Kepemimpinan Berkualitas

Di negara-negara dengan demokrasi yang belum matang, instrumen-instrumen negara seperti hukum, birokrasi, dan alat politik lainnya sering kali berpihak kepada mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan proses politik menjadi tidak adil dan tidak transparan, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada. Akibatnya, keberlanjutan demokrasi menjadi terancam dan oligarki semakin menguat dalam sistem pemerintahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, partai politik perlu kembali menegaskan jati dirinya sebagai lembaga kaderisasi. Proses seleksi dan promosi kader harus dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan prinsip meritokrasi. Setiap kader wajib diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa memandang latar belakang keluarga. Selain itu, masyarakat juga harus lebih kritis dalam memilih pemimpin, tidak mudah terpengaruh oleh nama besar atau kemewahan semata, melainkan lebih mengutamakan rekam jejak, integritas, dan komitmen calon pemimpin terhadap rakyat.

Kualitas Calon Pemimpin

Seorang calon pemimpin ideal harus memiliki visi yang jelas dan terarah mengenai kemajuan bangsa. Ia dituntut mampu merumuskan ide-ide inovatif yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, pemerataan ekonomi, serta keadilan sosial. Pemimpin dengan pemikiran maju akan mendorong negara untuk terus beradaptasi dengan dinamika perubahan global dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman.

Kualitas seorang pemimpin juga tercermin dari pengetahuan yang luas, baik mengenai kondisi internal bangsa maupun hubungan eksternal dengan negara lain. Pemimpin yang memahami sejarah, budaya, dan geopolitik akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan strategis serta membangun kerja sama internasional yang menguntungkan rakyat.

Selain itu, perilaku terpuji dan sesuai norma menjadi landasan utama dalam kepemimpinan. Calon pemimpin harus menunjukkan integritas, kejujuran, dan keteladanan yang sesuai dengan norma masyarakat dan nilai-nilai keagamaan agar dapat memperoleh kepercayaan publik.

Lebih dari sekadar jabatan, jiwa kepemimpinan yang baik tercermin dari kemampuan untuk menginspirasi, mengayomi, dan memberdayakan masyarakat. Seorang pemimpin yang efektif mampu berkomunikasi dengan baik, mengambil keputusan yang adil, serta bertanggung jawab atas setiap tindakannya demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulan

Kualitas calon pemimpin sangat menentukan masa depan bangsa. Proses kaderisasi yang tidak jelas dan fenomena anak penguasa yang mendapat kemewahan politik merupakan ancaman nyata bagi demokrasi. Sudah saatnya partai politik dan masyarakat bersama-sama memperjuangkan sistem yang adil, transparan, dan meritokratis, agar demokrasi benar-benar menjadi milik semua, bukan hanya segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.

Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.

  • Ketua Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik Unissula Semarang.
  • Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah.
  • Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah 

Bagikan Artikel Ini
img-content
Mohammad Agung Ridlo

Penulis Indonesiana

1 Pengikut

Baca Juga











Artikel Terpopuler