Ende, Indonesiana.id, - Musyawarah Daerah ke II (MUSDA) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN ) Flores bagian tengah diselenggarakan dengan suskses di Komunitas Adat Paupmere,kecamatan Nangapanda, kabupaten Ende pada minggu 22-23 september 2019.
Hal itu di sampaikan oleh ketua Panitia Kristoforus Ata Kita seusai menyelesaikan agenda MUSDA AMAN ke II tersebut.
Menurutnya bahwa kegiatan MUSDA yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah dan anggota Komunitas adat ini adalah benar dan Sah karena sesuai dengan Mandat organisasi AD/ART AMAN Bab XI pasal 30 yang berbunyi
“1.Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA, diselenggarakan oleh Pengurus AMANDA sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang :
- Menyusun Program Kerja AMANDA
- Menilai Pertanggungjawaban BPH AMANDA dan DAMANDA sebagai Pengurus Daerah
- Memilih dan menetapkan anggota-anggota DAMANDA dan Ketua BPH AMANDA
- Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang berada dalam batas wewenangnya.
2) Peserta MUSDA adalah anggota AMAN.
3) MUSDA dihadiri oleh Anggota AMAN, Pengurus Daerah, Organisasi sayap dan undangan.”
Sementara itu MUSDA II AMAN Floteng ini sudah seharusnya untuk di selenggarakan karena periodenisasi Kepengurusan AMAN yang sebelumnya sudah selesai, yaitu tahun 2014 -2019, dan saat ini harus di laksanakan.
" Kita pengurus Daerah AMAN selenggarakan MUSDA ini karena Mandat konstitusi organisasi bukan melanggar konstitusi organisasi, sebab kita sadar bahwa konstitusi adalah dasar tertinggi organisasi AMAN,"ujar Kristo.
Ketua Panitia MUSDA II AMAN Floteng menjelaskan bahwa kader AMAN kedepannya harus menyadari dengan benar jika menyelenggarkan Musyawarah tertinggi organisasi di tingkatan Daerah dan tidak semestinya tergesah-gesah ataupun terburu-buru, jangan sampai salah jalan yang mengakibatkan melanggar konstitusi.
MUSDA ke II AMAN Floteng ini keterlibatan komunitas harus secara penuh dengan kesadaran berorganisasi sehingga tidak terkesan menginterfensi keputusan-keputusan komunitas adat.
Lebih jauh Mantan Ketua BPH AMAN floteng Lukas Lawa mengatakan MUSDA yang di laksanakan saat ini merupakan Rapat tertinggi organisasi AMAN di tingkatan Daerah sehingga mekanisme organisasi perlu dilalui. Dan AD/ART memandatkan bahwa yang menyelenggarakan MUSDA ini bukan Penggurus Wilayah melainkan Pengurus Daerah.
“Mandat AD/ART bahwa yang menyelenggarakan MUSDA itu adalah kewenangannya ada di PD dan anggota komunitas AMAN yang terdaftar secara organisasi, bukan kewenangan Wilayah” kata Lukas saat menjelaskan kepada peserta MUSDA.
Selain itu, Forum MUSDA ini adalah meminta pertanggung Jawaban pengurus BPH AMAN Daerah Floteng sebelumnya sebagai bagian untuk mengevaluasi perjalanan Roda organisasi 5 tahun.
Kedepannya dengan kepengurusan yang baru, mari bersama-sama mendukung dan bekerja sama untuk terus berjuang hak-hak masyarakat adat yang di tindas dan terus mengedepankan koordinasi dan komunikasi mulai dari komunitas hingga ke pengurus AMAN.
“ Kedepannya mari kita sama-sama bekerja untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan kita tingkatkan koordinasi dan komunikasi agar perkembangan organisasi AMAN menjadi baik”,Harap Lukas.
MUSDA ke II AMAN Floteng telah menghasilkan Kepengurusan DAMANDA dan BPH Daerah AMAN yang baru, dan yang menjadi ketua DAMANDA Bapak Lukas Lawa serta Ketua BPH AMAN Daerah Bapak Laurentius Seru. **
Oleh: JNS
Ikuti tulisan menarik Ende Pancasila lainnya di sini.
