Infrastruktur merupakan salah satu bidang profesi yang akhir – akhir ini mendapat sorotan luas masyarakat, media masa dan lembaga keuangan internasional. Infrastruktur Pekerjaan Umum, mempunyai peran vital dalam mendukung ekonomi, sosial – budaya, kesatuan dan persatuan terutama sebagai katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir; merupakanmodal sosial masyarakat; memfasilitasi lebih terbukanya cakrawala masyarakat; dan mempertemukan budaya antar masyarakat; mengikat dan menghubungkan antar daerah; dan melalui dukungan Ketahanan Pangan memberikan rasa aman tercukupi kebutuhan dasarnya.
Peran vital infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah dibuktikan oleh kesuksesan berbagai program ekonomi yang bertumpu pada infrastruktur, diantaranya program New Deal oleh Presiden Roosevelt, pada saat resesi di USA tahun 1933 yang dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur secara signifikan telah memberikan dampak positif meningkatkan ekonomi secara signifikan dan lebih 6 juta penduduk dapat bekerja kembali.
Namun perlu disadari bahwa pada saat ini masih dijumpai berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jalan. Terutama jalan yang berada di Provinsi lampung .
Lampung adalah gerbang penghubung pulau Sumatra dan pulau jawa. Namun masih banyaknya jalanan yang rusak. Hal ini menghambat kelancaran transfortasi penghubung Sumatra dan jawa.Rata-rata lebih dari 4.900 unit kendaraan yang melalui penyeberangan Bakauheni-Merak per hari.Setiap hari, rata-rata 800 ton hasil pertanian, perkebunan dan kebutuhan pokok dari Sumatera dikirim ke Jakarta (dan beberapa daerah lain di Pulau Jawa) melalui penyeberangan Bakauheni-Merak.transportasi darat melalui bus DAMRI, Lampung-Jakarta (Bus AKAP, Travel), Lampung-Bandung (Bus AKAP), Lampung-Yogyakarta (Bus AKAP), Lampung-Solo (Bus AKAP), dan Lampung-Palembang (Bus AKAP, Travel).
Hal ini diperparah kemacetan pada jalan nasional yang berimbas penggunaan ruas provinsi dan overload kendaraan serta force majeure pada ruas jalan nasional menyebabkan jalan provinsi sebagai jalan alternatif menjadi semakin cepat rusak.Kapasitas jalan dengan lebar rata-rata 5--7 meter, dinilai tidak memadai untuk menampung lalu-lintas harian rata-rata (LHR) yang semakin meningkat, dampaknya adalah semakin meningkat angka kecelakaan dan kemacetan lalu-lintas.
Lampung menghadapi kondisi rawan bencana khususnya pada Jalur Lintas Barat, sehingga diperlukan penanganan pascabencana dan pengurangan risiko bencana.Informasi dari Dinas Perhubungan Lampung menyebutkan, jumlah kendaraan di Provinsi Lampung tahun 2004 tercatat 548.678 unit, sampai dengan 2013 terjadi peningkatan menjadi 2.636.819 unit (380 persen).Pada tahun 2013, jumlah kendaraan yang melintas dari dan ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni tercatat 2.131.537 unit kendaraan.Pertumbuhan jumlah kendaraan yang melintas dari dan ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni rata-rata sebesar 8,11 persen per tahun, sehingga tahun 2017 diperkirakan menjadi 2.938.557 unit kendaraan.
posisi Lampung sebagai muara alur tranportasi darat Jawa-Sumatera, berdampak beban transportasi jalan di Lampung semakin tinggi dibanding provinsi lain di Sumatera, sehingga jalan menjadi cepat rusak.
Kondisi tersebut mengharuskan adanya pengembangan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan mendesak daerah Lampung, sehingga pemerintah melakukan penambahan alokasi dana dari pusat (APBN dan DAK) untuk penanganan jalan di Lampung dengan membangunan jalan tol Sumatra
Berkaitan itu, telah diterbitkan Perpres Nomor 100 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, dan telah dilakukan pembahasan Service Level Agreement (SLA) jalan tol antara Pemerintah Pusat dan pemprov terkait (Sumut, Riau, Sumsel, dan Lampung) dengan PT Hutama Karya, serta telah dibentuk Panitia Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Provinsi Lampung yang saat ini sedang dilakukan proses pengadaan tanah untuk segmen Bakauheni-Terbanggi Besar.
Tindaklanjut perencanaan pembangunan jalan tol itu, Pemprov Lampung telah melakukan percepatan pengadaan tanah untuk segmen Bakauheni-Terbanggi Besar-Batas Sumsel, dan segera dilanjutkan realisasi pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar-Batas Sumsel.
Percepatan pembangunan jalan tol Bakauheni-Batas Sumsel, terdiri dari dua segmen, yaitu Segmen I: Terbanggi Besar-Batas Sumsel, sepanjang 110 km, dan Segmen II: Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 139 km, meliputi tiga ruas, yaitu Bakauheni-Babatan 54,15 km, Babatan-Tegineneng 46,50 km, dan Tegineneng-Terbanggi Besar 38,35 km.
Secara teknis dalam perencanaan pembangunan jalan tol di Lampung itu, adalah row jalan >120 meter, lebar lajur lalu-lintas 3,60 m, lebar bahu luar 3,00 m, lebar bahu dalam 1,50 m, lebar median tengah 5,50 m, jumlah jalur (awal) 2x2 lajur, jumlah jalur (final) 2x3 lajur, dan kecepatan rencana 100 km/jam.
Selain pembangunan jalan tol Sumatra pemerintah juga harus pemperbaiki jalan provinsi yang merupakan alternative dari jalan tol Sumatra. Selain itu perbaikan jalan provinsi ini diperlukan selama masih berlangsungnya pembangunan jalan tol Sumatra.
Semua pihak berharap target pembangunan jalan tol sumatera yang dimulai dari Lampung ini, dapat berjalan lancar sesuai target yang pada akhirnya mampu melancarkan pula jalur transportasi manusia, dan distribusi barang serta jasa dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya.
Bila jalan tol sumatera itu terealisasi, berarti beban berat infrastruktur jalan dan sarana transportasi lainnya di Lampung akan terdistribusi dan terbagi secara baik.
Ketika semua itu berjalan sesuai rencana, pertumbuhan ekonomi Lampung dan daerah lain di Sumatera akan terdongkrak semakin tinggi yang pada ujungnya akan berimbas pada peningkatan pendapatan dan penaikan kemampuan ekonomi masyarakat daerah ini.
Ikuti tulisan menarik syahrul ramadhan lainnya di sini.
