Tidak Hanya Nikel, Indonesia Punya Mineral Lain yang Juga Berkilau - Analisa - www.indonesiana.id
x

Tania Adin

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 31 Juli 2020

4 hari lalu

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Tidak Hanya Nikel, Indonesia Punya Mineral Lain yang Juga Berkilau

    Berikan kesempatan pada mineral lainnya untuk dibuatkan pula smelter dan diberikan value added agar mereka sama-sama berkilau, sama halnya seperti nikel. Sehingga kilau berbagai minerba ini turut membuat Indonesia semakin bercahaya. Jika hanya satu pendar cahaya saja, tidak akan terlihat. Jika lebih dari itu, pasti akan lebih membanggakan. 

    Dibaca : 1.570 kali

    Harga Patokan Mineral (HPM) yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM di tahun 2020 bagi tata niaga mineral dan batubara mulai dijalankan. Selain itu, untuk menjalankan HPM, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) agar pengusaha dan investor tertib dalam menerapkan aturan ini.

    Sepanjang diterbitkan hingga diterapkannya HPM, beberapa pengusaha smelter sepertinya berkeluh kesah, khususnya pada penerapan HPM nikel. Para pengusaha smelter angkat suara mengenai kegaduhan HPM yang terjadi di negara ini. 

    Perwakilan pengusaha smelter menyatakan sama sekali tidak menolak adanya aturan HPM yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia. Akan tetapi, mereka meminta pengertian agar kenaikan harga beli bijih nikel dari dalam negeri tidak langsung naik US$10 metrik ton karena dinilai membebankan perusahaan. 

    Selain itu, mereka memohon kepada pemerintah Indonesia agar memberikan ‘sirkulasi udara’ melalui kenaikan yang tidak langsung terjadi dalam jumlah besar. Solusinya, kenaikan dilakukan bertahap dan dimulai dari US$2, US$3 atau US$5 per ton. Selepas realisasi kenaikan secara bertahap, sudah sewajibnya diadakan evaluasi sehingga beban anti-dumping dan input bisa dihitung dengan rinci, agar memberikan kebijaksanaan terhadap kedua belah pihak pelaku jual beli.

    Selain permasalahan HPM, para pengusaha juga berkeluh kesah terkait kesulitan dalam  mendapatkan pasokan listrik memadai, lalu adanya regulasi dan peraturan yang berubah-ubah, serta sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam membuka-tutup keran ekspor bijih-nikel.

    Argumentasi yang terbentuk ini merupakan perwakilan dari suara hati Forum Industri Nikel Indonesia, yang terdiri dari 25 perusahaan smelter di seluruh Indonesia.  

    Tidak hanya itu, satu hal yang paling penting adalah semoga harga patokan mineral tidak hanya berlaku ketat pada nikel saja, namun untuk mineral lainnya pula. Sehingga nantinya, pemerintah tidak perlu buang tenaga membentuk Satgas HPM satu persatu pada setiap minerba yang ada di Indonesia, namun bisa mencakup seluruh minerba seperti tembaga, timah, mangan, dan bauksit.

    Tujuannya apa? Agar kemilau nikel tidak terlalu menyilaukan. Berikan kesempatan pada mineral lainnya untuk dibuatkan pula smelter dan diberikan value added agar mereka sama-sama berkilau, sama halnya seperti nikel.

    Sehingga kilau berbagai minerba ini turut pula membuat Indonesia semakin bercahaya. Jika hanya satu pendar cahaya saja, tidak akan terlihat. Jika lebih dari itu, pasti akan lebih membanggakan. 

    Jadi, sudah siapkah Anda memberikan kesempatan kepada bauksit, timah, tembaga, atau bahkan mangan dari Indonesia untuk berkilau di dunia? Seperti layaknya emas dan nikel Indonesia. 












    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    4 hari lalu

    Sepuluh Aturan Emas Pengelolaan Risiko Banjir (10 Golden Rules of Flood Risk Management)

    Dibaca : 401 kali

    Dalam Undang Undang No 17 tahun 2017 tentang Sumber Daya Air (SDA), pada Bagian Keempat Pasal 35, pengertian “Pengelolaan Banjir” adalah “Pengendalian Daya Rusak Air”. Pasal 35 ayat (1) Pencegahan Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; Ayat (3) Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan Daya Rusak Air. Penjelasan Pasal 35 ayat (3) Yang dimaksud Daya Rusak Air antara lain, berupa: a. banjir (banjir adalah peristiwa meluapnya air melebihi palung sungai atau genangan air yang terjadi pada daerah yang rendah dan tidak bisa terdrainasikan – SNI 2415-2016); b. erosi dan sedimentasi; c. tanah longsor; d. banjir lahar dingin; e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika Air; g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa; h. wabah penyakit; i. tanah ambles; j. intrusi, dan/atau; k. perembesan. Beberapa kecenderungan (trend) “Pengelolaan Risiko Banjir” yang berkembang di Eropa, China dan Australia ditulis oleh Sayer et.al 2012 sebagai 10 Golden Rules of Flood Risk Management. Saudara Ir. Slamet Budi Santoso Dipl. HE (Pengamat: persungaian terkait banjir, kekeringan dan pencemaran) telah menyadur tulisan Sayer et.al 2012 tersebut, dan sekaligus mengaitkannya dengan kondisi dan praktek penanganan Banjir di Indonesia. Melihat tantangan permasalahan Banjir ke depan yang semakin berat dan meluas akibat masifnya alih fungsi tutupan lahan dan hutan DAS hulu, ditambah perubahan iklim; Penulis menilai pemahaman Aturan Emas terkait Risiko Banjir ini penting sebagai referensi bagi para akademisi, tenaga ahli dan pengamat banjir di Indonesiana.