Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli pernah mengatakan bahwa kasus Freeport hanya perang antargeng terbukti. Kasus Freeport memasuki babak baru dengan adanya pertemuan keluarga Jusuf Kalla (JK) dengan Bos Freeport di Makassar.
Bahkan JK sendiri mengakui pertemuan tersebut dan hanya berbicara masalah bisnis to bisnis. Anehnya pertemuan itu saat JK menjabat sebagai Wakil Presiden dan tak lama setelah munculnya rekaman Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
Publik pun sudah mengetahui Menteri ESDM Sudirman Said ini 'orangnya' JK yang ditaruh di kabinet untuk 'mengamankan' proyek-proyek keluarga JK. (Baca: Makelaran Setya Novanto Dibagi ke Koalisi Prabowo?)
Sudirman ini yang mengusulkan proyek listrik 35 ribu megawatt dan ditengarai keluarga JK ikut bermain dalam proyek ini. Rizal Ramli yang ahli ekonomi sudah menghitung secara cermat proyek itu terlalu ambisius dan tercium ada aroma korupsi dan nepotisme. Mantan aktivis 78 ITB ini langsung bersuara keras dan menantang JK untuk berdebat secara ilmiah dalam proyek ini. Posisi Rizal makin terjepit dalam kasus ini setelah Jokowi menyetujui proyek 35 ribu megawatt.
Sikap kritis Rizal ini membuka mata publik bahwa di dalam pemerintahan itu tidak harus tunduk tetapi bersuara sesuai dengan hati nurani. Publik pun makin terbuka matanya dalam kasus Freeport hanya pertempuran antargeng yang ada di lingkungan Istana dan rakyat Papua hanya dirugikan. Selama ini rakyat Papua tidak mendapat manfaat keberadaan Freeport di Bumi Cendrawasih. Maka tak berlebihan Rizal Ramli selalu menyerukan untuk bersikap kritis terhadap kebijakan Freeport.
Maka tak lebih Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky menyetuju pembentukan Pansus Freeport karena bisa membuka kasus ini secara luas. Ia pun meminta rakyat mengawal Pansus Freeport agar tidak dimanfaatkan kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan.
Ikuti tulisan menarik maskusdiono lainnya di sini.
