Supartono JW

Pengamat

Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 6 Oktober 2020 12:53 WIB

Pengesahan RUU Cipta Kerja Kian Membuktikan Suara Rakyat Hanya untuk Kursi Bukan Aspirasi

Hanya dari indikator tak menerima interupsi di dalam gedung parlemen, sampai membuat anggota fraksi walk out saja, sudah jelas: Siapa dan sedang apa mereka. Bagaimana suara rakyat di luar gedung bisa dengar apalagi di terima? Sepertinya, mereka semakin tak sadar sedang menggali lobang untuk diri mereka sendiri. Terus butuh suara rakyat untuk kursi dan kedudukan, tapi terus abaikan aspirasi demi keuntungan sendiri.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Sebelum kursi diraih, janjinya untuk wong cilik. Ternyata, setelah wong cilik yang memang sebagian besar miskin harta dan ilmu karena belum mengenyam bangku sekolah lalu mudah "dihasut" dengan akal "licik", kini semua janji tinggallah janji. Siapa yang menjanjikan dan lalu dapat suara wong cilik dari akal liciknya, langsung lepas landas "ngacir" tinggalkan wong cilik.

Satu periode kepemimpinan, tak amanah untuk wong cilik. Kini di periode kedua yang bahkan masih di tahun awal, wujud asli siapa "mereka" semakin ditunjukkan oleh mereka sendiri.

Berbagai persoalan yang mengangkut hajat hidup rakyat, menyangkut keadilan, hukum, kesejahteraan, dll terus diobok-obok seenak mereka demi memenuhi kedaulatan cukong.

Tak perlu lagi mengulang dan mengidentifikasi apa saja yang telah mereia perbuat dan terus menyakiti hati rakyat. Terbaru, lihatlah sandiwara bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin, 5/10, sampai mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Bahkan, pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. Ada apa sampai dipercepat? Tentu ada "sesuatu". Dan, alasannya dibuat logis, yaitu DPR mempercepat penutupan masa sidang karena pertimbangan ada anggota DPR, staf DPR dari unsur ASN dan staf anggota yang terpapar Covid-19. Wah, logis, kan?

Lebih miris lagi, dalam sidang itu ada pemandangan yang tak pantas, terlebih sidang disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi.

Nampak jelas arogansi pemimpin sidang yang hanya membela kepentingan "mereka" bukan kepentingan rakyat. Bahkan adegan arogan pemimpin sidang yang membuat walk out anggota fraksi, kini sudah tersebar dan viral di media sosial.

Sangat jelas, Fraksi Partai Demokrat sempat beberapa kali melakukan interupsi dan meminta pimpinan DPR mempertimbangkan untuk menunda pengesahan RUU Cipta Kerja dalam pengambilan keputusan tingkat II tersebut. Tapi apa yang terjadi?

Pimpinan sidang tak menggubris, bahkan Fraksi Partai lain pun berteriak mendukung pimpinan sidang. Kesempatan interupsi Fraksi Partai Demokrat tak diberikan oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Fraksi Partai Demokrat pun memutuskan walk out dari Rapat Paripurna dan menyatakan tidak bertanggungjawab. Apa yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat pun diikuti oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Artinya, pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi salah satu agenda rapat paripurna sekaligus sebagai agenda penutupan masa sidang disetujui terutama oleh Partai yang katanya untuk wong cilik, dan didukung oleh partai-partai yang juga sudah lupa mereka ada karena siapa dan katanya untuk siapa, yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP. Dan, aneh juga untuk PAN yang ikutan menerima meski malu-malu dengan tetap kasih embel-embel catatan.

Bagaimana dengan buruh? Setelah RUU Cipta Kerja gagal dicegah? Seperti saya kutip dari kompas.com, Senin, 5/10. "Kami sangat kecewa sekali, kita marah, ingin menangis, ingin menunjukan ekspresi kita kepada DPR dan pemerintah, di tengah situasi seperti sekarang kok bisa melakukan upaya yang sangat jahat seperti ini," ujar Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

Sayang, kekecewaan buruh, siapa yang akan dapat membantu dan menolong? Wakil rakyat di DPR yang interupsi saja ditolak dan akhirnya walk out. Inikah demokrasi? Aspirasi sudah tak didengar!

Kini bukan hanya buruh, rakyat juga semakin yakin bahwa DPR dan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, tetapi hanyak berpihak kepada pemilik modal, cukong. Tak akan ada rakyat sejahtera karena pemerintah memang sedang mewariskan kehancuran untuk rakyat Indonesia dan terus dijajah.

Lebih dari itu, polisi pun kini bukan menjadi pengayom rakyat, tapi malah menjadi pendukung utama mereka. Lihat bagaimana pimpinan polisi sampai menerbitkan Telegram Rahasia (TR) demi mencegah dan menggagalkan upaya buruh dalam aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober dalam rangka menolak RUU Cipta Kerja.

Itulah gambaran bagaimana pemerintah dan DPR yang satu paket itu terus menciptakan segala sesuatu yang hanya demi kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat. Sudah berapa Undang-Undang dan kebijakan yang lahir dari rezim ini dibuat hanya demi mendukung, mengamankan, mensejahterakan, dan melindungi kelompok mereka sendiri?

Hanya dari indikator tak menerima interupsi di dalam gedung parlemen, sampai membuat anggota Fraksi walk out saja, sudah jelas. Siapa dan sedang apa mereka. Bagaimana suara rakyat di luar gedung bisa dengar apalagi di terima? Sepertinya, mereka semakin tak sadar sedang menggali lobang untuk diri mereka sendiri.