Pragmatisme sikap para elite partai ternyata sudah sampai pada gagasan-gagasan yang menggelikan. Contoh mutakhir: muncul usulan dari partai politik agar jumlah pimpinan Majelis Permusyawatan Rakyat [MPR] dimekarkan jadi 10 orang. Masing-masing mewakili fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] ditambah satu mewakili Dewan Perwakilan Daerah [DPD]. Tujuannya, agar tidak ribut karena berebut kursi pimpinan MPR—semua dapat bagian. Tak peduli, untuk memenuhi tujuan ini, undang-undang pun harus direvisi.
Pertanyaannya, apa 10 gak kurang? Rasanya kok tanggung. Anggota DPD—yang secara konstitusional sejajar dengan anggota DPR—boleh dong minta tambahan jatah kursi pimpinan MPR [ini bukan ngojok-ojokin, sebab para anggota DPD terpilih niscaya cerdas dan cerdik]. Kalau hanya 10, perbandingan antara wakil DPR dan DPD di kursi pimpinan tidak berimbang, yaitu 9 berbanding 1. Jadi wajar dong jika DPD meminta kursinya ditambah, misalnya saja 4 atau 5 lagi, sehingga jumlah pimpinan MPR menjadi 14 atau 15.
Jadi, kalau tujuannya bagi-bagi jabatan, maka jangan tanggung-tanggung, sekalian saja dijadikan 15. Angkanya ganjil, jadi jika terjadi kebuntuan musyawarah di antara pimpinan MPR, dapat diambil jalan voting. Kalau hanya 10, hasilnya bisa seri atau draw, yang berarti pengambilan keputusan akan tetap macet. Kalau misalnya pimpinan MPR dari wakil DPD kompak, sudah ada 6 suara yang sepakat, tinggal mencari 2 suara lagi. Lakukan saja lobi-lobi ke fraksi DPR, bila berhasil dijamin DPD unggul dalam pengambilan keputusan.
Bukankah penambahan jumlah kursi pimpinan jadi 10 itu akan menambah anggaran? Ya itu dia, sudah pasti, dan karena itu tidak usah tanggung-tanggung. Partai politik sesungguhnya sudah tahu bahwa penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang akan meningkatkan kebutuhan anggaran, jadi kenapa tidak sekalian saja 15? Tidak apa-apa mirip bancakan, yang penting semua kebagian. Semua dapat jabatan pimpinan, semua dapat fasilitas dan tunjangan pimpinan. Tidak perlu ribut, kan? Toh, presiden dan para menteri juga dapat mobil dinas baru.
Berapa jumlah tambahan anggaran yang diperlukan? Belum tahu, sebab berapa jumlah pimpinan MPR yang baru belum diputuskan. Sebagai gambaran, ketika MPR pada 2018 menambah 3 wakil ketua MPR dari semula 5 orang, pihak kesekretariatan jenderal MPR mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 350 miliar. Secara pukul rata, setiap penambahan satu pimpinan butuh tambahan anggaran sekitar Rp 117 miliar. Nah, kira-kira sendiri berapa tambahan anggaran yang diperlukan jika jumlah pimpinan jadi 10, apa lagi 15 orang. Belum lagi jika inflasi diperhitungkan, angkanya bisa lebih besar lagi.
Bayangkanlah, saat Sidang Tahunan MPR berlangsung, 15 orang pimpinan duduk di panggung yang lebih tinggi dan menghadap ke arah anggota MPR. Apakah semua itu tidak mubazir? Apakah benar penambahan jumlah pimpinan akan menjadikan MPR lebih efektif dan meningkat kinerjanya? Apakah MPR lantas menjadi institusi negara yang semakin bermanfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara? Mungkin para elite politik berpikir seperti itu, tapi rakyat boleh dong punya pikiran yang berbeda? Tapi jika maunya para elite politik seperti itu, apakah rakyat mampu menolak? Mengatakan tidak setuju sih mungkin, tapi gak tahu apakah suara rakyat masih diperlukan dan didengarkan? Maklum, Pemilu kan sudah lewat..>>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
