Sebelumnya saya memohon seribu maaf kepada bapak/ibu di Komisoner KPU RI. Saya mungkin satu orang dari sekian banyak pendaftar di pencalonan anggota KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang harus tereliminasi karena tidak memiliki jaringan ormas Islam yang kuat di sana. Gara-gara perbuatan kalian, pola pikir saya bergeser hari ini, ormas Islam yang dulunya pernah menempa saya, bahwa jalanilah hidup dengan slogan berlomba-lomba dalam kebaikan. Justru saya merasakan sebaliknya, jalani hidup dengan kecurangan dan transaksional.
Saya berusaha menerima kenyataan pahit ini, Tuhan, Allah SWT mengijabah doa saya, hantarkanlah saya ke lembaga itu jika kiranya memang Engkau Ridho, Ya…Rabbku. Saya akan berjuang dan memaksimalkan kekuatan saya, dan dengan perkenan-Nya saya diberi kesempatan masuk dalam seleksi terakhir, nilai CAT tertinggi diurutan ketiga tinggal saya, karena dua orang sebelumnya di atas saya telah digugurkan oleh tim seleksi. Kasian mereka, kedua orang itu harus menerima hak prerogatif Timsel, tanpa mengetahui secara jelas dan transparan, ia harus digugurkan.
Nasibku sama dengan kedua orang itu, harus pula didepak dari lima kouta yang dibutuhkan untuk penyelenggara pemilu di Kabupaten Sinjai. Beredar desas-desus, bahkan sampai ke telinga saya, Ketua KPU RI, sang big bos mendengar bisikan dari berbagai pihak. Ada calon komisioner merupakan pesanan sang Bupati, ada calon komisioner merupakan pesanan salah satu ormas besar di negeri ini.
Sang big bos melalui ajudannya, kemudian ajudannya lagi ajudan menyebarkan fitnah kepada saya. Saya katanya akan menggugat KPU. Betul-betul goblok ini orang, semoga kelak ia tidak menjadi wakil rakyat. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi penggugat KPU, sementara saya bukan caleg seperti dia, pun saya bukan seorang yang berprofesi advokat. Kian hari, tuduhan itu semakin bertambah, saya adalah pendukung mantan napi. Perlu saya klarifikasi mengenai tuduhan ini, saya bukanlah orang yang gara-gara saya mendambakan kekuasaan, kemudian saya mengorbankan intelektual saya. Di dalam gubuk yang sudah reok, himpunan teori-teori tentang sejarah pemasyarakatan menjadi refrensi saya berada digaris pemikiran itu. Dan bukan hanya itu, sudah enam putusan MK membahasnya, bahwa boleh mantan napi mengajukan diri sebagai bakal calon pejabat public yang dipilih.
Anda beserta dengan jajaran, ibarat malaikat suci tak punya dosa. Meneriakkan kampanye pilih yang bersih, jangan pilih koruptor. Saran saya, sebelum berteriak begitu, bersihkanlah dulu rumah anda yang sudah menjadi rahasia umum kalau dalam setiap perekrutan komisioner selalu dengan jalan transaksional.
Dengan lapang dada saya menerima kenyataan ini. Nama saya dikocok ulang dari tiga paket sebelumnya yang telah disetujui. Kemudian digeser kurutan ketujuh. Tetapi setelah ibu saya mengetahui kabar tidak lolosnya saya, ia menitihkan air mata, dengan sangat terpaksa saya melantunkan doa untuk kalian semua. Semoga Allah SWT menghukum semua pihak yang sengaja berbuat zolim dengan keadaan ini. Haram semua gaji yang kalian terima dari negara.
Saya menantang semua Komisioner KPU RI, silahkan bocorkan ke public, penyebabnya saya didepak dari lima kouta yang dibutuhkan. Karena hasil pengumuman itu jauh dari asas transparan, hancur logika sehat saya, mencari peyebabnya mengapa saya digugurkan. Tinggal saya yang memiliki CAT tertinggi, satu-satunya Sarjana Hukum, tapi pilihan KPU RI jatuh ke yang lain.
Jikalau KPU RI masih setia dengan dosa-dosanya, buat apa repot-repot melakukan seleksi yang menghabiskan waktu berbulan-bulan. Jikalau nilai CAT tidak ada guna-gunanya buat apa kegiatan itu diadakan, sementara anggarannya berbiaya mahal. Buat apa ada prasyarat dalam makalah, mencantumkan artikel kepemiluan, kalau gara-gara keilmuannya seseorang harus didepak dari syarat kelulusan.
Kalian semua KPU RI, tidak perlu jumawa dan sok bersih. Boro-boro bentuk PKPU melarang mantan napi, tapi diri sendiri masih berjibaku dengan perekrutan komisioner yang sarat transaksi dan manipulasi.
Jangan pernah berharap penyelenggaraan pileg dan pilpres nanti akan menuai kepercayaan dari masyarakat. Tidak. Mustahil hasil akin berbicara keberhasilan, kalau dari awal anda sudah mendapat ketidakpercayaan. Saya akan kampanyekan peristiwa ini ke anteror Indonesia, KPU RI kini menjalankan perekrutan transaksional. Saya akan berada di garda terdepan, akan mengkampanyekan tidak perlu ikut dalam pemilihan, karena KPU sarat dengan politik transaksional.
Jika ada komisioner yang terjaring OTT, itu wajar. Jika ada komisioner menjual nomor urut itu wajar. Sebab dari hulunya memang kita diajarkan untuk memilih cara-cara yang haram, agar menjadi bahan pertimbangan diloloskan sebagai anggota penyelenggara pemilu. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah menceburkan diri lagi, dalam proses perekrutan penyelenggara pemilu. Hilang kepercayaan saya. Sampai akhir perjuangan ini, bahwa perjuangan untuk tiba di titian demokrasi substantive hanyalah omong kosong semua.
Ikuti tulisan menarik Damang SH MH lainnya di sini.
