x

Iklan

Nizwar Syafaat

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Untuk Apa SATGAS TKA?

Satgas TKA tidak perlu kalau industrialisasi China di Indonesia sama dengan negara Jepang dan Singapore dan lainnya.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Menteri Ketenagakerjaa melaui Surat Keputusannya Nomor 73 Tahun 2018 membentuk Satgas TKA (Tenaga Kerja Asing) yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan TKA.  Apakah SK Menaker tersebut merupakan obat mujarrab untuk menghentikan serbuan TKA ke Indonesia seiring dengan derasnya aliran investasi untuk industrialisasi?  Akar permasalahnnya dimana? Sesungguhnya kisruh tenaga asing fokus pada serbuan TKA China yang melekat pada industrinya membentuk enclace semacam desa industri di wilayah Indonesia dan dalam jangka panjang dikuatirkan mengancam kondisi sisial ekonomi masyarakat sekitarnya. Persoalannya semakin rumit karena TKA China di Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah. 

 

Dukungan TKA China ke Indonesia

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menaker mengatakan bahwa: "Bukan TKA China yang menyerang kita, kita yang menyerang China," kata Hanif dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (23/4/2018). Data TKA membuktikan hal tersebut. Hanif mengaku sudah sering menjelaskan hal ini dalam setiap kesempatan untuk membantah anggapan Indonesia banjir TKA, terutama yang berasal dari China. Namun, respons pihak yang diberi penjelasan masih sulit untuk menerima hal tersebut, bahkan cenderung menolak fakta dari data yang dibawakan”.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menilai wajar bila investor membawa tenaga kerja asal negaranya. Pasalnya, investor telah mempercayakan uang triliunan untuk diinvestasikan di Indonesia. "Kita meminta investor pertaruhkan triliunan rupiah ke kita, jadi wajar kalau mereka kirim orang untuk menjaga triliunan rupiah yang diinvestasi ke kita," katanya di Jakarta Selatan, Rabu (4/1/2017).

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan memberikan contoh proyek smelter nikel hasil investasi China di Morowali. Baru-baru ini, investor proyek tersebut meminta pemerintah untuk menyetujui tambahan TKA China sebanyak 300 orang. Sang investor menyebut, tambahan TKA itu digunakan demi pengembangan proyek baru. Luhut awalnya merasa heran. Sebab, sebelumnya investor sudah memasang iklan lowongan bagi 800 tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Morowali. Kemudian, ia meminta penjelasan atas penambahan TKA China tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari investor, ternyata hanya sembilan orang saja yang lolos dari rekrutmen tersebut. Kebanyakan pelamar, lanjut Luhut, tidak bersedia untuk ditempatkan di daerah terpencil.  "Makanya, ini yang ribut-ribut soal TKA lebih baik mencoba dulu jadi agen pekerja. Kami mohon jangan ribut terus soal TKA, jangan belajar jadi bangsa pembohong. Karena kenyataannya ya memang butuh TKA," terang dia.

Presiden Jokowi saat membuka Program Pemagangan Nasional di Karawang, Jumat (23/12), mengatakan tidak mungkin warga Cina ke Indonesia memilih untuk bekerja. Sebab, upah di Indonesia jauh lebih kecil dari Cina. Dengan begitu, Jokowi mengatakan bila menyikapi suatu permasalahan harus memakai logika. Hal ini agar isu yang dihembuskan tidak meresahkan masyarakat.

Dukungan  pejabat publik di atas dilontarkan dengan kata-kata kasar seakan-akan rakyatnya tidak bisa menggunakan logika dalam menganalisis permasalan TKA China di Indonesia.  Investasi itu kegiatan ekonomi, sedangkan serbuan TKA China tersebut memiliki motif non-ekonomi karena pergerakan TKA dari negara dengan upah tinggi ke negara dengan upah rendah.  Sementara pemerintah menjelaskan dengan logika ekonomi atau logika pedagang, seharusnya pemerintah menjelaskan dengan logika publik agar penjelasannya bisa diterima publik.  Perbedaan cara berfikir tersebut menyebabkan munculnya kekisruan TKA China.

 

Motif Serbuan TKA China: Dulu dan Sekarang.

Peneliti Ketenagakerjaan P2K LIPI, Devi Asiati mengungkapkan bahwa serbuan TKA China seiring dengan meningkatnya investasi China ke Indonesia, di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Selasa (8/5/2018). LIPI juga mencatat kebanyakan investasi China di Indonesia lebih banyak ke bidang Sumber Daya Alam (SDA) seperti tambang, migas dan perkebunan. Selain itu investor China lebih banyak masuk ke sektor infrastruktur seperti konstruksi dan kelistrikan yang rata-rata kontraktor dan pembiayaannya dari China juga.  Singapura dengan investasi mencapai US$ 9,17 miliar dengan jumlah TKA sebanyak 1.700 orang. Jepang dengan nilai investasi sebesar US$ 5,4 miliar dengan jumlah TKA-nya 12.500 orang,  Sebaliknya China dengan investasi sebesar US$ 2,6 miliar, namun jumlah TKA-nya mencapai 21.300 orang.

Presiden KSPI, Said Iqbal di Jakarta, Kamis (5/1/2016) mengatakan "Tidak ada tenaga kerja China di Indonesia dibayar sesuai UMR, misalnya di Jakarta Rp 3,35 juta per bulan. Kalau ada tunjukkan ke saya,". Dia mencontohkan, supir forklift asal China di pabrik di Pulo Gadung, Jakarta, dibayar dengan upah Rp 10 juta per bulan. Demikian pula pekerja lain di pabrik semen yang memiliki pabrik pengolahan (smelter) di Pandeglang, bergaji puluhan juta rupiah per bulan.

Kalau dulu serbuan TKA China ke Indonesia bermotif ekonomi.  TKA China tahun 1800-an diimpor untuk bangun perkebunan di Sumatera Utara.  Kemudian pemerintah China mengenakan pajak TKA China membuat upah TKA China lebih mahal.  Belanda merespon dengan menghentikan impor TKA China dan menggantinya dengan tenaga kontrak dari Jawa.  Maka di Sumatera Utara berkembang populasi asal China dan Jawa yang kalau dijumlahkan mendominasi penduduk Sumatera Utara terhadap suku atau ras lainnya.

Sekarang beda, serbuan TKA China bermotif non-ekonomi karena motif ekonomi tidak mampu mendorong aliran TKA China ke Indonesia.  Dengan memaketkan TKA China pada industrinya, maka TKA China bermigrasi mengikuti industrinya.  Kondisi ini akan menciptakan lokasi industri China “enclave” tidak menyatu dengan pribumi dan dalam jangka panjang akan mengkuatirkan terjadinya konflik sosial ekonomi dengan  masyarakat sekitarnya.

  

 

 

Untuk Apa Satgas TKA?

          Menurut analisis saya Satgas dibentuk untuk meredam gejolak di publik karena impres kemudahan pengurusan administrasi TKA.  Pintunya dibuka lebar-lebar, kalau ada illegal maka masyarakat suruh lapor dan negara yang menangkapnya.  Ini akan berdampak buruh pada kondisi sosial masyarakat yang lagi sulit mencari pekerjaan.  Masyarakat kemungkinan besar marah dan akan mengadili sendiri, akibatnya petugas keamanan kewalahan.

          Pengalaman saya, kalau saya mau merenovasi rumah tidak mengikutsertakan tukang sekitarnya, mereka marah dan mengganggu dengan berbagai cara.  Oleh karena itu menurut saya, lebih baik pemerintah menjaga di hulunya saja.  Kita mau menerima aliran investasi untuk industri China kalau sama dengan Jepang dan Singapore dan negara lainnya.  Itu saja.  Sehingga Satgas TKA menjadi tidak perlu.  Kemudahan investasi dengan masuknya TKA yang memiliki keahlian memang perlu untuk menciptakan kondisi investasi yang menerik di Indonesia.

Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu pabrik atau industri adalah tenaga kerja yang loyal bukan yang kreatif karena industri adalah mementingkan homogeneity (keseragaman), bukan heterogeneity (keberagaman).  Dalam pembangunan dan operasional suatu pabrik, SOP-nya sudah jelas tidak butuh tenaga kerja yang kreatif tapi yang loyal melaksanakan sesuai SO.  Oleh karena itu, bukanlah hal yang sulit untuk mencari tenaga kerja pabrik yang dibutuhkan asalkan dilatih dulu sesuai dengan karakter pabriknya.  Kalau pengusaha Cina minta sesuai dengan kebutuhan pabriknya ya tentu tidak ada, tapi kalau dilatih pasti ada. Banyak sarjana kita yang menganggur. Banyak pabrik canggih dari Luar China bisa dioperasikan oleh tenaga lokal dan tidak rebut-ribut seperti sekarang.  Kita memiliki pengalaman industrialisasi sudah lama sejak tahun 1980-an.  Ketika sekarang China masuk, kisruh mulai muncul karena pejabat kita tunduk pada permintaan mereka.

          Kalau China tetap demanding terhadap penggunaan TKA-nya seperti saat ini, maka perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk melakukan moratorium.  Tidak banyak keuntungan ekonomi yang diperoleh dari China.  Perdagangan dengan China april ini defisit besar sekali di atas minus US$ 5 milyar.  Aliran investasi industrialisasi china tidak terlalu besar tapi  membuat kisruh di masyarakat dan masyarakat tidak mendapatkan apa-apa, kecuali pemerintah memperoleh pajak.  Menuurut saya, dengan menggunakan kerangka pikiran publik, pemerintah sebaiknya menghentikan aliran investasi dari China dan mencarai negara lain yang lebih menguntungkan.  Kalau TKA di luar China kan tidak ada masalah sehingga Satgas tidak perlu.   

 

Nizwar Syafaat, Ekonom dan  Pengamat Kebijakan Publik.

Ikuti tulisan menarik Nizwar Syafaat lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terpopuler