Lupa kata sandi Tempo ID anda?
Belum memiliki akun? Daftar di sini
Sudah mendaftar? Masuk di sini
Berdasarkan data Kementerian ESDM, per kuartal III/2022, masih ada sekitar 2.700 lokasi tambang ilegal dengan rincian 96 lokasi tambang energi dan 2.645 lokasi pertambangan mineral. Tidakkah hal ini menimbulkan pertanyaan di benakmu; Bagaimana bisa Kementerian ESDM kecolongan hingga ribuan tambang ilegal? Apa yang dilakukan mereka selama ini?
Sayangnya, sektor hulu minyak dan gas bumi Indonesia sedang merosot! Hingga 30 September 2022, lifting minyak hanya mencapai 610.100 barel per hari.
Indonesia sedang gencar dengan program hilirisasi nikel dan bahkan mengeluarkan kebijakan larangan eskpor nikel mentah. Hasilnya, dipaparkan oleh Presiden Jokowi, nilai ekspor nikel melonjak berkali-kali lipat. Capaian realisasi investasi juga mencatatkan nilai yang fantastis. Namun, kok hasil keuntungan tersebut tak banyak dirasakan secara langsung masyarakat, padahal ini kan harta bersama?
Apakah benar, pajak progresif nikel ini bakal bermanfaat bagi pengusaha dan investor? Mengapa kita tidak fokus saja pada pembuatan industri lanjutan dari produk intermediate, ya?
Jangan sampai, hubungan regulator dengan pebisnis atau investor bagaikan skema Ponzi. Investasi besar-besaran, dijanjikan akan ada timbal balik yang setimpal, namun di tengah-tengah investasi berjalan kemudian tak ada kejelasan yang adil atau bijak.
Ekspor besi baja memang terus meningkat sejak 2014 lalu. Berdasarkan catatan Jokowi, ekspor besi-baja pada 2014 hanya Rp16 triliun lalu melejit hingga Rp306 triliun di tahun 2021. Ini semua terjadi berkat hilirisasi nikel. Namun, hilirisasi yang sedang berjalan di dalam negeri terancam mandek karena kebijakan pemerintah. Kebijakan apa itu?
Pajak ekspor nikel sah saja sebenarnya jika diterapkan di Indonesia. Namun jangan lupa, jika nantinya harga nikel merosot, pemerintah jangan kemudian berpura-pura tak mendengar jeritan para pebisnis.
Potret investasi di Indonesia sedang terancam. Para investor ternyata mengeluhkan banyaknya kebijakan kontroversial yang dibuat pemerintah Indonesia tanpa pembahasan dan sosialisasi terlebih dahulu. Padahal kebijakan-kebijakan ini bukannya menguntungkan mereka namun malah sebaliknya.
Menjadi investor di sektor pertambangan RI berarti harus siap menghadapi rintangan-rintangan setiap harinya. Dari mulai pencabutan IUP secara tiba-tiba tanpa peringatan, tumpang tindih lahan, tambang ilegal yang masih marak, serta perizinan yang kerap dipersulit.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan sinyal penyetopan eskpor batu bara part 2. Di saat pengusaha sektor energi sedang menjerit, sektor sumber daya mineral yang juga di bawah payung Kementerian ESDM ikut dibuat dagdigdug. Apakah selanjutnya yang disetop ekspor adalah komoditas sumber daya mineral? Kalau iya, bagaimana dampaknya bagi industri RI?
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bikin bingung para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya pencabutan izin tersebut. Apakah ini karena tumpang tindih kebijakan dari 2 lembaga tersebut?
Nama Adian Napitupulu mendadak trending di media sosial Twitter. Adian merespon pernyataan Fahri yang seolah-seolah mempertanyakan komitmen perjuangan serta komitmen kerakyatan dirinya dan Budiman setelah 24 tahun reformasi lewat sebuah surat terbuka.
Masinton Pasaribu telah menyebut sosok pejabat ini sebagai biang kerok dari kegaduhan terkait adanya wacana 3 periode presiden. Dan pernyataan Masinton Pasaribu ini juga disetujui oleh Ketua Dewan Syuro Partai Ummat, Amien Rais. Lebih lanjut Amien Rais menginginkan pembuat onar wacana 3 periode presiden ini agar segera mundur dari jabatannya.
Mahasiswa yang sedang berjuang menolak wacana 3 periode presiden bisa salah mengucapkan kata atau menyampaikan data, tidak dapat didelik dengan pidana pembohongan publik. Lain halnya jika ada pejabat publik yang berbohong. Pejabat publik wajib tak boleh lepas dari ancaman tersebut - Fahri Hamzah.
Novel Baswedan, mantan penyidik KPK, bergabung dengan Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial sebagai tim auditor rakyat yang akan mengusut tuntas kasus bisnis tes PCR yang libatkan nama pejabat negara.
Kini kasus bisnis PCR tersebut dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia oleh Jaringan Aktivis ProDem setelah sebelumnya dilaporkan ke KPK.
Sebelum kasus bisnis tes PCR yang menyandung Menko Luhut, dugaan adanya keterlibatan perusahaan miliknya di penggarapan tambang emas Blok Wabu Papua juga membuat geram publik. Hal ini pertama kali diutarakan oleh Haris Azhar (Direktur Lokataru) dan Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS) yang mengakibatkan keduanya mendapatkan somasi dari Menko Marves RI tersebut.
Para pejabat yang terlibat dalam kasus bisnis PCR dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan dan perpres sehingga dapat diturunkan dari jabatannya yang sekarang.
4 ORMAS yang terdiri dari LBH Kesehatan, Indonesia Audit Watch (IAW), PETISI ‘28, dan Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta resmi melaporkan kasus dugaan pejabat yang berbinis tes PCR di masa pandemi Covid-19 ke lembaga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam tuntutan 4 ORMAS ini untuk BPK lakukan audit investigasi.
Kasus bisnis PCR yang turut menyeret nama pejabat negara seperti Menko Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir masih ramai dibicarakan. Tak cukup hanya bersuara di media sosial hingga nama Luhut trending, mahasiswa berencana akan demonstrasi Ke gedung KPK dan 4 ormas akan sambangi BPK untuk minta pengauditan terhadap kasus ini.
Luhut belakangan ini telah mengakui bahwa dirinya bersama PT GSI tidak mengambil keuntungan dan hanya niat membantu masyarakat sedari awal pandemi Covid-19. Akan tetapi, publik kembali menemukan kejanggalan-kejanggalan lainnya dari pernyataan Menko Luhut.
Tokoh-tokoh yang melihat dari kacamata keagamaan sudah marak berkomentar dan semua kompak mengecam keterlibatan Menko Luhut Binsar Pandjaitan di kasus bisnis tes PCR.
Isu bisnis tes PCR yang dulang triliunan rupiah belakangan ini menjadi ramai diperbincangkan publik, terlebih setelah terkuaknya salah satu pejabat yaitu Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam pusaran bisnis tersebut.
Harga tes PCR Covid-19 selama ini diketahui mahal, meski sekarang sudah diturunkan menjadi Rp300 ribuan. Namun, dibalik mahalnya harga tes PCR ini bukan tanpa alasan. Indonesia masih saja mengimpor mesin-mesin tes PCR dari luar negeri, padahal Indonesia telah mumpuni untuk mengembangkan alatnya sendiri. Kini, para pembuat mesin PCR lokal ini sedang menunggu dukungan dari pemerintah pusat.
Rupanya, dengan penggunaan PLTU, limbah batu bara yang katanya bikin ngeri lingkungan tersebut dapat lebih bermanfaat dan ramah lingkungan!
Padahal, investasi ini sungguh di nanti masyarakat, baik dari kalangan otomotif maupun bisnis. Mengapa pada akhirnya Indonesia harus ditinggalkan oleh Tesla?
Apa jadinya kalau kamu memiliki anggota yang suka cawe-cawe alias akut nimbrung tanpa diundang? Benarkah jika hal tersebut terjadi maka posisimu sebagai pemimpin bisa terancam?
Karena keberanian Menteri Kelautan dan Perikanan (waktu itu) Susi Pudjiastuti, dalam menenggelamkan kapal nelayan asing yang melakukan aksi ilegal di Indonesia, membuat beberapa pihak tertarik untuk mengikuti jejaknya. Termasuk Kementerian Perhubungan. Benarkah itu wilayah tugas mereka?
Pertamina nampaknya harus belajar dari kesalahan di tahun 2018 lalu. Serah terima Rokan dari Chevron pada bulan Agustus mendatang diharapkan berjalan dengan baik. Ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh Pertamina di waktu mendatang
Menteri yang dikenal serba bisa, Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat sebagai Kemenko Marves dikabarkan menjadi calon Ketua Umum PB PASI periode 2021-2025. Memang kinerjanya baik, ternyata hal tersebut ditiru oleh sang keponakannya, Pandu Sjahrir yang disebut-sebut menjadi kandidat untuk posisi direksi di Lembaga Pengelola Investasi (LPI).