Pada acara sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemerintahan Umum, para Kepala dan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota, berlomba-lomba mengeluarkan unek-uneknya terkait rencana vertikalisasi instansi Kesbangpol di Indonesia. Acara sosialisasi itu pun jadi ajang curhat dan tumpahan keluhan para Kepala dan Sekretaris Kesbangpol.
Abdul Manan misalnya yang mengaku sebagai Kepala Kesbangpol Kabupaten Bondowoso, tanpa tedeng aling-aling mengatakan, ia memilih jadi pegawai daerah saja, bila kemudian setelah terjadi vertikalisasi pangkat jabatannya turun. Kata dia, jadi Kepala Kesbangpol itu seperti seorang komandan. Tapi, kini status komandan itu terancam turun pamor, karena ada wacana setelah alih status tingkat eselon dan pangkat kepala Kesbangpol bakal diturunkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dia minta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Yuddy Chrisnandi memperhatikan aspirasinya.
"Kalau nanti sudah vertikal, tapi turun dari eselon IIb jadi eselon IIIa, repot," kata Abdul Manan, di acara sosialisasi RPP PUM, di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, 26 Januari 2016. Kebetulan saya hadir meliput acara tersebut.
Manan pun kemudian bercerita, selama jadi Kepala Kesbangpol, pejabat instansi lain menghormatinya. Bahkan, Kapolres pun selalu memanggilnya komandan. Pun, para kepala dinas di daerahnya. Karena itu, ia merasa resah dengan munculnya isu Kepala Kesbangpol bakal turun pangkat. Ia pun minta Kementerian Dalam Negeri, memperjuangkan aspirasi seluruh Kepala Kesbangpol di Indonesia. Jangan sampai, ia dan seluruh jajaran Kesbangpol jadi 'tumbal' aturan yang kontraproduktif.
"Saya mau cerita, pernah terjadi kecelakaan lalu lintas, saya telpon Kasatlantas-nya tak dijawab. Saya telpon Kapolres-nya, dijawab siap ndan. Saya juga telepon Diknas ketika ada anak SD ikut-ikutan nulis ISIS, di jawab siap ndan. Nah, saya tak bisa bayangkan, kalau Kaban Kesbangpol turun pangkat jadi eselon IIIa, saya tak ingin PP ini belum jalan tapi sudah makan korban, korbannya Kaban Kesbangpol," tutur Abdul Manan.
Lain halnya dengan Sekretaris Kesbangpol DKI Jakarta, Entis Sutisna. Saat diberi kesempatan bicara, ia langsung mengeluarkan unek-uneknya. Kata dia, sejak RPP tentang Pemerintahan Umum mulai disosialisasikan, para pegawai yang bekerja di Kesbangpol DKI Jakarta resah. Dalam RPP memang disebutkan dengan tegas, bahwa seluruh pegawai Kesbangpol nanti akan alih status jadi pegawai pusat. Dan, pembiayaan, mulai dari gaji dan operasional, semua ditanggung APBN, bukan lagi APBD. Semua itu adalah bagian dari prosesi vertikalisasi instansi Kesbangpol.
"Terus terang saja, di DKI, agak kegaduhan terkait rencena vertikalisasi Kesbangpol. Kami tak ada masalah, karena itu wajib hukumnya. Namun yang terjadi kegaduhan mengenai status kepegawaian," kata Entis.
Ia pun bertanya, apakah mungkin pegawai Kesbangpol di DKI Jakarta diberi pilihan, misalnya mau bertahan jadi pegawai daerah, atau memilih jadi aparat pusat. Jadi ia minta kepastian pusat, apakah boleh memilih status pegawai. Entis juga menanyakan, apakah mungkin daerah tetap bisa membantu pembiayaan, misalnya untuk tunjangan kerja.
"Hanya saran saja, apakah melalui vertikalisasi, penganggarannya dapat dibantu APBD, misal terkait tunjangan kinerja,"kata Entis.
Menanggapi itu, Kepala Bagian Perundang-Undanga Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, langsung menodong Sekretaris Kesbangpol DKI Jakarta dengan bertanya jumlah penghasilan yang diterima. " Penghasilan bapak berapa? 30 juta? Ini biar clear pak," kata Bahtiar.
Di tanya seperti itu Entis, tampak tersipu malu. Ia terdiam sejenak, sampai kemudian menjawab. " Cukuplah Pak. Lebih Pak," kata Entis.
Setengah berseloroh, Bahtiar langsung menimpali. Kata Bahtiar, dengan gaji sebesar itu, eselon 3a di Ibukota, sudah bisa mencicil mobil Alphard. Karena cicilan mobil jumbo itu, sekitar 10 jutaan.
"Wah bisa cicil mobil Alphard. Sebulan 30 juta lebih, 10 juta untuk nyicil Alphard, masih bisalah," katanya.
Namun Bahtiar memaklumi adanya kekhawatiran seperti itu. Dan itu manusiawi. Tentu, itu akan jadi bahan masukan bagi pemerintah pusat untuk menyempurnakan RPP tentang Pemerintahan Umum.
Sedangkan Sekretaris Kesbangpol Provinsi Riau, menyorot soal posisi Kesbangpol yang tak jelas dalam struktur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Selama ini, dalam setiap rapat-rapat Forkompimda, Kesbangpol tak lebih berfungsi sebagai sekretariat rapat. Hanya jadi fasilitator. Ia pun minta, jika RPP itu sudah disahkan, Kesbangpol ditegaskan jadi bagian dari Forkompimda.
" Dalam rapat-rapat Forkompimda, kami duduk-duduk saja di belakang. Jadi untuk menaikan marwah Kesbangpol, Kepala Kesbangpol harus masuk Forkompimda," katanya.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
