Kencang Bersafari Politik, Apa yang Kau Cari Surya Paloh? - Analisa - www.indonesiana.id
x

tuluswijanarko

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 8 November 2019 08:35 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Kencang Bersafari Politik, Apa yang Kau Cari Surya Paloh?

    Dibaca : 3.973 kali

    Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, seperti ingin menunjukkan kepiwaiannya berselancar di gelombang dunia politik yang dinamis. Dalam empat bulan terakhir, dia melakukan safari politik bertemu dengan beberapa tokoh nasional, termasuk ketua umum partai poliitk di luar koalisi pemerintah.

    Koran Tempo, edisi Jum’at, 8 November mendata, setidaknya Surya Palon bertemu dengan lima tokoh sejak bulan Juli.  Berikut ini orang-orang yang bertemu dengan Surya Paloh.

     

    Sohibul Iman

    Surya dan bertemua  Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman pada Rabu, 30 Oktober 2019 di Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.  Dalam pertemuan ini Paloh mengklaim belum membicarakan peluang koalisi NasDem dan PKS. Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Willy Aditya menggunakan istilah taaruf atau perkenalan untuk menggambarkan pertemuan itu. "Ini istilahnya kami masih taaruf," ujar Willy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu, 2 November.

    Usai taaruf itu. Paloh dan Sohibul mengekspresikan kedekatannya dengan berangkulan erat.

    Prabowo Subianto

    Surya Paloh mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo ke kediamannya di kawasan Permata Hijau. Dalam pertemuan bertarikh 13 Oktober 2019 itu, Paloh memberi karpet merah jika Partai Gerindra, yang diketuai Prabowo, bisa bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.

    Paloh tak lepas-lepas tersenyum seusai bertemu Prabowo Subianto. Pertemuan dua ketua umum partai itu berlangsung sekitar dua.

     

    Pertemuan Ketua Umum PKB, PPP, NasDem, dan Golkar

    Pada 25 Juli 2019, Paloh menginisiasi pertemuan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Persamuhan digelar tanpa kehadiran perwakilan Koalisi Indonesia Maju lainnya: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, serta Partai Solidaritas Indonesia.

    Anies Baswedan

    Pertemuan Paloh dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlaksana pada 24 Juli. Paloh menyatakan Anies masih menyimpan banyak potensi untuk mengabdi kepada masyarakat. Paloh mendukung Anies jika maju menjadi calon presiden pada 2024. Surya menilai Anies salah satu tokoh yang memenuhi kapasitas dan kapabel. “Insya Allah (mendukung Anies) semuanya sejalan dengan arah partai,” kata Paloh dalam konferensi pers seusai pertemuan itu, di DPP Partai NasDem, Jalan Suroso, Gondangdia, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019.

    Muhaimin Iskandar

    Surya Paloh mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar ke kantornya, di Jakarta Pusat, pada 22 Juli lalu. Muhaimin mengatakan tujuannya untuk mempersolid koalisi partai pendukung pemerintah.

    Apa makna semua pertemuan itu? Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, NasDem sedang mencari teman baru di luar koalisi guna menjaga keseimbangan politik. "Karena sejak awal pembentukan kabinet, Koalisi Jokowi mulai menampakkan gejala tak solid," ujar Adi Senin, 4 November 2019.

    Selain itu, manuver partai itu dinilai untuk membangun jembatan untuk kebutuhan politik jangka pendek dan panjang. Jangka pendek, kata Adi, merujuk pada Pilkada Serentak 2020. Sementara jangka panjang, menuju pemilu 2024.

    Adapun Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai manuver Surya Paloh tengah membangun koalisi anyar. Poros politik baru, kata dia, akan dibentuk demi kepentingan pemilihan presiden lima tahun mendatang. “Surya Paloh dan NasDem sedang mencari pasar pemilih baru,” kata Arya, kemarin.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Saufi Ginting

    2 hari lalu

    LINGLUNG

    Dibaca : 128 kali


    Oleh: medy afrika

    3 hari lalu

    Perbedaan Aset Desa dengan Inventaris Desa

    Dibaca : 148 kali

    DESA, NEWS - Secara umum, aset Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”). Aset Desa  : adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sementara itu, istilah inventaris desa tidak ditemukan dalam UU Desa maupun Permendagri 1/2016.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) yang terakses dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, inventaris adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor (sekolah, perusahaan, kapal, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas.                                                                                      Merujuk pada definisi inventaris desa di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa inventaris desa adalah daftar barang milik desa. Meski demikian, istilah inventarisasi dapat kita temukan dalam Permendagri 1/2016. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. Merujuk pada definisi inventarisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inventaris desa adalah hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Yang Termasuk Aset Desa : Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.   Aset lainnya milik desa antara lain: a.  kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (“APBDesa”); b.    kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c.    kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.    hasil kerja sama desa; dan e.    kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Inventarisasi Aset Desa : sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab: a.    meneliti rencana kebutuhan aset desa; b.    meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; c.    mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; d.    melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan e.     melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.   Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab: a.    mengajukan rencana kebutuhan aset desa; b.    mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; c.    melakukan inventarisasi aset desa; d.    mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan e.    menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.   -Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi yang dimaksud diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa. -Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai peraturan perundang-undangan. Bisa didefenisikan, aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa. Dasar Hukum: 1.    UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2.    Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.