Bunyi genderang untuk melawan korupsi sebenarnya sudah lama. Korupsi sejatinya bukan muncul terakhir, saat orde reformasi lahir. Bahkan orde ini menjanjikan melawan korupsi dengan getol. Alih-alih melawan, mencegah saja selalu kebobolan. Nilai uang untuk dikorupsipun semakin meningkat, kwalitas maupun kwantitas.
Bau korupsi sudah tercium bahkan sejak Indonesia belum lahir. Wajahnyapun terlihat bermacam-macam. Saat jaman kerajaan masih menguasai daerah-daerah yang ada di nusantara, korupsi telah menjadi bagian dari pemerintahan kerajaan. Dinasti, ternyata bukan menurunkan dalam kekuasaan, tapi korupsi juga berhasil diturunkan. Sehingga tidak aneh kalau jikalau pelaku korupsi masih dalam lingkaran keluarga. Bahkan beranak pinak yang membentuk mata rantai keturunan dalam keluarga.
Sekarang, gaung melawan korupsi semakin gemuruh namun tidak kuasa meskipun hanya mencegah. Karena korupsi sedemikian akut yang menjalar ke darah daging. Pelaku korupsi tidak hanya datang dari pengguna anggaran. Pelaku korupsi bisa datang dari mana saja, bahkan dari lembaga yudikatif. Mengapa anti korupsi semakin bergema, tapi korupsi semakin beranak pinak? Karena penyuara korupsi bukan dari lembaga pengeksekusi hukum.
Saya nukilkan sauar tokoh masyarakat dalam upaya membasmi korupsi.
Din Syamsudin, ketua Muhammadiyah hukum mati untuk koruptor. Indonesia Corruption Watch (ICW) : Pemberian sangsi kerja sosial dan perampasan kekayaan koruptor. Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU : Tidak menshalati sholat janazah koruptor, sebelumuang atau hasil jarahan korupsi dikembalikan. Mahfud MD : Ditempatkan dalam sebuah kebun yang serupa dengan kebun binatang.
Pemberantasan korupsi di negeri ini jalan di tempat. Pengusutan dan penuntasan korupsi tak mampu mengejar kasus-kasus baru yang bermunculan. Koruptor kakap bahkan hampir tak pernah tersentuh. Berbagai macam saran dan wacana dilontarkan, seperti alinea di atas. Namun, jumlah korupsi yang dapat dibuka menjadi bukti bahwa koruptor hanya menganggap ancaman di atas kerta.
Tokoh masyarakat sampai Presiden tak kurang-kurangnya memberi acaman bagi koruptor. Toh hasilnya belum menunjukkan prestasi yang luar biasa. Sorend Pind, seorang Menteri Kerja Sama Pembangunan Kerajaan Denmark, melontarkan gagasannya, perlunya tokoh yang kuat dalam mengatasi persoalan korupsi yang merajalela. Sebagaiman yang telah dipraktekkan oleh Pemerintahan Hongkong. Lembaga anti korupsi diberi kewenangan yang besar, sementara kepala pemerintahan komitmen terhadap perang melawan korupsi.
Ikuti tulisan menarik affandi lainnya di sini.
