Reshuffle Jilid II: Bagi-bagi Kursi dan Balas Budi Berlanjut

Reshuffle yang terjadi kali tidak lebih kepada mengakomodir kepentingan partai politik. Serta reshuffle untuk bagi-bagi kursi dan balas budi.

Presiden Joko Widodo memang tidak mampu menepati janji-janjinya yang terucap pada masa kampanye dulu. Bagi-bagi kursi dan politik balas budi hanya retorika belaka. Sampai Reshuffle kabinet jilid-II yang berlangsung kemaren siang balas budi sebagai imbas dari dukungan politik terus dilakukan. Termasuk memberi kue kekuasaan kepada Golkar dan PAN yang belakangan mendukung pemerintahan sekarang.

Jokowi memang lemah dan tak kuasa menolak desakan partai politik. Meski parpol mengelak meminta sesuatu dari kekuasaan. Namun fakta yang terjadi kemarin siang membuktikan bahwa sebagian besar reshuffle untuk mengakomodasi berbagai kepentingan partai politik yang telah mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Koalisi tanpa syarat hanya lips service semata.

Bergabungnya Airlangga Hartanto dan Amas Abnur menambah fakta panjang bahwa dukungan partai politik itu tidak gratis. Airlangga yang merupakan kader Golkar di beri jabatan sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin dari Hanura.

Sedangkan Asman Abnur merupakan representasi Partai Amanat Nasional ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Yuddy Chrisnandi. Sama halnya dengan Saleh Husin, Yuddi juga berasal dari Hanura. Artinya jatah kursi Hanura dikurangi satu kursi. Tapi Jokowi menyerahkan satu kursi Menko Pulhukam kepada ketua partai pecahan Golkar tersebut yaitu Wiranto.

Di awal-awal pemerintahan Jokowi-JK membuat kebijakan untuktidak rangkap jabatan atau mundur dari jabatan partai politik setelah ditunjuk menjadi Menteri. Kebijakan itu memunculkan pro-kontra dan menjadi percebatan. Tapi sebagian besar menteri-menteri Jokowi mentaati perintah tersebut kecuali Puan Maharani, putri mahkota PDIP yang sering disinggung oleh berbagai media.

Pada Reshuflle yang terjadi kemaren sebagian besar menteri baru merupakan pejabat partai politik. Sebut saja Wiranto yang merupakan ketua umum Hanura. Sampai saat ini belum ada kita melihat artikel atau berita yang menyebutkan bahwa Wiranto mundur dari ketua umum karena menjabat Menko Pulhukam.

Begitu pun dengan Airlangga Hartanto yang merupakan kader Golkar. Saat Setya Novanto terpilih menjadi ketua umum Golkar, Airlangga ditunjuk menjadi Kooordinator Bidang Ekonomi dalam kepengurusan partai Golkar. Selanjutnya kader PAN  Asman Abnur yang dipartai merupakan Wakil Ketua Umum partai yang dipimpij oleh Zulkifli Hasan itu.

Enggartiasto Lukita yang ditunjuk Presiden Joko Widodo membawahi Kementrian Perdagangan juga berlatar belakang pejabat partai Nasdem. Dalam suusnan kepengurusan partai pimpinna Surya Paloh, Enggartiasto menjabat sebagai ketua DPP bidang hubungan luar negeri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Reshuffle yang terjadi kali tidak lebih kepada mengakomodir kepentingan partai politik. Serta reshuffle untuk bagi-bagi kursi dan balas budi.