Basuki Tjahja Purnama atau biasa dipanggil Ahok, boleh saja merajai survei elektabilitas calon Gubernur DKI Jakarta. Ahok, boleh saja jadi gubernur terpopuler dan bintang media. Namun dalam soal penyerapan anggaran mungkin Ahok belum bisa menepuk dada.
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memang punya duit melimpah. Jumlahnya mencapai enam puluhan trilyun, bahkan boleh jadi lebih. Anggaran Jakarta terbesar di antara provinsi lainnya. Mungkin yang bisa menyaingi Jakarta, hanya provinsi-provinsi kaya. Itu pun belum bisa menyalip Jakarta soal besaran anggaran yang di punya provinsi yang dulu bernama Sunda Kelapa.
Namun sayang, anggaran yang melimpah ruang tak banyak yang terserap. Atau dalam kata lain, tingkat penyerapan anggaran sangat rendah. Bahkan, kalau merujuk hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, penyerapan anggaran DKI Jakarta, terendah kedua se-Indonesia. Tingkat penyerapan Ibukota hanya setingkat lebih baik dari Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi provinsi dengan tingkat penyerapan terendah di Indonesia.
Seperti diketahui, masalah masih rendahnya penyerapan anggaran kerap dikeluhkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, bahkan Presiden Joko Widodo. Lalu provinsi mana yang tingkat penyerapan tertinggi di Indonesia?
Ternyata provinsi yang penyerapan anggarannya tertinggi di Indonesia, adalah Sumatera Barat. Dan, ada beberapa fakta menarik di balik prestasi provinsi berjuluk Tanah Minang itu jadi yang terbaik dalam penyerapan anggaran. Fakta pertama, Sumatera Barat atau biasa juga disebut Serambi Medinah, adalah provinsi yang selama ini sebenarnya langganan jadi daerah yang selalu lambat menyusun dan menyampaikan Rancangan APBD-nya (RAPBD) ke Kementerian Dalam Negeri.
Lalu pertanyaannya, siapa otak dibalik cepatnya penyerapan anggaran di Sumatera Barat? Tanpa menafikan peran seluruh perangkat daerah di Sumatera Barat, orang yang mungkin layak disebut otak di balik tingginya penyerapan anggaran di tanah Minang, adalah Reydonnyzar Moenek. Ya, di era Donny-demikian panggilan akrab Reydonnyzar, menjadi Penjabat Gubernur, penyerapan anggaran di Sumatera Barat tertinggi se-Indonesia.
"Sumbar tercepat, bahkan juga tertinggi penyerapan anggarannya. Penyerapan anggaran Sumbar 94,3 persen. Kedua Papua, 93,7 persen. Yang terendah Kalimantan Utara, dan kedua terendah DKI Jakarta," kata Reydonnyzar, Penjabat Gubernur Sumbar yang terkenal dengan filosofi 'Palugadanya' itu, dalam sebuah kesempatan wawancara.
Fakta kedua, hanya dalam rentang waktu lima bulan, Reydonnyzar berhasil membalikan keadaan. Sumatera Barat kini sudah keluar dari kumpulan provinsi yang selalu lelet menyusun dan menyerahkan dan menetapkan RAPDB-nya. Bahkan, kini jadi yang tercepat, juga tertinggi dalam penyerapan anggaran.
"Selama ini pembahasan APBD Sumbar, selalu tak tepat waktu, melampui waktu. Lalu apa yag terjadi dengan tak bermaksud membanggakan diri, pada 24 November telah ada kesepakatan dengan DPR. Ini tercepat di Indonesia, di saat beberapa daerah pada 23 November belum menyelesaikan," tuturnya.
Jika merujuk pada aturan yang berlaku, semua daerah paling lambat tiga hari setelah tanggal 30 November, harus sudah menyerahkan RAPBD-nya ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Namun faktanya, selalu saja ada provinsi yang molor menyerahkan, bahkan lewat dari tenggat yang ditetapkan dalam aturan.
"Kuncinya, adalah komunikasi yang intensif dengan DPRD. Niat kita membangun harmoni, bersinergi," kata Reydonnyzar.
Ya, memang harus diakui status Reydonnyzar sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri, berpengaruh pada keberhasilan Sumatera Barat dalam mempercepat penyerapan anggaran. Sebagai pejabat yang paham dari A sampai Z masalah pengelolaan keuangan daerah, tentu Reydonnyzar tahu resep jitu apa yang mesti diambil agar provinsi yang dipimpinnya tampil jadi yang terdepan dalam hal penyerapan anggaran.
Soal ini, pernah seorang wartawan berseloroh. Kata si wartawan, sebagai Dirjen Keuangan Daerah, Reydonnyzar harus bisa lebih baik dari gubernur lain dalam soal APDB dan tetek bengek anggaran lainnya. Jika lebih buruk, Reydonnyzar berarti kurang layak jadi Dirjen Keuangan. Ternyata Reydonnyzar sukses membuktikan diri. Sumbar tercepat juga tertinggi dalam penyerapan anggaran, mengalahkan Jakarta, provinsi yang sekarang dinakhodai Ahok.
Fakta ketiga, ternyata Reydonnyzar dan Ahok itu pernah 'berseteru'. Saat masih menjadi juru bicara merangkap staf ahli, terjadi polemik antara Mendagri dengan Ahok yang kala itu masih jadi Wakil Gubernur Jakarta. Kala itu masih Gamawan Fauzi yang Mendagri. Polemik terjadi dipicu oleh pernyataan Ahok yang menyarankan Gamawan belajar lagi konstitusi. Pernyataan Ahok itu keluar menanggapi tanggapan Gamawan yang mengomentari masalah Lurah Susan di Jakarta.
Dan, Reydonnyzar-lah yang kemudian tampil di depan 'melawan' Ahok. Ahok pun balik diserangnya. Saat itu, Reydonnyzar mengatakan, ia tak peduli Ahok sedang jadi 'media darling'. Ia 'melawan' Ahok untuk meluruskan mantan politisi Golkar itu agar sadar bahwa kini Ahok bukan lagi politis Senayan yang bisa bergaya koboi. Tapi, dia sudah jadi Wakil Gubernur. Dan, Ahok sebagai Wakil Gubernur harus tahu etika pemerintahan.
Kini saat keduanya satu level posisi, Reydonnyzar sebagai Penjabat Gubernur, dan Ahok sudah jadi orang nomor satu di ibukota, dalam soal penyerapan anggaran, mantan anggota Komisi II DPR itu sepertinya harus mengakui Reydonnyzar. Sumbar tercepat dan tertinggi dalam penyerapan anggaran. Semetara DKI Jakarta di bawah Ahok, lelet, dan kedua terendah dalam hal penyerapan anggaran.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
