Pemeo lama yang sudah klasik ‘ganti menteri, ganti kebijakan’ terbukti kembali di dunia pendidikan. Salah satu kebijakan yang ingin diwujudkan ialah meniadakan ujian nasional. Walaupun mas Menteri Nadiem Makarim telah mengungkapkan beberapa butir prioritas agendanya, dengan pendidikan karakter di tempat teratas, tapi isu-isu yang menyentuh praktek, seperti penghapusan unas, lebih cepat direspon masyarakat luas.
Tarikan isu-isu yang lebih konkret seperti itu berpotensi mengaburkan gambar besar perubahan yang hendak dijalankan menteri. Pro dan kontra mengenai penghapusan unas dengan cepat mencuat, tapi diskusi mengenai gambar besar perubahan belumlah tampak.
Ruang diskusi mengenai perubahan besar yang direncanakan semestinya dibuka agar masyarakat, termasuk para pegiat pendidikan, dapat berkontribusi dalam memikirkan isu-isu perubahan ini. Penting bagi Nadiem, sebagai orang baru di bidang yang menjadi tanggung jawabnya, menyerap pikiran-pikiran yang berkembang di tengah masyarakat.
Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem juga mendeklarasikan tiga komitmen yang ingin ia perjuangkan, yaitu memerdekakan unit pendidikan, memerdekakan guru pendidikan, dan memerdekakan murid pendidikan. Pertanyaannya: bagaimana ia akan mentautkan komitmen ini dengan lima kebijakan prioritasnya? Bagaimana ia menghubungkan perubahan-perubahan yang hendak digulirkan dengan tujuan pendidikan jangka panjang?
Jika Nadiem bermaksud menyelesaikan banyak hal, ia terbentur pada konstrain waktu lima tahun. Karena itu, Nadiem perlu memilih apakah membenahi persoalan fundamental pendidikan kita atau lebih mengejar tujuan jangka pendek, seperti melonggarkan kran investasi swasta maupun penggunaan teknologi sebagai sarana. Para ahli pendidikan mestinya dapat memberi masukan mengenai soal-soal fundamental yang belum terpecahkan untuk menjawab tantangan perubahan zaman.
Jika Nadiem mampu meletakkan dasar-dasar yang baik untuk pendidikan manusia kita, maka itu pencapaian yang sudah bagus. Tidak mungkin berharap terlalu banyak dalam waktu lima tahun, dan Nadiem juga tidak perlu memaksakan diri agar semua urusan selesai selama masa kerjanya saat ini. Tentu saja, jika fondasi yang ia letakkan tidak dibongkar oleh penggantinya kelak. Inilah risiko yang mungkin terjadi manakala kebijakan pendidikan dirumuskan oleh seorang menteri saja [atau menteri menerjemahkan visi presiden] dan tidak berbasis master plan pendidikan yang dirancang bersama sebagai bentuk kesepakatan berbagai unsur bangsa.
Ikhtiar awal Nadiem untuk membuka dialog dengan beberapa pihak memang bagus dan menandakan bahwa ia, sebagai orang yang berpindah habitat dari bisnis komersial ke dunia pendidikan, mau mendengar. Meski begitu, Nadiem perlu menstimulasi masyarakat dengan memberi uraian yang lebih jauh mengenai lima butir kebijakan prioritasnya. Komitmennya untuk memerdekakan unit pendidikan, guru pendidikan, dan murid pendidikan mesti dimulai dengan memberi kebebasan kepada para subyek pendidikan dalam memikirkan seperti apa pendidikan yang tepat untuk generasi mendatang. Jangan mereka dikungkung dalam birokrasi, regulasi, dan dogma yang merintangi upaya-upaya menemukan ekosistem pendidikan yang lebih tepat. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
