Dalam ikhtiar meraih apapun yang baik, meluruskan niat adalah tahapan yang sangat penting—bahkan mungkin yang terpenting. Di dalam niat terkandung tujuan yang ingin dicapai, kebulatan tekad, keteguhan hati, dan memastikan untuk apa suatu rencana tindakan hendak dilakukan. Niat adalah titik tolak keberangkatan menuju titik tujuan.
Antara titik tolak dan titik tujuan terbentang proses. Proseslah yang menyambungkan kedua titik ujung itu. Tanpa proses, niat dan tujuan tidak akan tersambung. Di saat yang sama, proses adalah perwujudan praktis dari niat dalam arti niat yang baik mesti diwujudkan pula ke dalam proses yang baik.
Tanpa proses yang baik, niat dan tujuan yang baik pun akan tercederai atau bahkan menjadi rusak. Inilah pemahaman yang dapat dipetik dari frasa lama ‘menghalalkan segala cara’. Orang tidak bisa berpegang pada prinsip bahwa yang penting hasilnya memuaskan namun tidak peduli bagaimana cara memperolehnya. Jika caranya tidak baik, begitu pula hasil yang diperoleh tidak akan baik.
Cara dan proses merupakan unsur yang penting sebagai manifestasi dari niat. Jika niat baik dan proses baik, kita bisa berharap banyak bahwa hasilnya akan baik atau tujuannya tercapai. Namun, jika ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, barangkali itulah yang terbaik untuk kita. Yang jelas, tak bisa kita berharap hasil yang baik jika caranya tidak baik.
Pemilu yang jujur pun begitu. Jika niat penyelenggaraannya baik dan tujuannya baik, serta disertai dengan proses yang baik, hasilnya pun berpotensi besar akan baik. Dalam konteks pemilihan presiden dan anggota legislatif, proses adalah penyelenggaraan pemilihan sejak dari awal hingga keputusan akhir—bukan hanya perihal fatsoen atau etika berpolitik para pelakunya, tapi juga penyiapan sistem dan aturan yang mendasari penyelenggaraan pemilu.
Sebagai contoh, bila aturan presidential threshold dengan angka yang begitu besar sengaja dibuat dengan maksud untuk merintangi munculnya sebanyak mungkin calon-calon potensial pemimpin bangsa ini agar hegemoni oligarkis tertentu tidak terganggu, maka niatnya sudah tidak tepat. Hasilnya pun, bisa diduga, tidak akan hebat.
Apapun sistem pemilihan yang dipilih untuk diterapkan, kejujuran dan keadilan merupakan unsur yang paling penting dalam proses penyelenggaraan pilpres dan pileg. Kendati pemilihan dilakukan di seluruh tempat yang diwajibkan menurut undang-undang dan jumlah pemilih meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya, namun tanpa kejujuran dan keadilan, pemilu akan tercederai. Pemilu yang tercederai berat akan mengganggu pematangan demokrasi. Pemilu yang jurdil berarti menghargai suara dan pilihan rakyat karena suara mereka tidak dimanipulasi.
Sebaliknya, apabila prosesnya berlangsung baik, hasilnya pun akan baik. Bila pemilu disiapkan dan dijalankan secara jujur dan adil, hasilnya adalah pemimpin-pemimpin yang jujur dan adil pula, terutama kepada rakyatnya. Para elite yang terpilih akan dibanggakan oleh rakyat sebagai pemimpin masyarakat yang membawa ke jalan kebaikan. Dan, kebaikan bukan hanya diukur dengan ukuran ekonomi semata—angka pertumbuhan dan sederet ukuran materialistik lainnya. Terlampau menyederhanakan persoalan jika mengukur kebaikan bagi manusia hanya dari takaran ekonomi. Sayangnya, para elite kita sering melupakan hal ini. <<<
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
