Apakah kerusuhan di Polsek Ciracas, pada Sabtu dini hari (29/8/2020) benar karena dilakukan oleh sesama aparat atau kerusuhan ini ternyata juga sebagai pengalihan isu di NKRI karena negeri ini semakin "sumpek" dengan permainan partai politik yang berkuasa dan elite partai yang menguasai parlemen dan pemerintahan yang juga diduga dikendalikan oleh para cukong?
Di tengah pandemi Covid-19 yang terus menggerus Indonesia, yang banyak disebut berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun manca negara karena ada dua kesalahan, pertama, karena "mencla-mencle, tak tegas, dan ada permainan" pemerintah dan kedua karena kesadaran masyarakat yang semakin kurang atau malah masyarakat memang sengaja abai karena kecewa kepada pemerintah, terus menggelinding bak bola salju yang akibatnya corona memang sulit terkendali di Indonesia, sehingga Indonesia juga semakin diambang jurang resesi seperti negara lain, ternyata tak menyurutkan para pemimpin partai dan elite politiknya terus rajin "berseteru".
Perseteruan pun terus saling didukung oleh pendukungnya, yang bisa jadi terdiri atas influencer, buzzer, media massa, hingga lembaga survei yang memang digerakkan oleh kekuatan "besar", dan rakyat yang tak paham dan tak tahu permainan sandiwara hebat ini, hanya terombang-ambing di tengah ombak yang riak dan gelombangnya sengaja diciptakan dan sangat rawan lahirkan disintegrasi bangsa karena menghalalkan segala intrik hingga menyentuh sudut-sudut sensitif.
Terlebih, jelang Pilkada 2020, sebuah partai pun ingin menguasai Indonesia dengan menempatkan wakilnya sebagai pemimpin daerah di seluruh Indonesia.
Sayangnya, atas semua kondisi yang saya sebut memprihatinkan dan terus terjadi, pemimpin negeri yang diharapkan mampu menjadi "Semar" ternyata hingga saat ini, malah masih jauh dari harapan.
Sejatinya, rakyat sangat berharap agar Presiden Jokowi dapat menjadi "Semar" agar negeri ini dapat kembali "tenang". Sebab, kata ketua umum partai yang mengusung Jokowi hingga menjadi Presiden, Bapak Jokowi dapat duduk di kursi Presiden karena dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sayangnya, hingga kini juga masih banyak rakyat yang ragu akan hal itu, sebab adanya sandiwara tentang cukong yang telah mengatur semua itu.
Bahkan, saya kutip dari genpi.co, Minggu (30/8/2020) Profesor Salim Said menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak punya kuasa. Presiden Jokowi disebut-sebut sebagai pemimpin boneka. Kebijakan yang diambil pun di bawah kendali para oligarki pengusungnya. Kekuasaannya hanya pada tanda tangan. Tanpa tanda tangan Jokowi, program apa pun tidak bisa jalan.
Bila sampai Profesor Salim Said menilai demikian, bagaimana rakyat dapat berharap agar negeri ini dapat kembali tenang dan Pak Jokowi dapat berperan sebagai Semar, sebab hanya menjadi pemimpin boneka?
Meski demikian, ekonom Rizal Ramli (Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman) berbeda pendapat dengan profesor Salim Said. Rizal justru menilai Jokowi berkuasa, bukan pemimpin boneka.
Alasannya adalah dilihat dari takluknya semua parpol kepadanya. Jokowi bahkan bisa menekan para ketua umum partai dan partai-partai itu takut kepada Jokowi karena dia punya kekuatan. "Punya legal power untuk bikin susah orang, tangkap orang dan sebagainya," ungkap Rizal dalam kanal Hersubeno di YouTube.
Lebih dari itu, Jokowi bisa menekan ketum partai untuk me-recall anggota yang mengkritisi kebijakannya. Karena Jokowi tahu parpol-parpol ini sarat kepentingan, parpol interest-nya pragmatis, bisnis, supaya tidak diperiksa (KPK), kekuasaan jadi Jokowi tidak mengalami kesulitan mengatur.
Atas dua pernyataan tersebut, kira-kira mana yang benar dan mana yang salah? Meski dua pernyataan tersebut pastinya bukan hoaks, karena sebagai sebuah analisis berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang diamati oleh Profesor Salim Said dan Rizal Ramli.
Jadi apakah Presiden Jokowi pemimpin boneka atau pemimpin berkuasa? Jawabnya yang pasti ada padi hati nurani Bapak Presiden Jokowi sendiri.
Yang pasti, bila kondisi negeri ini terus begini, hingga lahir deklarasi dari kelompok yang disebut oposisi di luar parlemen maupun pemerintah yang berniat mengingatkan agar NKRI kembali di pimpin sesuai amanah Pembukaan UUD 1945, pun bukan tambah menjadi baik.
Lahirnya deklarasi oposisi pun terus berbuntut panjang, sebab para oligarki ini bisa jadi merasa terancam dan dibuat menjadi tak nyaman dan akhirnya ikutan terpancing ke luar dari zona nyaman mereka.
Bayangkan, hanya dengan sekitar 100 orang saja, kerusuhan di Polsek Ciracas tak ada yang dapat mencegah, meski sementara sebab pemicu kerusuhan hanya dari sebuah informasi hoaks.
Lalu, bagaimana bila jutaan rakyat Indonesia marah karena merasa masih belum merdeka dan terus dijajah. Ketidakadilan dan kemiskinan terus mendera. Hukum pun hanya runcing ke bawah, karena semua sektor sudah dikuasai cukong. "Ngeri".
Apa pun yang kini terus terjadi di negeri ini, rakyat tidak tidur. Apalagi bila kedaulatan rakyat terus diselewengkan.
Semoga Bapak Jokowi bukan pemimpin boneka, juga bukan pemimpin berkuasa. Tetapi pemimpin Semar yang dapat menenangkan, mensejahterakan, dan menjadi panutan rakyat. Aamiin.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
