Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Tujuan negara adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Saya masih terngiang kalimat seorang pakar hukum di acara ILC. Seorang ahli hukum asal Sulsel yang begitu gamblang menjelaskan tujuan dari negara ini. "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa".

Tak hanya sampai di situ, dijelaskan pula tentang bagaimana itu bangsa yang cerdas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Ternyata cerdas bermakna berakhlak mulia, tidak hanya pintar semata. Namun punya sikap mulia.

Katanya, kalau masyarakat sudah cerdas, maka negara tidak perlu lagi terlalu repot dalam mengurus mereka. Tidak perlu lagi menggunakan alat berupa hukum untuk mengatur mereka. Karena keteraturan hidup sudah tercipta.

Salah satu jalan menuju tujuan mulia itu ialah dengan jalur pendidikan. Maka negara tidak boleh perhitungan soal biaya pendidikan. Bahkan Undang-Undang memerintahkan untuk memberikan lebih 20 persen anggaran di bidang pendidikan.

Memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak bangsa. Generasi penerus yang bakal menjadi pemimpin kelak. Generasi yang diharapkan cerdas dan berakhlak mulia.

Oleh karenanya, kata beliau, Jangan pernah jauhkan para generasi itu dari pelajaran agama. Karena agama mampu menuntun seseorang untuk berakhlak mulia. Yang benar-benar beragama. Bukan sekadar penanda di kartu penduduk saja atau hanya foto berpeci di spanduk kampanye. Bukan begitu, katanya.

Tapi ada yang lebih menarik. Apakah selama Puluhan tahun Indonesia merdeka, tujuan itu sudah tercapai? Apakah Sumber daya manusia Indonesia sudah cerdas? Punya keterampilan? Sudah berpendidikan tinggi?

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis oleh BPS begitu terang menjelaskan bahwa sumber daya kita masih lemah. Para pekerja didominasi pekerja berpendidikan rendah. Lebih banyak tamatan SD dan SMP. Ini masalah serius.

Kalau begini, bagaimana mau bersaing dengan negara lain? Jangan sampai bonus demografi yang digadang-gadang menjadi berkah, malah berubah menjadi petaka bangsa.

Solusinya memang mesti radikal dalam pembangunan di sektor pendidikan. Mengejar ketertinggalan dalam dunia teknologi. Lalu harus apa, jika tenaga pengajar saja lebih banyak yang masih honorer. Yang pendapatannya belum mampu membiayai kebutuhan hidup mereka?

Selanjutnya, jika dilihat dari pencapaian hasil pendidikan, masih terjadi kesenjangan yang begitu besar. Antara pendidikan di Pulau Jawa dibandingkan dengan wilayah lainnya. Mungkin karena sarana dan prasarana pendidikan sangat timpang.

Jika ditelisik lebih jauh, menamatkan pendidikan dasar 9 tahun saja masih terseok. Belum tercapai secara nasional. Data BPS menyebutkan rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2018 masih di kisaran 8,17 tahun. Belum mencapai 9 tahun.

Meski begitu, masyarakat perlu memberi apresiasi terhadap pemerintah. Dengan tetap responsif terhadap perubahan. Memberikan apresiasi pada pencapaian pembangunan yang positif. Tetapi tetap mengawal dengan memberi kritik jika arah pembangunan melenceng.

Karena menurut pakar hukum yang dijelaskan di awal, sejarah penguasa lebih condong ke otoriter dan kapitalis jika tidak diawasi. Jangan sampai lembaga legislatif yang merupakan wakil rakyat itu berselingkuh dengan eksekutif. Lalu sepakat menipu dan membodohi rakyatnya sendiri. Semoga tidak terjadi hal demikian.

Ada baiknya masa jabatan anggota dewan dibatasi. Dua kali masa jabatan saja. Sepuluh tahun. Itu suara-suara pencilan yang menyeruak beriringan dengan waktu pelantikan para wakil rakyat itu. Semoga parlemen baru mampu mengawasi pemerintah agar tetap pada tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Barakallah.

Barru, 1 Oktober 2019