Oleh: Tato Pujiarto dan Dimas P. Yuda
Sudah satu bulan berlalu sejak Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan adanya 2 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dinyatakan positif Covid-19 pada 2 Maret 2020 lalu. Covid-19 atau 2019-nCoV adalah jenis baru dari coronavirus yang menyerang manusia dan mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumia akut, sampai kematian.
Kemunculan Covid-19 pertama kali diketahui di Kota Wuhan, China, pada pada Desember 2019. Barangkali tidak banyak yang menyangka bahwa penyakit yang awalnya dianggap sebagai gejala pneumonia misterius secara cepat dan mematikan menyebar ke seluruh kota tersebut dan akhirnya dunia. Berdasarkan catatan World Health Organizations (WHO), Covid-19 telah menyebar ke 212 negara/kawasan dengan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1,395,136 orang dimana 81,580 orang dinyatakan meninggal (www.who.int, 9/4/20).
Tidak terkecuali di Indonesia, kasus pertama yang diumumkan oleh pemerintah merupakan pengembangan dari warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia dan dinyatakan positif Covid-19. Diketahui bahwa warga negara Jepang tersebut sebelumnya melakukan perjalanan ke Indonesia dan melakukan kontak langsung dengan WNI yang pada akhirnya juga ikut terinfeksi Covid-19.
Sejak pengumuman pertama Presiden tentang adanya masyarakat yang positif Covid-19 sampai dengan tulisan ini dibuat sebanyak 32 provinsi di Indonesia telah melaporkan adanya warga yang terinfeksi Covid-19, dengan total seluruh kasus mencapai 3,293 orang terkonfirmasi positif dimana sebanyak 280 orang meninggal, dan 252 dinyatakan sembuh (Tempo, 9/4/20).
Berbagai upaya untuk mempercepat penanganan Covid-19 telah dan terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai dari penerapan physical distancing atau menjaga jarak fisik, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sampai dengan menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Beberapa kebijakan yang diterbitkan misalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang menambah belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk meminimalisir dampak Covid-19 terhadap perekonomian, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Sama halnya dengan negara, peran serta masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini pun tidak kalah penting. Kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah untuk membantu pencegahan penularan wabah ditunjukan dengan ikut serta berpartisipasi mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Para tokoh dan pemuka agama, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan turut membantu mencegah penularan Covid-19 ini dengan mengurangi atau bahkan meniadakan pertemuan atau ibadah yang melibatkan banyak orang. Bahkan di tingkat lingkungan warga beberapa telah menerapkan isolasi mandiri dan membangun jaringan koordinasi serta komunikasi apabila ada salah satu dari warganya yang menunjukan gejala terinfeksi Covid-19.
Selanjutnya: Akuisisi arsip dan catatam sejarah
Tato Pujiarto (Kasubdit Akuisisi Arsip I Arsip Nasional Republik Indonesia)
Dimas P. Yuda (Analis Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia)
Ikuti tulisan menarik Indonesiana lainnya di sini.
