TNI Siaga, Tiongkok Ngotot: Pangkalan Militernya di Laut Sengketa Semakin Siap

Minggu, 5 Januari 2020 08:00 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
img-content
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Kapal tempur TNI terus bersiaga perairan Natuna menyusulkan masuknya kapal pencari ikan Tiongkok di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pemerintah RI sudah melakukan protes resmi ke pemerintah Tiongkok .

Kapal tempur TNI  terus bersiaga di perairan Natuna menyusul  masuknya kapal pencari ikan Tiongkok  di kawasan zona ekonomi eksklusif  Indonesia.   Pemerintah RI sudah melakukan protes resmi ke pemerintah  Tiongkok .

Rupanya sikap negara Tiongkok atau China tidak berubah.  Kendati mengakui kedaulatan Natuna,  China  mengklaim zona ekonomi ekslusif  yang menjarah hak Indonesia.  Karena itu, China  merasa memiliki hak untuk berlayar kapal di dekat Kepulauan Natuna,  seperti dinyatakan oleh seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri  

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRC Geng Shuang menyatakan negaranya berhak berada di perairan sekitar Natuna. "Posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS (Konvensi AS tentang Hukum Laut)," katanya dalam konferensi pers di Beijing, Kamis, 2 Januari 2020.

“Apakah Indonesia menerimanya atau tidak, fakta objektif bahwa China memilik hak dan kepentingan atas perairan yang relevan tidak bakal berubah,”  kata Geng Shuang seperti dikutip dari Radio Free Asia.

China juga tidak mengakui putusan pengadilan aribtrase Laut China Selatan dan tetap mengklaim sekitar 80 sampai 90 persen perairan China Selatan.  “Putusan arbitrase Laut Cina Selatan adalah ilegal, batal, dan tidak berlaku dan kami telah lama menegaskan, Tiongkok tidak menerima atau mengakuinya, “ ujar Geng Shuang.

Selanjutnya: putusan..
<--more-->

Putusan Arbitrase
Pada 2016,  Mahkamah Arbitrase  di Den Haag memutuskan mendukung Filipina dalam pengaduannya terhadap Tiongkok, dengan menyatakan tidak ada dasar hukum bagi Beijing untuk mengklaim hak historis di laut.

Putusan itu sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina pada 2013.  Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut China Selatan.

Mahkamah juga menyatakan China telah melanggar hak kedaulatan Filipina. Disebutkan bahwa China telah menyebabkan 'kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang' dengan membangun pulau-pulau karang buatan di Spratly..

 

Posisi Indonesia juga tidak mengakui klaim historis itu China di kepulauan Spartly. Klaim ini menyebabkan  sebagian zona ekonomi eksklusif Indonesia  di perairan Natuna  bisa terampas.

Malaysia  yang juga terusik dengan klaim  historis  China  itu  telah mengadu ke PBB tahun lalu.  China selama ini mengklaim  zona ekonomi eksklusif  sesuai sembilan garis imajiner atau “ Nine-Dash Line". 

Adapun Malaysia  menuntut   garis batas yang menjadi haknya di  perairan antara Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly.

Selanjutnya: pangkalan militer
<--more-->

Pangkalan militer China
Untuk mengamankan  klaimnya di perairan   sembilan garis imajiner atau “ Nine-Dash Line”,  negara China telah lama membangun pangkalan militer di  Kepulauan Spratly, tepatnya  di Karang Gaven. Kehadiran  basis militer ini semakin bikin panas negara tetangga seperti  Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 

Langkah China juga memancing Presiden Jokowi Widodo membangun pangkalan militer di Natuna.  Bahkan ada yang mengusulkan kabupaten ini  dijadikan provinsi.

Pangkalan militer itu juga memudahkan China berpatroli di seputar perairan yang mereka klaim. Dari foto-foto satelit,  tampaknya pangkalan ini sudah hampir rampung.

Kontroversi pangkalan itu sudah muncul sejak 2014  ketika mulai dibangun.   Jurnalis BBC Rupert Wingfield-Hayes pernah mengamati dari dekat bagaimana pemerintah Cina membangun pulau-pulau di atas batu karang pada tahun ini.

 

Ia menggunakan pesawat kecil dan memancing reaksi keras dan ancaman dari Angkatan Laut Cina. Pulau koral, karang, dan tumpukan pasir yang dikenal dengan nama Kepulauan Spratly itu adalah tempat yang sangat sulit didatangi. Sebagian dikuasai Vietnam, yang lain oleh Filipina, satu pulau oleh Taiwan, dan tentu saja ada sejumlah pulau yang dikuasai Cina.

Dan benar,   militer Cina selalu menjaganya. Pesawat kecil yang digunakan Rupert mendapat peringatan berkali-kali dari militer Cina melalui radio.  Pilotnya harus berkelit dan meyakinkan mereka bahwa pesawatnya membawa penumpang sipil.

Kini dari foto satelit google, pangkalan ini sudah bisa dilihat.  Dengan basis penguasaan ini, menyulitkan negara-negara lain memperebutkan hak di perairan China Selatan. Penyelesaian lewat jalan diplomasi dan perundingan memerlukan waktu lama. Cara konfrontrasi cukup berbahaya juga karena bisa menyulut pertikaian di kawasan ini yang berkepanjangan.

 

****

 

Bagikan Artikel Ini

Baca Juga











Artikel Terpopuler