Drama Mobil Esemka Penuh Tipuan - Analisa - www.indonesiana.id
x

yoyo tuna

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Drama Mobil Esemka Penuh Tipuan

    Dibaca : 18.769 kali

    Calon Wakil Presiden dari pasangan Joko Widodo, Maaruf Amin berhasil menipu masyarakat atas pernyataannya kepada masyarakat mengenai keberadaan mobil Esemka yang akan diluncurkan pada bulan Oktober ini. Mengingat, bulan Oktober tinggal tujuh hari lagi.

    Namun hingga kini, mobil yang diklaim hasil tangan anak bangsa (Nasional) yang dirintis Jokowi tersebut belum kunjung diluncurkan. Tak sedikit menganggap statement Amin sebagai pencitraan atas pencapaian kinerja Jokowi selama menjabat sebagai Presiden periode 2014-2019.

    Esemka yang digadang sebagai calon mobil nasional disebut-sebut punya pabrik yang berlokasi di Jalan Mangu-Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Dan dikatakan, areanya cukup luas mencapai 15 Hektar. Dalam satu kesempatan, Esemka digadang-gadangkan pernah mejeng disalah satu event otomotif Internasional Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 dengan menggunakan merek atau brand Mahesa.

    Mahesa sendiri merupakan terjemahan dari proyek panjang Esemka yang dikenalkan Jokowi saat masih menjadi Wali Kota Solo.

    Salah satu pakar Otomotif Ridwan Hanif pun angkat bicara atas pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut karena  informasi keberadaan mobil belum didapatkannya. Biasanya, satu kendaraan bisa diproduksi  dan dirancang dari nol membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 tahun.

    “Pabrikkan harus ke prnya (publik relation), websitenya enggak ada,direkturnya enggak ada, sama seperti tipuan, kitapun mencari narasumber enggak tahu kemana,” ujar Hanif dilansir dari TribunJakarta, belum lama ini.

    Di tahun politik seperti sekarang ini, pernyataan seorang tokoh memang tidak bisa dipercaya, meski pun bertitelkan Ulama. Semua cara dihalalkan untuk memenangkan tim capres dan cawapres di Pemilihan Umum Presiden mendatang, termasuk berbohong.

    "Jangan membohongi rakyat mau membuat produksi nasional, tapi kenyataannya bukan. Juga jangan nanti itu produksinya dari luar negeri, cuma kita branding semua peralatan-peralatannya, onderdil dan sebagainya, suku cadangnya, itu dari luar tapi kita hanya merakit. Itu juga beda dengan produksi nasional," kata tim sukses sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon dilansir dari Detik.com.

    Drama kebohongan untuk mendapatkan simpati masyarakat harus segera diakhiri oleh kubu Joko Widodo menjelang Pilpres 2019 ini. Mengingat, komponen lembaga Negara Independen dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum bersama tim kampanye masing-masing Capres dan Cawapres berkomitmen untuk tidak menggunakan politik hoax atau bohong demi mendapatkan suara di Pilpres mendatang.

    Apalagi, berstatus sebagai seorang Cendekiawan yang masih aktif bertindak sebagai tokoh Agama menyampaikan berita bohong kepada masyarakat untuk kepentingan satu kelompok saja.  

     

     

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    2 hari lalu

    Bangun Jutaan Tandon Air Hujan-Padat Karya Tunai, untuk Menambah Cadangan Air Kemarau dan Mengurangi Banjir, serta Dampak Covid 19

    Dibaca : 121 kali

    Pembangunan yang terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi berakibat terjadinya alih fungsi hutan dan ruang terbuka hijau secara masif menjadi: perkotaan, permukiman, areal industri, perkebunan sawit, kawasan pertambangan minerba dan galian C, berbagai sarana transportasi, perladangan berpindah dan lahan gundul kritis terlantar; telah berujung terjadinya banjir-banjir besar di musim hujan,diikuti kekeringan dan kelangkaan air di musim kemarau, serta air kotor / tercemar oleh limbah cair dan sampah yang menyumbat sungai dan drainase sepanjang tahun. Mengatasi masalah ini sekarang pemerintah sedang giat-giatnya membangun banyak bendungan/waduk banjir dan serbaguna bersamaan dengan merehabilitasi hutan dan konservasi lahan (gerhan). Namun upaya gerhan dan bangun waduk-waduk tersebut belum optimal menurunkan debit puncak banjir DPB) yang membesar/meningkat menjadi 5 (lima) kali debit (Q) sebelum alih fungsi tata guna tanah. Untuk mengantisipasi dampak alih fungsi tata guna lahan ini peraturan perundang-undangan terkait Penataan Ruang telah memuat persyaratan prinsip Zero Delta Q (Pertambahan Debit Nol). Tulisan ini menguraikan pentingya menerapkan prinsip Pertambahan Debit Nol ini dengan membuat/membangun jutaan tandon-tandon air hujan di seluruh nusantara; untuk melengkapi dan mengoptilakan upaya yang sedang berjalan tersebut di atas, namun sekaligus dapat menyerap tenaga kerja secara padat karya bagi penduduk yang terdampak pandemi Covid 19.