Belakangan ini kita terkadang menjadi bingung dimana banyak sekali berbagai persoalan yang menyangkut komunitas (lembaga negara, kelompok dan organisasi) yang mana satu sama lainnya saling menuding dan saling menyerang.
Aksi yang saling menuding dan menyerang tersebut selalu saja terjadi tatkala ada salah satu oknum dari mereka yang diduga sebagai pihak yang telah melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara kita. Aksi tersebut sepertinya sebagai bentuk perlawanan atas tudingan negatif yang ditujukan kepada salah satu oknum dari komunitas mereka. Dengan tidak segan-segan mereka menyalahkan dan menyerang pihak yang mengklaim seorang oknum dari komunitas mereka tersebut diduga bermasalah terhadap sebuah kasus hukum.
Sebut saja lembaga tersebut adalah KPK, yang mana lembaga ini adalah sebuah lembaga Ad Hoc yang fokus untuk menangani persoalan korupsi terhadap siapa saja yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi. Belakangan ini kedudukan KPK sepertinya berada di posisi yang terjepit. Disatu sisi KPK harus mengungkap oknum siapa saja yang terlibat dalam persoalan korupsi, sedangkan disisi yang lain KPK dituding telah menyalahgunakan kewenangannya.
Ada sebuah komunitas tertentu yang akan merasa keberatan atas pernyataan dari KPK tersebut terkait dugaan korupsi, sedangkan ada komunitas yang lainnya bersuara nyaring atau mendukung KPK untuk mengungkap siapa saja yang terlibat atas kasus tersebut. Terlebih-lebih lagi oknum yang diduga tersebut secara lantang mengatakan bahwa lembaga KPK tersebut adalah lembaga yang tidak becus, kurang profesionalisme, melakukan kriminalisasi dan sebagainya. Jika setiap komunitas mempunyai sikap seperti itu, maka secara tidak langsung negara kita ini yang berlandaskan hukum, akan menjadi negara BARBAR, dimana hukum tidak bisa dijalankan di negara kita, setiap oknum dan komunitasnya selalu beradu kekuatan membela diri ketika ada yang diduga melakukan korupsi.
Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan kewibawaan dan hukum di negara kita. Secara tidak langsung kelompok yang satu dengan kelompok yang lain telah melakukan adu domba dan propaganda negatif kepada KPK. Jika perilaku seperti ini dilakukan secara terus menerus, tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan korupsi akan terselamatkan, lantaran pelaku korupsi tersebut adalah orang yang mempunyai jabatan, dipandang sebagai tokoh, mempunyai pengaruh yang kuat dan massa yang banyak. Lantas lembaga yang mana yang dapat dipercaya untuk menegakkan dan mengungkap kasus-kasus korupsi tersebut?
Setiap warga Indonesia sudah mengetahui bahwa negara kita adalah negara hukum, sehingga siapa saja yang diduga tersandung permasalahan hukum harus serta merta mengedepankan hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada, bukan malahan mencari pembenaran diri dengan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan sentimen negatif kepada lembaga penegak hukum tersebut.
Juga tidak kalah pentingnya peran media di dalam pemberitaannya terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam sebuah kasus, untuk tidak memberitakan informasi yang secara tidak langsung sudah melabelisasi terduga tersebut sebagai seseorang yang sudah pasti bersalah, karena informasi tersebut akan banyak mempengaruhi masyarakat secara umum, terlebih lagi masyarakat yang menjadi pendukung oknum tersebut.
Yang perlu kita ingat kembali untuk seluruh masyarakat Indonesia adalah sebelum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan oknum itu bersalah, maka oknum tersebut adalah "orang biasa", yang harus dipandang secara positif dan tidak boleh didiskriminasi oleh siapa saja, baik oleh lembaga penegak hukum maupun oleh masyarakat luas.
Tidak kalah pentingnya sebagai lembaga penegakan hukum yang ada seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan lembaga lainnya harus dapat menunjukan profesionalismenya dalam menjalankan tugas-tugasnya, agar sentimen-sentimen negatif tidak terus-menerus disuarakan secara masif dan sporadis.
Ikuti tulisan menarik aning lainnya di sini.
