Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Perihal:

1). Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tentang LKPJ Bupati Tasikmalaya;

2). Persetujuan Bersama Bupati Tasikmalaya Dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pembahasan Daerah Persiapan Kabupaten Tasikmalaya Selatan.

Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto S.IP, pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatakan, sebagaimana dimaklumi bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2019 telah disampaikan, pada acara Rapat Paripurna DPRD sebelumnya dan selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh DPRD dengan membentuk panitia khusus LKPJ Bupati tahun 2019, berkat jalinan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif.

H. Ade Sugianto merasa bersyukur bahwa proses penyampaian sampai dengan pembahasan LKPJ telah berjalan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga akhirnya pada hari Kamis tanggal, 30/4, dapat dilaksanakan Rapat Paripurna penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD tentang LKPJ Bupati tahun 2019.

Bupati menyadari sepenuhnya bahwa disamping semua capaian keberhasilan kinerja pembangunan yang telah diraih dengan upaya bekerja keras bersama, diakuinya masih banyak kekurangan serta kelemahan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan tahun 2019, yang telah dilaksanakannya.

Untuk itu bupati sangat menyambut baik rekomendasi catatan strategis DPRD, serta LKPJ tahun 2019 yang merupakan arti pembahasan yang intensif serta kajian yang sangat mendalam, dan segala saran masukan yang tertuang dalam proyek-proyek rekomendasi DPRD merupakan kesempatan yang sangat berharga, yang akan ditindaklanjuti demi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya Bupati mengucapkan banyak terima kasih kepada DPRD atas inisiatif dan prakarsanya terkait dengan pembentukan daerah otonomi Kabupaten Tasikmalaya Selatan.

Dikatakannya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah dan ditujukan untuk mewujudkan spesifikasi penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kwalitas pelayanan publik, meningkatkan kwalitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah serta memelihara adat-istiadat, tradisi dan budaya daerah.

Kabupaten Tasikmalaya dengan luas 271.093,81 kilometer persegi yang terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa, memiliki potensi sumber daya yang sangat banyak dan belum tergali secara optimal dengan sumber pendapatan daerah. Namun dalam hal ini, bupati juga mengatakan bahwa di lain sisi memiliki permasalahan dalam hal pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan bagi daerah, untuk melakukan penataan kelahirannya yang dilakukan secara terencana, dan memperhatikan keseimbangan dari berbagai aspek sehingga mampu mengatasi berbagai kendala dalam rangkuman kendali, pungkasnya.

Bupati juga menjelaskan bahwa Pemkab telah melaksanakan langkah koordinasi dengan biro otonomi daerah Kemendagri dan provinsi Jawa barat untuk mewujudkan pembentukan otonomi kabupaten Tasikmalaya Selatan (TASELA).

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pada tahun 2013, wilayah kabupaten TASELA terdiri dari 10 kecamatan Cibalong, Parungponteng, Cikatomas, Bojongasih, Culamega, Jatiwaras, Salopa, Pancateungah, Cikalong dengan total luas wilayah 1.282,85 hektar.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya dihadiri pejabat TNI-POLRI daerah dan pejabat dilingkungan daerah setempat dan para tamu undangan lainnya.

Singaparna. (30/4/2020)

Gringohonasan

Ikuti tulisan menarik gringo honasan lainnya di sini.