Dr Hening Widiatmoko MA membacakan Ikrar Ketua DPR RI Dokter Honoris Causa Puan Maharani.

IKRAR

Dengan Rakhmat Tuhan Tang Maha Esa
Kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya, bahwa sejak diproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahwa rongrongan tersebut, dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan *Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Bahwa dengan semangat kebersamaan dengan nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dihadapan TUHAN YANG MAHA ESA, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Kami Membulatkan Tekad Untuk Tetap Mempertahankan Dan Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sumber Kekuatan, Menggalang Kebersamaan Untuk Memperjuangkan Menegakkan Kebenaran Dan Keadilan Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, 1 Oktober 2020
Atas Nama Bangsa Indonesia.
Ketua DPR RI,
DR HC Hj. Puan Maharani.

Upacara Hari Kesaktian Pancasila diikuti TNI-Polri, Satpol PP, ASN, Tagana, Pemuda Pancamarga dan Satuan Korp Musik Pemda.

Tamu undangan hadir Ketua DPRD Asep Sopari Al' Ayubi, Dandim 0612, Kapolres, Danlanud, para petinggi Pemkab Tasikmalaya, unsur Legiun Veteran DAC-45, ibu-ibu Dharma Wanita dan tokoh masyarakat setempat.

Setelah melaksanakan upacara yang bertempat dihalaman parkir Gedung Bupati (Gebu), Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al'Ayubi, ketika penulis menanyakan kenapa disaat pembacaan ikrar kesetiaan pada NKRI hanya PJS Bupati seorang diri dan Ketua tidak mendampinginya, sayangnya dijawab, "Secara sederhana berkilah pada aturan standar operasional prosedur (SOP) dan itu merupakan ide serta saran yang baik," ujar Asep.

Penulis kurang puas atas jawaban Ketua DPRD, ketika Dr Hening Widiatmoko MA memasuki ruangan Setda, mengapa saat membacakan Ikrar Kesetiaan pada NKRI tidak didampingi para pejabat Muspida lainnya, Dr Hening mengatakan pertama tempat tak memadai dan tidak tahu serta mengacu pada ketentuan SOP. Kapolres ikut juga menambahkan jawaban PJS Bupati yang kurang lebih sama hanya menambahkan dan minta penulis memahami.

Padahal melihat tempat untuk Ketua dan para pejabat tinggi daerah (Muspida), saat membacakan ikrar sangat cukup, mereka semua figur kepimpinan, masyarakat tentunya akan menilai kebersamaan, kesatuan dan persatuan serta soliditas tingkat atas.

Bila standar operasional prosedur menjadi alasan, itu salah satu draf aturan untuk melaksanakan sebuah kegiatan formil pemerintah pusat dan daerah, disini inspektur upacara membacakan apa salahnya bila didampingi.

NKRI Harga Mati, Kesatuan dan Persatuan Terwujud Tanpa Rongrongan

"Pancasila ideologi selalu bersemi selamanya."

Singaparna.(1/10/2020)

Gringohonasan

Ikuti tulisan menarik gringo honasan lainnya di sini.