Beberapa waktu lalu, Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri, digadang-gadang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode mendatang, 2019-2024. Meski ada yang bersuara minor, tapi jalan Puan untuk menempati posisi Ketua DPR mungkin tidak akan terbendung. Sebagai peraih suara tertinggi dalam pemilihan legislatif di tingkat nasional, PDI-P merasa berhak untuk menempatkan wakilnya di parlemen, dan tentu saja sebagai ketuanya. Koalisi PDI-P akan mendukung skenario ini.
Bila menengok periode sebelumnya, boleh jadi pimpinan DPR periode 2019-2024 akan dipegang semuanya oleh koalisi PDI-P. Pada periode 2014-2019, kepemimpinan DPR dipegang oleh paket yang diusung Koalisi Merah Putih dengan wakil Golkar sebagai ketua (yang kemudian membelot, bergabung dengan kubu PDI-P, dan memperoleh kursi menteri di kabinet), wakil Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Pola serupa mungkin saja kembali digunakan. Kali ini, giliran partai-partai kubu Prabowo yang sama sekali tidak akan memperoleh kursi pimpinan DPR. Jika sistem paket tidak digunakan, bisa saja Gerindra—sebagai peraih suara kedua terbanyak—masuk ke jajaran pimpinan DPR.
Dapat dibayangkan, bila skenario itu terwujud, DPR akan cenderung selalu memberi dukungan kepada pemerintah dan tidak membikin ribet suasana seperti pada awal-awal periode DPR yang lampau. Seperti halnya parlemen yang bising menjadikan kerja kurang efektif, begitu pula parlemen yang lemah membuat kerja eksekutif akan kurang diimbangi oleh sikap kritis. Kontrol yang kurang ketat karena para menteri kabinet pemerintah berasal dari koalisi yang sama dengan mayoritas DPR akan berpotensi menjadikan pemerintahan berjalan tanpa pengawasan yang memadai.
Dalam situasi seperti itulah kira-kira Puan Maharani akan memimpin DPR. Bagi Puan, menjadi ketua DPR merupakan bagian penting dari tour of duty, setelah menjadi pengurus partai, lalu menjadi menteri koordinator di kabinet Jokowi, maka tugas berikutnya memimpin lembaga legislatif. DPR adalah titian penting bagi Puan untuk menuju kompetisi Pilpres 2024. Jika PDI-P berpikir untuk bergandengan dengan Demokrat, mungkin saja duet AHY-Puan akan berlaga lima tahun mendatang. Namun, mungkin saja, PDI-P akan menggandeng Golkar atau PKB—yang berarti mengulang skenario Jokowi-Ma’ruf Amin.
Meskipun perannya kurang menonjol, kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tampaknya juga akan diperebutkan. Beberapa waktu lalu, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah menyatakan minatnya untuk menjabat posisi penting sebagai Ketua MPR. Namun, Golkar pun berhasrat untuk menempati kursi yang sama. Kedua partai ini tampak berkepentingan untuk menempatkan wakilnya sebagai titian untuk mengikuti kompetisi Pilpres 2024.
Dengan Joko Widodo sebagai Presiden, Puan sebagai Ketua DPR, serta Ketua MPR dipegang oleh Muhaimin atau wakil Golkar, praktis kekuatan eksekutif-legislatif berada di tangan koalisi partai yang sama. Sedikit kejutan mungkin terjadi bila Gerindra, sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam pemilihan legislatif, mengincar dan berhasil menempati kursi ketua MPR. Namun karena pengaruh MPR terhadap kerja sehari-hari pemerintahan tidak sekuat DPR, kerja pemerintah tidak akan banyak tantangan sekalipun wakil Gerindra menempati posisi Ketua MPR.
Dengan skenario komposisi seperti ini, pemerintahan Joko-Ma’ruf sangat mungkin akan berjalan mulus tanpa tantangan konstruktif yang berarti dari legislatif. Memang masih ada institusi lain, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD), namun lembaga ini sama sekali kurang efektif dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat di daerah. Berbeda dengan anggota DPR yang didukung penuh oleh partai politik, para anggota DPD harus mampu bekerja mandiri, dan inilah yang menjadi titik lemah anggota DPD untuk mampu berperan aktif. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
