x

Iklan

Kamaruddin Azis

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Damilah tentang CCDP di Kota Pare-Pare

Ini merupakan hasil wawancara dengan pejabat Pemerintah Kota Pare-Pare tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayahnya.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Paparan berikut merupakan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Pare-Pare,  Ir.Hj.Damilah Husain. Perempuan yang lahir 6 Oktober 1957 ini, sebelumnya adalah Sekretaris Bimas Parepare, Kabag Tata Usaha pada Dinas Pengelolaan SDA Daerah Parepare. Dia menjabat sebagai Kepala Dinas PKPK sejak tahun 2011. Damilah menyelesaikan pendidikan S1 di Unhas pada tahun 1984 dalam bidang pertanian.

Wawancara dilaksanakan pada 15 Juli 2016, berkaitan pandangannya mengenai pelaksanaan proyek pemberdayaan masyarakat pesisir yang didukung oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kota Pare-Pare.

***

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pandangan ibu tentang pelaksanaan CCDP-IFAD di Kota Pare-Pare?

CCDP IFAD ini masuk di Pare-Pare tahun 2013. Sejauh ini sangat menggembirakan dari tahun 2013, 2014, 2015, hingga masuk tahun keempat. Saat ini 88 kelompok telah diperkuat, ada 12 unit pondok informasi dari 12 kelurahan binaan CCDP.

Pada saat coffee morning dengan Bapak Walikota, kami diapreasiasi. Intinya, kami mendapat penilaian positif. Kelompok-kelompok dampingan CCDP bahkan akan kita ikutkan pada acara APEKSI di Jambi. Saya juga sudah lapor ke Walikota dan diminta untuk menyiapkan bahan pameran, produk-produk olahan kelompok. Kita akan ikut serta, ada 3 anggota PIU yang akan ikut termasuk 2 pendamping.

Ada regulasi Pemkot Pare-Pare khusus untuk pesisir?

Terus terang kami senang sekali sebab ada beberapa kegiatan yang selama ini kita usulkan di Musrenbang atau APBD, bahkan sampai 10 tahun diusulkan seperti dermaga tambat labuh dan rumah ikan namun belum direalisasikan. Justeru setelah ada CCDP lalu diwujudkan.

Senang sekali melihat anak-anak yang selama ini kalau turun dari dari kapal, mereka buka celana, takut basah karena kapal tidak mendarat di pantai seperti di Ujung Lero. Setelah ada CCDP, lalu kita berikan tangga dan tambat labuh. Ada 3 unit tambat labuh di Lakessi, Sumpang  dan Labukkang.

Di Lakessi, saya lihat penjual atau pedagang memperoleh banyak manfaat dari pendampingan CCDP. Jadi jika ada yang mengatakan bantuan CCDP ini dapat mengurangi kemiskinan, ada juga benarnya.

Misalnya, itu para pembudidaya ikan lele, mereka tidak mau lagi menerima Raskin. Secara makro mungkin masih ada kemiskinan tapi secara perlahan nampaknya mulai tereduksi.

Apa yang berbeda dengan pendekatan CCDP IFAD ini?

Ini berdasarkan pengalaman yah, menurut penilaian saya, proses dan output dengan PNPM (Program nasional pemberdayaan masyarakat) berbeda. Dari sisi keberadaan pendamping. Kalau di kita, pendampingan oleh TPD, kita juga ikut memberi dukungan dalam hal penyiapan dan penganggaran. Maksudnya, kita ikut memfasilitasi penyiapan dan penempatan tenaga pendamping.  Sementara PNPM sudah ada plotnya dan tidak merata pengelompokannya pada saat itu.

Tentang penganggaran, dukungan kita memang tidak besar, namun kita tetap bangun komunikasi dengan DPRD. Pada awal pelaksanaan program kita plot 285 juta sebagai dana penunjang. Kepada DPRD, saya selalu menyampaikan pentingnya peningkatan dukungan untuk pendampingan. Khusus untuk tahun ini, di perubahan kita akan tambah lagi 75 juta.

Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kelompok?

Sejauh ini CCDP telah membantu kita misalnya melalui pengadaan sarana pompa air, rumah ikan di Lakessi, pengembangan kepariwisatan. Itu sekaligus sebagai konsep yang kita tawarkan agar mendapat persetujuan untuk keberlanjutannya. Misalnya bagaimana mendorong pengembangan pariwisata susur sungai, bagaimana memolesnya supaya ada manfaat jangka panjangnya. Menurut kami, kepada DPRD kita harus terus melakukan komunikasi untuk keberlanjutannya.

Saya selalu sampaikan ke Walikota, jangan sampai pendekatan CCDP ini mati, kita lanjutkan saja. Pak Walikota mengatakan kalau memang ada dasarnya, lakukan saja, anggarkan. Salah satunya pengembangan gazebo wisata di sekitar sungai dampingan CCDP. Kami juga senang sebab Walikota beberapa kali menghadiri acara CCDP Pare-Pare.

Apa tantangan ke depan?

Saya kira tantangan ke depan adalah bagaimana membangun koordinasi dan komunikasi yang baik antar pihak termasuk dengan masyarakat. Gagasan program ini secara umum memang banyak baiknya namun ada juga yang mungkin saja belum dipahami sehingga dikesankan tidak baik terutama oleh masyarakat. Yang tidak baik ini biasanya karena masyarakat yang memang belum mengerti sehingga butuh proses dan kesabaran.

Seperti pada tahun 2014, ada tokoh masyarakat di salah satu kelurahan tidak mau menerima program CCDP. Dia mengatakan bahwa kami sudah bosan dijanji. Kami sudah 10 tahun dijanji namun belum ada realisasinya. Saya bilang ke mereka, saya ini orang Pare-Pare, uang program sudah ada, hanya perlu disalurkan. Tetapi tetap ada mekanismenya. Awalnya memang susah dan saat ini banyak bantuan CCDP telah dimanfaatkan oleh warga dengan baik.

Intinya, program CCDP-IFAD ini betul-betul luar biasa.

Ikuti tulisan menarik Kamaruddin Azis lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terkini

Terpopuler