Fakta bahwa korupsi di berbagai belahan negara di dunia merajalela, adalah seringnya kaum miskin dilukai perasaannya oleh para pemimpin dan penguasa. Itu terjadi karena mereka menggunakan wewenangnya justru untuk kepentingannya sendiri dengan melakukan tindak korupsi uang rakyat.
Karenanya, korupsi menjadi penyebab utama memburuknya perekonomian suatu bangsa, dan menjadi penghalang upaya mengurangi kemiskinan dan pembangunan. Hal tersebut diungkap Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan di hadapan 191 anggota Majelis Umum PBB pada 30 Oktober 2003 atau enam belas tahun yang lalu.
Setelah pernyataan Kofi Annan, PBB akhirmya menyetujui Perjanjian Antikorupsi pertama di dunia. Perjanjian tersebut ditandatangani di Merdia, Meksiko pada 9-11 Desember 2003. Oleh sebab itu, tanggal penandatanganan perjanjian tersebut kini diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia (Akordia), yaitu pada 9 Desember setiap tahunnya.
Adanya Akordia, PBB berharap agar masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap korupsi karena penyebarannya yang sangat luas. Dalam catatan PBB, setidaknya setiap tahun terdapat 1 triliun dollar AS yang digelontorkan sebagai uang suap.
Sementara, untuk jumlah uang yang dicuri atau dikorupsi lebih fantastis lagi, yakni sebesar 2,6 triliun dollar AS. Angka ini setara dengan lebih dari 5 persen dari PDB global. Bahkan, di negara-negara berkembang, dana yang hilang karena korupsi diperkirakan 10 kali lipat dari jumlah bantuan pembangunan yang ada.
Luar biasa sangat menyakiti hati rakyat. Sebab Itu, lahirnya Akordia, ada sebuah keyakinan yang ingin ditanamkan melalui slogan yang diusung, bahwa setiap individu dapat secara aktif terlibat dalam menghentikan praktik-praktik tidak jujur semacam korupsi.
Di peringatan enam belas tahun Hari Akordia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo menyatakan tahun 2019 merupakan tahun yang berat bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pasalnya, mengacu pada revisi Undang-undang KPK, di dalamnya terdapat beberapa hal yang dinilai melemahkan kewenangan lembaga antirasuah tersebut. Namun begitu, Agus mengatakan, masyarakat harus tetap optimistis dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi ke depan.
Agus mengatakan bisa jadi saat ini Presiden Joko Widodo selaku panglima tertinggi pemberantasan korupsi memiliki strategi baru yang lebih efektif. "Kita harus selalu berharap meskipun tahun 2019 ini adalah tahun berat. Mungkin kita juga perlu merenung, jangan-jangan ada strategi baru yang pengin diperkenalkan oleh panglima pemberantasan korupsi kita. Kita bicara panglima selalu panglimanya adalah presiden," kata Agus dalam pidato sambutannya dalam acara Malam Penghargaan Anti-Corruption Film Festival 2019 dan Dongeng Kebangsaan di Lotte Shoping Avenue, Jakarta, Minggu (8/12/2019).
Seperti harapan PBB, di Hari Akordia ke 16 tahun ini, mayarakat harus menyadari bahwa korupsi masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Masyarakat wajib berperan aktif dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi dalam berbagai bentuk dan tingkatan.
Korupsi masih merajalela luar biasa di negeri ini. Karena itu perlu kesabaran, perlu daya tahan yang tinggi untuk kita selalu memperjuangkan perlawanan terhadap korupsi.
Bagaimana Presiden dan Wakil Presiden menyambut Hari Akordia Senin, 9 Desember 2019? Ternyata, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara Presiden Jokowi lebih memilih memperingati hari antikorupsi sedunia dengan berkunjung ke SMKN 57 Jakarta.
Mengapa Presiden ke SMKN 57 dan Wakil Presiden ke KPK? Tentu ada tujuannya. Terpenting, ke mana pun dua pemimpin bangsa ini memeringati Hari Akordia, budaya korupsi di Indonesia yang sudah mendarah daging di tengah pemimpin dan di tengah masyarakat segera dapat diatasi.
Bukan menjadikan Hari Akordia sebagai peringatan agar tetap ada korupsi. Namun, peringatan daonya justru untuk menghentikan korupsi!
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
