Tahun 2018 telah berakhir, tibalah kita di tahun 2019, tahun politik, tahun pesta demokrasi. Apa saja yang akan kita lakukan di tahun politik ini? Iya, berpartisipasi pada pemilu. Dan ya, kita akan memilih presiden dan wakil. Tapi, ternyata tidak hanya presiden dan wakilnya lho yang akan kita pilih. Tidak.
Kita juga akan memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Untuk DPR kita relatif tahu mereka siapa, berkat pemberitaan yang memang tidak pernah sepi tentang DPR. Begitupun DPRD, sekalipun tidak seterkenal DPR, kita juga tahu, mereka adalah lembaga legislatif di tingkat daerah. Ada DPRD Provinsi, ada DPRD Kota atau Kabupaten.
Tapi bagaimana dengan DPD alias Dewan Perwakilan Daerah? Ya. Masih banyak orang yang belum tahu peranan DPD. Kemungkinan kalah pamor dari DPR atau bahkan presiden. Padahal, peranan DPD cukup penting terkait dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Tidak seperti DPR yang merupakan legislator dan dipilih secara proporsional melalui Daerah Pemilihan secara proporsional tergantung populasi masyarakat di daerah tersebut, DPD adalah senator dan jumlahnya sama dari tiap daerah. Contohnya, DKI Jakarta bisa mengirim 21 orang perwakilannya sebagai anggota DPR, Jawa Barat mengirim 91 orang, sementara Daerah Istimewa Yogyakarta hanya 8 orang. Jumlah itu ditentukan karena jumlah populasi di ketiga provinsi tersebut berbeda.
Beda ceritanya dengan DPD, dalam DPD, perwakilan dari semua provinsi sama jumlahnya, empat orang untuk tiap provinsi. Tugas yang diemban pun berbeda. Jika DPR punya tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam pemerintah pusat, maka DPD memiliki tugas yang demikian tapi lebih berhubungan dengan nasib daerah maupun relasi pemerintah pusat dan daerah.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat komite apa saja yang ada di DPD.
Komite I DPD RI mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.
Komite II DPD RI mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam; dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya
Komite III DPD RI mempunyai lingkup tugas pada pendidikan dan agama.[8]
Komite IV DPD RI mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.[9]
Melihat fungsi-fungsi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa peran DPD RI sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup negara ini. Jadi, jangan sampai kita begitu hati-hati dalam memilih presiden tapi asal-asalan dalam memilih anggota DPR, DPRD, dan tentu saja DPD. Semuanya penting, karena apa yang mereka lakukan akan berdampak pada kehidupan kita.
Hal menarik lainnya adalah anggota DPD bersifat non-partisan, artinya tidak terafiliasi partai politik. Ini yang membuat calon anggota DPD menjadi unik. Tugas DPD pun sangat krusial, yaitu mengurus berbagai isu kedaerahan dan hubungannya di pemerintahan pusat. Seperti isu otonomi daerah, pemekaran daerah, penggabungan atau pemisahan daerah tertentu, dan lain sebagainya.
Contoh menarik bisa kita lihat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di provinsi ini, terdapat empat orang DPD DIY yang telah dipilih dan menjabat sejak 2014 silam. Mereka adalah GKR Hemas, Hafidh Asrom, Cholid Mahmud, dan Muhammad Afnan Hadikusumo.
Pada Pemilu 2019 besok, ada 11 calon anggota DPD yang akan bertanding, dan keempat petahana sebelumnya telah mengukuhkan diri untuk maju kembali. Selain petahana, artinya ada 7 orang penantang yang nama-namanya bisa diperhitungkan, seperti Arif, Bachrul, Chang, Fidelis, Hilmy, Yohanes, dan Bambang Soepijanto. Mereka semua akan bertanding untuk memperebutkan empat kursi DPD DIY, dan menjadi tantangan bagi warga DIY untuk memilih, siapa yang pantas untuk mewakili mereka di kursi DPD DIY.
Tiap calon tentu memiliki visi dan misinya sendiri sebagai calon anggota DPD. Bambang Soepijanto misalnya, memiliki beragam visi dan misi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat umum dan perbaikan lingkungan hidup. Pengalamannya sebagai Dirjen Planologi Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuatnya memiliki janji kampanye ini.
Bambang Soepijanto menyoroti pentingnya akses air bersih di provinsi ini, terutama di Gunungkidul yang sering dilanda kekeringan. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) ini juga punya inovasi mewujudkan konsep "Perhutanan Sosial" di Yogyakarta.
Perhutanan sosial adalah konsep mengembangkan dan bahkan bisa memperluas lingkungan hutan yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat.
Hasil hutan bisa dipanen warga untuk kepentingan ekonomi secara wajar dan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Inovasi ini tentu sangat dibutuhkan, karena artinya, kepentingan ekonomi dan lingkungan tidak bertabrakan. Berlawanan dengan banyak kasus yang mana lingkungan sering dikorbankan untuk kepentingan ekonomi.
Dalam kampanyenya, Bambang Soepijanto memang memakai slogan "ngayomi, ngayemi, ngayangi". Dengan moto sebagai "DPDnya Wong Cilik", sangat menarik untuk melihat kiprahnya di tahun 2019 nanti.
Untuk mengetahui lebih dalam tentang Bambang Soepijanto, bisa kunjungi website beliau di bambangsoepijanto.com
Syahdan, tahun politik sudah tiba. Ratusan calon pemimpin bangsa akan berlomba-lomba menawarkan gagasan untuk memajukan Indonesia. Sudah saatnya kita sebagai rakyat menjadi sosok yang cerdas dalam memilih.
Ikuti tulisan menarik Hamzah Zhafiri Dicky lainnya di sini.
