Setelah berita jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal Pinang beberapa waktu lalu, kini perhatian masyarakat teralihkan kepada tuntutan keadilan bagi pegawai honorer kategori dua (K2) untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Permintaan para Guru tersebut tidak lah sulit, mereka hanya menolak pemerintah mengeluarkan aturan yang dianggap membatasi kesempatan mendapatkan pekerjaan. Peraturan yang dirasa sangat merugikan tersebut berupa konsep pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Para honorer yang digaji sekitar Rp400.000 hingga Rp500.000 per bulan ini, tidak sesuai dengan beban kerja yang ditanggung oleh para honorer dalam bertugas.
Contoh nyata yang kini tengah menjadi sorotan derita rakyat miskin yang sudah menjalani pekerjaan sebagai guru Sekolah Dasar di Bangkalan, Madura selama tiga tahun ini.
Dimana derita tersebut dialami Ratna (34) disaat tengah hamil tua namun tidak memiliki biaya untuk bersalin. Gaji yang tadinya akan digunakan untuk biaya persalinan sirna, karena akan menerima dua bulan kedepan baru bisa diterima Ratna.
Tak sampai disana penderitaannya, hingga kini para Guru Honorer tersebut hanya mengandalkan gaji yang diterima tiap sekali tiga bulan untuk menafkahi keluarga kecilnya, di Blega, Madura.
Sangat miris tentunya, karena selama ini Pemerintah RI hanya fokus kepada Honorer yang berada di wilayah kota besar dan Ibukota saja, namun tidak dengan daerah lainya.
Jika dilihat perbandingan dimasa Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun menjabat (24 Oktober 2004- 20 Oktober 2014), jumlah rakyat miskin jauh lebih sedikit dibanding rezim pemerintah Jokowi-Jk yang hanya setengah nya saja (55 %). Dimasa rezim SBY penurunannya mencapai 85 juta per orang (5,64 %), sedangkan Jokowi hanya 43 juta per orang (0,28%).
Dalam arti, mengalami penurunan jauh lebih banyak tiap tahunnya dibanding pemerintahan Jokowi yang hanya 1,14 %. Jadi selama Jokowi menjabat hanya mengalami penurunan 1,7 juta orang sejak dilantik.
Jadi wajar, jika Calon Presiden dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkapkan perekonomian rakyat Indonesia 99 persen hidup pas-pasan bahkan hidup dengan kemiskinan.
Selama empat tahun pemerintahan Jokowi, tak seorang pun guru honorer yang diangkat menjadi CPNS. Ini sedikit memprihatinkan, terlebih jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, yang sangat memperhatikan nasib mereka.
Dulu selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lebih dari satu juta guru honor diangkat menjadi PNS. Ini terungkap dalam rapat kerja gabungan 7 komisi di DPR dengan pemerintah pada awal Juni 2018 lalu. Raker tersebut beragendakan wacana penyelesaian honorer K2.
Ikuti tulisan menarik yoyo tuna lainnya di sini.
