Provinsi Jambi, merupakan Salah-satu dari lima provinsi di Indonesia yang mendapat duku ngan dana sebesar 3 juta Pound Sterling, dari Negara Inggris. Untuk penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla.)
Provinsi Jambi dinilai berhasil mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi Nomor 31 Tahun 2017. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2016. Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Launching Pergub dan Perda, tentang Teknis Pelaksanaan, dalam Pencegahan dan Pengenda lian Kebakaran Hutan dan Lahan itu digelar dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) di Swiss Bell Hotel Kota Jambi, Senin, sekitar pukul 10.00 wib.
Pemda provinsi bersama DPRD, pada tahun 2016 yang lalu memang telah merencanakan untuk membuat Pergub dan perda. Sebagai payung hukum, untuk mengantisipasi dari marak nya aksi membakaran hutan dan lahan, dengan alasan untuk perkebunan. ”Perda Karhutla tentu akan membuat kebijakan yang sangat mendukung dam pengolahan dan pengawasan hutan, agar tidak terjadi karhutla.
“Kita Belajar dari Musibah pada tahun 2015 lalu, Musibah asap di mana terdapat 1.654 hot spot, luas lahan yang terbakar kurang lebih 130 hektar dan menimbulkan kerugian mencapai Rp 12 triliun, atau hampir kurang lebih 3 kali anggaran APBD Provinsi Jambi. Belum lagi termasuk kerugian akibat gangguan kesehatan, ISPA dan pendidikan sekolah diliburkan,” jelas Gubernur Jambi Zumi Zola, dalam kata sambutannya, pada acara Launching Pergub dan Perda, Karhutla, ketika itu.
Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menyebutkan provinsi lainnya patut mencontoh Jambi, dalam hal pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta perambahan. Moazzam Malik menegaskan, Indonesia punya peran sangat penting terhadap karhutla, karena Indonesia memiliki kawan hutan yang luas, yang bukan hanya paru-paru bagi Indonesia sendiri, tetapi juga paru-paru bagi dunia.
Moazzam Malik mengakui bahwa, yang pertama kali menerapkan Peda Karhuta di Indonesia adalah Provinsi Jambi. Untuk itu ia mengatakan “Kami mendukung Perda dan Pergub, Provin si Jambi yang pertama memilikinya di Indonesia, dan berharap provinsi lain mengikutinya. Kami bekerjasama dengan 5 prvinsi, tetapi hanya Provinsi Jambi yang siap melarang membu ka lahan dengan cara membakar,” ungkap Moazzam Malik.
“ Saya berjanji, untuk mendukung mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, yang juga diharapkan akan dapat menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain, di Indonesia," harap Moazzam. Dalam upaya ini, Pemerintah Inggris memberikan bantu an dana sebesar 3 juta Pounsterling, untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi 5 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi.
Sementara itu. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Badan Restorasi Gambut (BRG), Didy Wuryanto, juga mengungkapkan bahwa pihaknya (BRG) akan terus meningkatkan upaya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, baik secara rencana besar, maupun secara teknis.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Launching Pergub dan Perda tersebut dihadi rin oleh Gubernur Jambi Zumi Zola, Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston, Danrem Refrizal, Kapolda Jambi Yazid Fanani, Kejati Jambi, Kedubes Inggris, Konjen Singapore, Para Bupati Kabupaten se-Provinsi Jambi, SKPD, Unsur Forkopimda, Pejabat, dan para tamu undangan lainnya.
"Ini adalah wujud keseriusan kami (Pemda Provinsi Jambi-Red), untuk menangani Karhutla, yang merupakan ancaman serius di Provinsi Jambi,” jelas Gubernur Zumi Zola. Ementara itu, Kapolda Jambi Brigjen Yazid Fanani juga menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal Pergub No 31 Tahun 2016 itu.
Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, dengan komitmen semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemda, TNI, Polri, dunia usaha teman-teman NGO dan tentunya seluruh masyarakat. Musibah kabut asap tidak terjadi lagi di Jambi (Khususnya.) untuk itu maka, “ Sudah sepan tasnya kita semua berkomitmen, agar kabut asap jangan sampai terjadi lagi di Jambi,” pinta Zola. Menekankan kepada seluruh Stakeholder yang hadir bahwa Jambi optimis menjalankan Pergub No 31 tersebut.
Ketua Panitia, launching Pergub Jambi Nomor 31 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, H.Ir.Irmansyah Rachman dalam kata sambutannya mengharapkan, koordinasi ini dapat membawa pengaruh yang sangat positif, terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
Ir.Irmansyah Rachman juga menjelaskan, pada tahun 2015, kurang lebih 130.000 Ha hutan dan lahan yang terbakar dengan 1.654 hotspot, dan menimbulkan kerugian Rp12 triliun, hampir sekitar 3 tahun APBD Provinsi Jambi.
Kapolda Jambi, Brigjen Pol. Yazid Fanani mengatakan bahwa, pihaknya tidak ingin kejadian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 terulang lagi, untuk itu pihaknya telah menyiap kan 1.427 personil untuk merespon lebih awal jika terjadi hotspot. Upaya pencegahan kebaka ran hutan dan lahan dari Polda Jambi yaitu mendorong para pengusaha untuk memfasilitasi pembangunan sekat kanal, sumur hydrant, guna membangun tata kelola air pada lahan gambut, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Kapolda mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindak 23 kasus pelanggaran kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 dengan total lahan yang terbakar 8.534 Ha, sudah P21 dengan pelaku 14 (10 perorangan dan 4 koorporasi). Pada tahun 2016, lanjut Kapolda, telah menindaklanjuti 26 kasus pelanggaran Kebakaran Hutan dan Lahan, sudah P21 dengan 12 pelaku semuanya perorangan. (Djohan) Jambi
Ikuti tulisan menarik lainnya di sini.
